Connect with us

Sekda Takalar dilantik jadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku

Published

on

KITASULSEL.COM, TAKALAR- Sekretaris Daerah H. Muhammad Hasbi dilantik menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Dewas Perumda) Air Minum Tirta Panrannuangku, Kamis (26/1/2023) pagi.

Penjabat Bupati Dr. Setiawan Aswad melantik Sekda Takalar sebagai Dewas Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku disaksikan oleh Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya, Dandim 1426/Takalar, Perwakilan Polres Takalar, Kajari Takalar Salahuddin, Inspektur Inspektorat H. Yahe, dan Dirut Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku Arianto.

Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi, dilantik sebagai Dewan pengawas periode 2023-2028, menggantikan Dewan pengawas sebelumnya periode 2019-2022

Usai melantik, Pj Bupati Takalar menyampaikan bahwa Sekda Takalar diangkat sebagai Dewas Perumda berdasarkan rekomendasi tim penguji pada seleksi beberapa wktu lalu, selain itu dari segi fungsional mensyaratkan pejabat yang dianggap mampu menjalin komunikasi dengan pejabat lainnya.

“Dari segi kapasitas kita sudah ketahui bersama bagaimana kemampuan Pak Sekda, dari segi fungsional pun sudah tepat.
Dan kita sadar bahwa Perumda ini memiliki fungsi pelayanan sosial dan fungsi ekonomi, saya berharap fungsi ini dapat dijalankan dengan baik,” jelas Pj Bupati.

Kemudian, Lanjut Dr. Setiawan sebagai fungsi pelayanan sosial Ia berharap kualitas pelayanan kepada warga semakin ditingkatkan.

“Serta dari segi fungsi ekonomi kita berharap sebagai lembaga yang memiliki tarif, penting untuk menjaga skala ekonomi tersebut untuk menjaga keberlanjutan dari Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Takalar H. Muhammad Hasbi usai dilantik sebagai Dewan pengawas mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilaksanakan yakni melakukan evaluasi terhadap kekurangan Perumda selama ini.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi dewan pengawas maka kita melakukan evaluasi untuk menentukan strategi dan langkah-langkah apa yang kita lakukan kedepannya bersama direksi. Tentu sebagai dewan pengawas kita memberikan masukan, pertimbangan, kepada direksi agar mampu mencapai sasaran,” jelas H. Hasbi.

Ia melanjutkan bahwa pada tahun 2023 ini, ada skema perencanaan yang akan dijalankan seperti sharing pembiayaan dengan SPAM mamminasata, dan pembiayaan APBD.

“Itulah sebabnya mengapa semua yang menjadi program visi-misi dari Perumda perlu diawasi kinerjanya untuk langkah-langkah perbaikan kedepannya. 5 M yang dijelaskan oleh Bapak Bupati menjadi prioritas kita dalam menjalankan pengawasan ini,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

DP2KB Luwu Timur Gelar Rakerda 2026, Fokus Optimalisasi Program MBG 3B dan Penurunan Stunting

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tingkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelaksanaan Program MBG 3B untuk Luwu Timur Juara”. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (21/04/2026).

Rakerda dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Askar, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Menurutnya, Rakerda tahun ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama, khususnya melalui optimalisasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) 3B sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Fokus utama pemerintah adalah percepatan penurunan stunting yang terarah kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi berkualitas, dengan keluarga sebagai tempat utama pembentukan nilai dan karakter.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, menyampaikan bahwa fokus utama program mencakup dua aspek penting, yakni kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Masalah kependudukan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan keluarga mencakup kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, serta peningkatan kualitas lansia,” jelasnya.

Kepala Dinas P2KB Luwu Timur, Amrullah, menuturkan bahwa Rakerda menjadi forum penting dalam mengkonsolidasikan kebijakan, menyatukan komitmen lintas sektor, serta menyusun strategi implementasi program Bangga Kencana agar berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, mengintegrasikan program MBG dengan target penurunan stunting nasional, serta memastikan distribusi makanan bergizi gratis tepat sasaran bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) tahun 2025–2029 kepada pihak provinsi sebagai acuan strategis pembangunan ke depan.

Rakerda ini turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kemendukbangga Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala OPD, camat, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta para undangan dan peserta rapat kerja daerah lainnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor semakin kuat dalam mendukung percepatan penurunan Stunting serta peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur.

Continue Reading

Trending