Mandiri Benih Dongkrak Produktivitas, Gubernur Sulsel: Tahun Ini Kembali Disalurkan 2,5 juta Kg untuk 100 Ribu
Kitasulsel, Makassar—Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendongkrak produksi hasil pertanian melalui program Mandiri Benih padi membuahkan bagi para petani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi di Sulsel akan mengalami kenaikan menjadi 5.341.021 ton untuk akhir 2022 ini Jumlah tersebut naik 250.384 ton jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2021 sebesar 5.090.637 ton.
Peningkatan produksi padi itu, tidak lepas dari upaya Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dengan menginisiasi program Mandiri Benih.
Selama tahun 2022, Pemprov Sulsel melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan telah menyalurkan bantuan benih padi gratis kepada petani sebanyak 2.511.350 kg atau 2.511 ton untuk lahan pertanian seluas 100.454 hektar.
Program prioritas ini pun akan kembali dilanjutkan di Tahun 2023 ini. Rencananya, tahun ini akan disalurkan sebanyak 2,5 juta kg atau 2,5 ribu ton untuk lahan pertanian seluas 100 ribu hektar.
Bantuan benih padi yang unggul ini rencananya akan disalurkan pada bulan April dan Mei tahun 2023 kepada 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bahwa pertanian sebagai salah satu sektor prioritas andalan. Sebab, kontribusi sektor tersebut sangat besar terhadap PDRB Sulawesi Selatan.
“Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, kita menghadirkan program Mandiri Benih. Dengan memberikan benih padi yang unggul kepada para petani. Alhamdulillah, tahun 2022 telah disalurkan 2.511 ton untuk lahan pertanian seluas 100.454 hektar,” ungkapnya, Kamis (26/1/2023).
Para petani pun sangat merasakan manfaat dari benih padi yang ditangkar di Sulsel sendiri. “Alhamdulillah, masyarakat merasakan manfaatnya, hasil pertanian meningkat. Dan tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Lanjutnya, “Insya Allah, tahun ini kembali kita salurkan sebanyak 2,5 ribu ton untuk 100 ribu hektar di 24 kabupaten/Kota di Sulsel,” pungkasnya.
Diketahui, Mandiri Benih merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang diinisiasi oleh Gubernur Sulsel untuk memberikan bantuan benih gratis yang unggul.
Benih yang dibagikan ke masyarakat minim penggunaan bahan kimia dan penangkaran dilakukan di Sulsel oleh Instalasi kebun benih milik Pemprov Sulsel bekerja sama dengan para petani penangkar. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login