Bupati Sidrap Ikuti Pengarahan Mendagri Terkait Penanganan Inflasi

Published

3 tahun ago

27 Januari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando mengikuti pengarahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengenai penanganan pemulihan ekonomi dan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (27/1/2023).

Dollah Mando bersama para bupati dan walikota se-Sulsel mengikuti pengarahan Mendagri secara langsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar.

Mendagri Tito Karnavian di kesempatan itu didampingi Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Pengarahan ini diikuti pula secara virtual unsur forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap di ruang kerja Wakil Bupati Sidrap, Lantai II Kantor Bupati, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Tampak hadir, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Andika Ari Prihantoro, Kabag Log Polres Sidrap, AKP Nirwan, Kasi Datun Kejari Sidrap, Andi Unru, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Siara Barang, dan Kabag Perekonomian, Arnol Baramuli.

Dalam kegiatan ini, Andi Sudirman Sulaiman memaparkan perkembangan dan pemulihan ekonomi serta penanganan inflasi di Sulsel.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengungkap, pemerintah pusat saat ini tengah fokus pada pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi covid-19 yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Ditambahkannya, seluruh aspek perlu mewaspadai inflasi yang melanda secara dunia secara menyeluruh, yang terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya perang Rusia-Ukrania yang mengakibatkan krisis secara global, dan tidak seimbangnya persediaan barang dan permintaan masyarakat.

“Masalah inflasi ini harus menjadi perhatian semua pihak, karena berhubungan dengan harga barang dan jasa khususnya bahan pokok yang bisa menjadi gangguan politik, sosial dan keamanan,” ujar Mendagri.

Inflasi yang terjadi di Indonesia, lanjut Mendagri Tito, berada pada posisi 5,51% per Desember 2022. Walau masih dalam kategori inflasi ringan, namun harus menjadi perhatian semua pihak, khusunya Pemerintah Daerah, agar tidak beranjak naik.

“Hal ini dapat ditangani dengan beberapa cara di antarnya menjaga kenaikan harga khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” papar Tito.

“Semua pemerintah daerah harus bekerja untuk menekan inflasi yang terjadi dan terus memelihara kondisi yang kondusif untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandasnya.(win)

NEWS

Parah! BBM Subsidi Tanete Diduga Dikorupsi Modus Pelangsiran, Warga Antre Tanpa Hasil

Published

12 jam ago

9 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —SIDRAP — Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di wilayah Tanete. Seorang pelaku berinisial IL disebut-sebut mengalirkan solar dan pertalite dalam jumlah besar ke Morowali, memicu kelangkaan di tingkat lokal dan keresahan warga.

Keluhan masyarakat kian menguat dalam beberapa pekan terakhir. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan rutin, bahkan tidak sedikit warga yang pulang tanpa mendapatkan jatah BBM subsidi.

“Sekarang bukan lagi soal antre lama, tapi sering sudah habis sebelum kami dapat. Ini sangat menyulitkan,” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pelangsiran tersebut diduga berlangsung sistematis dan berulang. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat setempat justru diduga dialihkan ke luar daerah dengan volume signifikan.

Situasi ini berdampak langsung pada sektor ekonomi kecil. Pengguna kendaraan roda dua hingga pelaku usaha mikro menjadi pihak paling terdampak akibat terbatasnya akses terhadap pertalite.

“Kalau begini terus, usaha kecil bisa lumpuh. Kami bergantung pada BBM subsidi untuk operasional harian,” keluh warga lainnya.

Tak hanya merugikan secara ekonomi, dugaan pengiriman BBM subsidi lintas daerah ini juga dinilai berpotensi melanggar aturan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat pun mempertanyakan lemahnya pengawasan di lapangan.

Warga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera turun tangan. Mereka meminta adanya penelusuran menyeluruh terhadap dugaan praktik ilegal tersebut, termasuk jaringan distribusi yang terlibat.

“Jangan sampai ada pembiaran. Ini menyangkut hak masyarakat kecil,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan pelangsiran oleh IL. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah dan aparat terkait segera memperketat pengawasan distribusi BBM agar kelangkaan tidak terus berulang dan keadilan distribusi bisa dirasakan oleh warga Tanete.