Dubes Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, memuji pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dimana, trend-nya naik sebesar 5,67 persen (y-on-y) triwulan III 2022 terhadap triwulan III 2021.

“Di Jerman kami juga berusaha besar-besaran untuk pertumbuhan ekonomi dan di Sulsel saya mengerti ekonomi cukup kuat dan bagus,” ungkap Ina Lepel kepada Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26 Januari 2023.

Selain itu, Ina Lepel mengakui bagaimana potensi komoditi pertanian dan kelautan untuk kebutuhan ekspor di berbagai negara di dunia.

“Terimakasih banyak sambutan di Sulsel. Ini kali pertama ke Makassar, tahun lalu kami di Sulawesi Barat dan kami akan menikmati selama Makassar,” tutur Dubes Jerman.

Lebih jauh Ina Lepel menyampaikan berbagai kerjasama antara Jerman dengan Rumah Sakit Unhas dan transmisi listrik di Kota Palopo dan Kota Makassar.

“Saya akan mengujungi RS Unhas, ada alat kesehatan disana. Ada beberapa proyek juga, ada salah satu di Sulawesi Selatan proyek di Palopo dan Makassar,” bebernya.

Ia juga menyampaikan, setelah Covid, Jerman lebih fokus pada proyek-proyek yang bersifat green. “Ada transmisi listrik untuk Palopo dan Makassar,” lanjutnya.

Sebagai bukti bahwa Jerman dan Indonesia memiliki persahabatan yang erat sejak berabad-abad, Dubes Jerman Ina Lepel dan rombongan menyerahkan buku sejarah persahabatan Jerman dan Indonesia.

Sementara itu, Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menyampaikan salam hormat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, belum bisa menerima secara langsung Dubes Jerman untuk Indonesia.

Ia menyampaikan kegembiraan Gubernur Sulsel atas kunjungan Dubes Jerman untuk Indonesia di Provinsi Sulsel.

“Beliau (Gubernur Sulsel) gembira sekali. Salam hormat dari Bapak Gubernur Sulsel, beliau masih di Jakarta,” tutur Andi Aslam.

Iapun menjelaskan berbagai potensi Sulsel. Mulai dari pertanian, kelautan dan potensi lainnya. Andi Aslam juga menyampaikan bahwa Sulsel terbuka dengan semua, terlebih untuk potensi investasi.

“Khusus investasi kami diminta untuk ramah terhadap invetasi. Komoditi ekspor kami adalah rumput laut, perikanan, dan pertanian,” ungkap mantan Bupati Pinrang dua priode itu.

“Apalagi di sini banyak bahan baku seperti coklat, kopi dan sawit, banyak juga komoditi laut seperti ikan, udang dan gurita,” lanjutnya.

Dari sektor pertanian, Sulsel adalah lumbung pangan nasional, khususnya beras. Sulsel memiliki jumlah lahan pertanian yang sangat luas.

“Sulawesi Selatan ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dalam perencanaan tata ruang, ini (lahan pertanian) tidak beralih untuk perumahan karena ini untuk ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Selain itu, Andi Aslam menjelaskan, bagaimana di Sulsel memiliki wilayah yang terbagi-bagi. Khusus untuk industri ada di Takalar, Bantaeng, Makassar dan Luwu Raya.

“Kami juga membuka investasi di daerah Bantaeng, Takalar, Makassar, dan Luwu Raya. Di Takalar ada Kawasan Industri Takalar, Bantaeng ada Kawasan Industri Bantaeng, dan di Makassar ada Kawasan Industri Makassar,” tutupnya. (*/My)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

10 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.