Jadi Pembicara Bersama KSP Moeldoko, Danny: Pemimpin Harus Berani dan Mendengar

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didaulat menjadi salah satu pembicara dalam agenda Seminar Kepemimpinan Nasional, Leadership Talk with Chief of Staff of President dengan tema Move, Motivate, Make a Difference bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko.

Danny sapaan akrabnya mengatakan kata kunci menjadi pemimpin ialah harus berani dan mendengarkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Dia menuturkan, untuk menjadi pemimpin harus dimulai dari diri sendiri dahulu. Pasalnya dengan berhasil disiplin atas diri sendiri maka selanjutnya dapat memimpin orang lain.

“Semua tentang kepemimpinan ialah harus berani seperti yang Pak Jenderal (Moeldoko) katakan, dan mulai dari diri sendiri karena pemimpin yang berhasil, disiplin terhadap dirinya maka selanjutnya bisa memimpin,” kata Danny di sela-sela acara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Kamis, (26/1/2023).

Selain itu, pemimpin juga harus pandai mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, dia dapat memberikan solusi.
Di samping itu, kata kunci lainnya ialah tanggung jawab, sebagaimana Pak Presiden yang menjawab tantangan ke depan dengan berbagai macam kebijakan.

“Seperti kata Pak Jokowi yakin optimis tetapi tetap waspada. Artinya menjawab kesulitan orang. Saya tinggal di lorong, orang biasa jadi biasanya belum bertanya masyarakat saya tahu apa yang dibutuhkan,” kata dia.

Danny bahkan memetakan di Indonesia ada pemimpin yang hanya mengurusi proyek, ada juga yang urus politik saja. Kedua hal itu jangan dicontoh.

Tetapi contohlah mereka yang menjadi pemimpin negarawan dan pemimpin peradaban karena dapat melihat dan memberikan kebijakan jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis pangan, energi, financial global (keuangan) dan banyak negara menghadapinya hingga persoalan makanan, dan energi.

Moeldoko menuturkan para mahasiswa khususnya harus bersyukur karena kondisi demikian tidak terjadi di Indonesia.

“Jadi kita optimis tetapi tetap harus waspada. Kita memiliki resource (sumber daya) luar biasa. Negara lain teknologi luar biasa tetapi tidak memiliki sumber daya manusia makanya kita harus manfaatkan itu,” kata Moeldoko di sela-sela seminar.

Ia mengungkapkan, bayangkan jika Indonesia memiliki keduanya maka Indonesia menjadi negara maju.

Olehnya pihaknya saat ini menggencarkan penanganan stunting, pembenahan arsitektur kesehatan, hingga pendidikan.
Pun pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan agar terjadi konektivitas, bukan saja fisik tetapi pembangunan peradaban manusianya jua.

Termasuk mereformasi birokrasi menjadi pelayanan digital, adanya MPP, transformasi ekonomi dengan membatasi ekspor dan memperkuat hilirisasi agar Indonesia menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari produk.

“Kata kuncinya, Anda adalah penentu masa depan, kalian jangan mau jadi pewaris. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian,” kata Moeldoko kepada para mahasiswa UKI Paulus.

Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar: Kekuatan Ekonomi Umat Ada pada Sedekah, Infak, dan Wakaf

Published

6 jam ago

3 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya penguatan instrumen keuangan sosial Islam dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah yang membahas peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menag menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan zakat sebagai kewajiban semata. Menurutnya, potensi besar ekonomi syariah justru terletak pada pengembangan instrumen sosial lain yang bersifat sukarela namun memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya kita kalau pengeluaran agamanya hanya zakat,” ujar Nasaruddin, menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial yang melampaui batas minimal kewajiban.

Ia menjelaskan, zakat memang memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat. Namun infak, sedekah, dan wakaf membuka ruang kontribusi yang lebih besar karena tidak dibatasi persentase tertentu dan dapat dikelola secara produktif. Dana tersebut, kata dia, berpotensi mendukung sektor pendidikan, pengembangan usaha kecil, layanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Selain mendorong peningkatan partisipasi umat, Menag juga menyoroti aspek tata kelola zakat di Indonesia. Ia menilai pengelolaan zakat akan lebih kuat apabila dilakukan secara terpusat oleh negara, sebagaimana praktik pada masa Nabi Muhammad SAW dan era Khalifah Abu Bakar.

“Kalau ingin lebih berdaya, idealnya zakat itu diserahkan kepada pemerintah seperti pada masa nabi dan Abu Bakar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin turut mengkritisi sejumlah kelemahan regulasi pengelolaan zakat nasional, terutama terkait sistem pengawasan. Ia menilai perlunya mekanisme kontrol yang lebih kuat agar pengelolaan dana umat berlangsung transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengawasan berbasis syariah menjadi hal penting, termasuk audit khusus yang memastikan distribusi dana sesuai ketentuan asnaf serta proporsi yang jelas antara hak amil dan penerima manfaat.

Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap penggunaan dana zakat, termasuk praktik belanja promosi yang dinilai harus dikaji secara serius agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan kepentingan mustahik.

Sebagai tokoh agama sekaligus negarawan, Nasaruddin Umar dikenal konsisten mendorong penguatan tata kelola keagamaan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia mengajak masyarakat untuk memperluas makna ibadah sosial dengan memberi lebih dari sekadar kewajiban.

Sarasehan Ekonomi Syariah ini pun menjadi momentum refleksi bersama untuk menjadikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.