Jadi Pembicara Bersama KSP Moeldoko, Danny: Pemimpin Harus Berani dan Mendengar

Published

3 tahun ago

26 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didaulat menjadi salah satu pembicara dalam agenda Seminar Kepemimpinan Nasional, Leadership Talk with Chief of Staff of President dengan tema Move, Motivate, Make a Difference bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko.

Danny sapaan akrabnya mengatakan kata kunci menjadi pemimpin ialah harus berani dan mendengarkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Dia menuturkan, untuk menjadi pemimpin harus dimulai dari diri sendiri dahulu. Pasalnya dengan berhasil disiplin atas diri sendiri maka selanjutnya dapat memimpin orang lain.

“Semua tentang kepemimpinan ialah harus berani seperti yang Pak Jenderal (Moeldoko) katakan, dan mulai dari diri sendiri karena pemimpin yang berhasil, disiplin terhadap dirinya maka selanjutnya bisa memimpin,” kata Danny di sela-sela acara di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus, Kamis, (26/1/2023).

Selain itu, pemimpin juga harus pandai mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu, dia dapat memberikan solusi.
Di samping itu, kata kunci lainnya ialah tanggung jawab, sebagaimana Pak Presiden yang menjawab tantangan ke depan dengan berbagai macam kebijakan.

“Seperti kata Pak Jokowi yakin optimis tetapi tetap waspada. Artinya menjawab kesulitan orang. Saya tinggal di lorong, orang biasa jadi biasanya belum bertanya masyarakat saya tahu apa yang dibutuhkan,” kata dia.

Danny bahkan memetakan di Indonesia ada pemimpin yang hanya mengurusi proyek, ada juga yang urus politik saja. Kedua hal itu jangan dicontoh.

Tetapi contohlah mereka yang menjadi pemimpin negarawan dan pemimpin peradaban karena dapat melihat dan memberikan kebijakan jauh ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mengatakan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi krisis pangan, energi, financial global (keuangan) dan banyak negara menghadapinya hingga persoalan makanan, dan energi.

Moeldoko menuturkan para mahasiswa khususnya harus bersyukur karena kondisi demikian tidak terjadi di Indonesia.

“Jadi kita optimis tetapi tetap harus waspada. Kita memiliki resource (sumber daya) luar biasa. Negara lain teknologi luar biasa tetapi tidak memiliki sumber daya manusia makanya kita harus manfaatkan itu,” kata Moeldoko di sela-sela seminar.

Ia mengungkapkan, bayangkan jika Indonesia memiliki keduanya maka Indonesia menjadi negara maju.

Olehnya pihaknya saat ini menggencarkan penanganan stunting, pembenahan arsitektur kesehatan, hingga pendidikan.
Pun pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan agar terjadi konektivitas, bukan saja fisik tetapi pembangunan peradaban manusianya jua.

Termasuk mereformasi birokrasi menjadi pelayanan digital, adanya MPP, transformasi ekonomi dengan membatasi ekspor dan memperkuat hilirisasi agar Indonesia menghasilkan lebih banyak nilai tambah dari produk.

“Kata kuncinya, Anda adalah penentu masa depan, kalian jangan mau jadi pewaris. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian,” kata Moeldoko kepada para mahasiswa UKI Paulus.

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Terima Tim BPS Sulsel, Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

2 menit ago

22 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Aryanto, bersama tim Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, BPS Sulsel memaparkan mekanisme pendataan, cakupan sensus, hingga berbagai tantangan yang dihadapi petugas selama proses pengumpulan data berlangsung.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyambut baik pelaksanaan agenda statistik nasional tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data yang valid sangat penting agar setiap kebijakan maupun program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai kondisi riil masyarakat,” ujar Fatmawati.

Ia menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyediaan informasi yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Fatmawati mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas yang melakukan pendataan.

“Keberhasilan sensus ini bukan hanya tugas BPS. Dibutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Semakin baik data yang kita miliki, semakin baik pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.

“Hasil sensus ini akan menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan pengambilan keputusan berbasis data, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Aryanto menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door oleh petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan memiliki kualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPS juga terus memperkuat pemanfaatan berbagai sumber data pendukung serta data administratif pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, petugas sensus menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjangkau kawasan padat penduduk hingga memperoleh akses pendataan di sejumlah kompleks perumahan tertutup. Meski demikian, proses pendataan terus berjalan dengan dukungan ribuan petugas yang telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Aryanto menambahkan, setiap proses wawancara membutuhkan waktu rata-rata sekitar 30 menit karena kuesioner memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk memperoleh gambaran aktivitas ekonomi secara lebih lengkap dan akurat.

Oleh karena itu, BPS mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka saat petugas sensus melakukan pendataan.

“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat informasi yang diberikan, semakin baik pula data yang dihasilkan untuk mendukung pembangunan ke depan,” tutup Aryanto.