Dubes Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Sulsel

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, memuji pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dimana, trend-nya naik sebesar 5,67 persen (y-on-y) triwulan III 2022 terhadap triwulan III 2021.

“Di Jerman kami juga berusaha besar-besaran untuk pertumbuhan ekonomi dan di Sulsel saya mengerti ekonomi cukup kuat dan bagus,” ungkap Ina Lepel kepada Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26 Januari 2023.

Selain itu, Ina Lepel mengakui bagaimana potensi komoditi pertanian dan kelautan untuk kebutuhan ekspor di berbagai negara di dunia.

“Terimakasih banyak sambutan di Sulsel. Ini kali pertama ke Makassar, tahun lalu kami di Sulawesi Barat dan kami akan menikmati selama Makassar,” tutur Dubes Jerman.

Lebih jauh Ina Lepel menyampaikan berbagai kerjasama antara Jerman dengan Rumah Sakit Unhas dan transmisi listrik di Kota Palopo dan Kota Makassar.

“Saya akan mengujungi RS Unhas, ada alat kesehatan disana. Ada beberapa proyek juga, ada salah satu di Sulawesi Selatan proyek di Palopo dan Makassar,” bebernya.

Ia juga menyampaikan, setelah Covid, Jerman lebih fokus pada proyek-proyek yang bersifat green. “Ada transmisi listrik untuk Palopo dan Makassar,” lanjutnya.

Sebagai bukti bahwa Jerman dan Indonesia memiliki persahabatan yang erat sejak berabad-abad, Dubes Jerman Ina Lepel dan rombongan menyerahkan buku sejarah persahabatan Jerman dan Indonesia.

Sementara itu, Pj Sekprov Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menyampaikan salam hormat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, belum bisa menerima secara langsung Dubes Jerman untuk Indonesia.

Ia menyampaikan kegembiraan Gubernur Sulsel atas kunjungan Dubes Jerman untuk Indonesia di Provinsi Sulsel.

“Beliau (Gubernur Sulsel) gembira sekali. Salam hormat dari Bapak Gubernur Sulsel, beliau masih di Jakarta,” tutur Andi Aslam.

Iapun menjelaskan berbagai potensi Sulsel. Mulai dari pertanian, kelautan dan potensi lainnya. Andi Aslam juga menyampaikan bahwa Sulsel terbuka dengan semua, terlebih untuk potensi investasi.

“Khusus investasi kami diminta untuk ramah terhadap invetasi. Komoditi ekspor kami adalah rumput laut, perikanan, dan pertanian,” ungkap mantan Bupati Pinrang dua priode itu.

“Apalagi di sini banyak bahan baku seperti coklat, kopi dan sawit, banyak juga komoditi laut seperti ikan, udang dan gurita,” lanjutnya.

Dari sektor pertanian, Sulsel adalah lumbung pangan nasional, khususnya beras. Sulsel memiliki jumlah lahan pertanian yang sangat luas.

“Sulawesi Selatan ini memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Dalam perencanaan tata ruang, ini (lahan pertanian) tidak beralih untuk perumahan karena ini untuk ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Selain itu, Andi Aslam menjelaskan, bagaimana di Sulsel memiliki wilayah yang terbagi-bagi. Khusus untuk industri ada di Takalar, Bantaeng, Makassar dan Luwu Raya.

“Kami juga membuka investasi di daerah Bantaeng, Takalar, Makassar, dan Luwu Raya. Di Takalar ada Kawasan Industri Takalar, Bantaeng ada Kawasan Industri Bantaeng, dan di Makassar ada Kawasan Industri Makassar,” tutupnya. (*/My)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

12 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.