Legislator Muchlis Misbah Nilai Pendidikan BTQ Bertujuan Sebagai Pedoman Hidup

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menilai pentingnya pendidikan baca tulis Al-Qur’an (BTQ) bagi kehidupan, khususnya pada anak-anak yang diajarkan sejak dini untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sebab, menurut Muchlis Misbah, pendidikan baca tulis Al-Qur’an sangat bertujuan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

“Tapi tidak kalah penting bagaimana mengamalkan seluruh isi Al-Qur’an itu sendiri,” ujar Muchlis saat menggelar Sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an, di Hotel Grand Town Makassar, Kamis (26/1/2023).

Legislator Hanura Makassar ini mengatakan pendidikan nilai agama dan moral pada anak akan menjadi pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaanya utamanya pendidikan baca tulis Al-Qur’an.

Terlebih lagi, kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Makassar ini, Al-Qur’an merupakan dasar dalam membentuk pola perilaku dan karakter anak.

Meskipun banyak yang rajin beribadah seperti salat tapi tidak pernah baca Al-Qur’an, itu sama saja tidak berkesinambungan. Makanya paling penting merealisasikan isi dalam Al-Qur’an,” kata Anggota Komisi B DPRD Makassar ini.

Sebagai landasan dasar dalam umat Islam, Al-Qur’an menurut Muchlis Misbah seyogyanya harus dipraktekkan serta bagaimana mempelajari dan memahami isi kandungannya agar bisa menjadi perisai setiap godaan dalam kehidupan.

“Kalau mau hidup kita bahagia dan rejeki kita baik yaitu rajin rajinlah baca Al-Qur’an. Karena itu saya berharap dengan adanya perda pendidikan baca tulis Al-Qur’an bisa lebih diamalkan lagi bagi umat muslim,” urainya. (*)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

17 jam ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.