Jelang Pemilu 2024, Legislator Muchlis Misbah Ingatkan Rakyat Tak Tergoda dengan Uang 100 ribu
Kitasulsel, Makassar—Memasuki awal tahun 2023 menjadi momentum bagi partai politik atau politisi untuk mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi. Di mana akan digelar pada Pemilu 2024 mendatang.
Di tahun ini juga merupakan waktu bagi bakal calon anggota legislatif petahana ataupun pendatang baru untuk turun ke masyarakat. Mereka mensosialisasikan dirinya sebagai calon wakil rakyat.
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menilai momentum pesta demokrasi lima tahunan tersebut memang sudah menjadi cikal-bakal dalam menentukan para pemimpin rakyat kedepan. Apalagi, menurut politisi dari Partai Hanura ini, ada berbagai strategi yang sudah dipersiapkan oleh seluruh pelaku politik dalam menghadapi Pemilu ataupun pemilihan calon wakil rakyat.
Namun, kata Muchlis Misbah, masyarakat seyogyanya harus terus mendapatkan edukasi politik. Salah satunya tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan benar-benar bisa menjadi penyambung lidah kepada pemerintah.
“Pertama yang harus kita gencarkan bahwa edukasi tentang money politics atau politik uang. Meskipun sampai hari ini masih banyak yang melakukan, setidaknya bisa mengurangi,” kata Muchlis Misbah, Rabu (25/1/2023).
Ia meminta masyarakat ataupun yang sudah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya nanti dengan sebaik-baiknya. Terlebih, tidak memilih berdasar politik uang.
Menurutnya, menjauhi politik uang sangat penting, karena sangat terkait dengan pembangunan dan masa depan bangsa Indonesia. Ia pun berpesan agar rakyat memilih berdasakan rekam jejak dan karakteristik para calon pemimpin.
“Itulah kenapa masyarakat kita harus bela-belain menerima uang misalnya 100 ribu tanpa melihat seperti apa calon pemimpinnya. Nah, disitulah edukasi politik yang baik harus terus digalakkan agar rakyat bisa memilih calonnya berdasarkan karakteristik dan rekam jejaknya,” jelasnya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Makassar ini berpendapat kebanyakan masyarakat saat ini selalu menyalahkan pemimpin ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dan memberi pelayanan yang kurang baik terhadap kepentingan rakyat.
“Tugas kita semua memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketika pemimpin itu tidak bagus, jangan salahkan pemimpinnya. Tapi salahkan pemilih pemimpinnya, kenapa mau digoda dengan uang,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login