Target Februari Rampung, Danny dan Indonesia Marketing Association Kerja Sama Branding Makassar Kota Makan Enak
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani kerja sama (MoU) dengan Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Makassar dalam branding Makassar Kota Makan Enak.
Penandatanganan MoU itu berlangsung di sela-sela acara Pelantikan dan Raker IMA Chapter Makassar Periode 2022-2024, di Hotel Maxone, Sabtu, (28/01/2023).
“Pemkot Makassar sangat berharap supporting dari IMA. Saya target Februari ini ekosistemnya sudah selesai dan diharapkan IMA ikut membantu ini,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto dalam sambutannya.
Dirinya menuturkan bantuan IMA akan menjadi lebih baik apalagi dengan perilaku masyarakat yang suka makan di luar. “Kota makan enak itu menghidupkan ekosistem kuliner. Mari satukan pikiran kita membuat dunia itu terus baru dan Makassar unggul,” tuturnya.
Dia menceritakan, dahulu dirinya membranding diri sendiri untuk maju Pilwalkot itu tidak biasa. Pasalnya, dirinya tidak punya pengalaman, hanya orang biasa, pendatang baru, bukan politisi, bukan bangsawan, bukan birokrat, tetapi berani menerima tantangan untuk maju.
Olehnya, dirinya mengangkat branding Ana’ Lorongna Makassar. “Kenapa anak? Karena kalau orang dengar kata anak itu maka sayang. Dan itu viral, alhasil itu marketingnya,” kisahnya.
Presiden IMA Chapter Makassar, Taufik Haris Rachmat mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung upaya Danny Pomanto dengan membranding ulang Kota makassar dengan Tagline Makassar Kota Makan Enak.
Hal itu, ujar dia, karena dua alasan penting, di antaranya, kata-kata ini sangat produktif dan mengerucut, sekali baca langsung sampai pesannya.
Begitu pula dengan diksi yang dipilih sangat tepat karena kata kerja; makan enak artinya mengajak.
Taufik mengungkapkan dukungan dari IMA yakni mendalami strategi marketingnya.
“Marketing itu tidak hanya orang tahu tentang produk kita tetapi marketing mendalami mulai dari orang kenal produk kita, tertarik produk kita, mau mendekat dan membeli, dan kemudian membeli lagi dan lagi,” ungkap dia.
Tahapan selanjutnya ialah teknisnya. “Simpelnya adalah kalau poin satu menata ide maka poin dua menata aksi agar efektif dan efisien. Contoh dengan anggaran Rp 1 M dengan seribu aksi maka dicoret-coret lah 1.000 aksi itu menjadi hanya 10 tetapi gimana cara aksi itu berefek 70-80 persen dari keseluruhan target ide,” paparnya.
NEWS
MK Gelar Sidang Putusan 29 Uji Materi Hari Ini, Gugatan UU Kesehatan hingga Pilkada Masuk Agenda
Kitasulsel–JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan maupun ketetapan terhadap 29 permohonan pengujian undang-undang (uji materi) pada Senin (29/6/2026). Sidang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.
Berdasarkan agenda yang diumumkan MK, sejumlah perkara strategis akan diputus, mulai dari pengujian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pilkada, hingga Undang-Undang Desa.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan ialah permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permohonan tersebut diajukan mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, yang juga pernah menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Dalam gugatannya, Dharma mempersoalkan ketentuan dalam UU Kesehatan yang dinilai belum memberikan indikator yang jelas mengenai penetapan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Menurutnya, ketiadaan parameter yang pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Selain itu, MK juga akan membacakan putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Permohonan tersebut diajukan empat mahasiswa yang meminta penegasan bahwa kepala daerah hanya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Perkara lain yang turut menjadi perhatian adalah permohonan Nomor 186/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dua mahasiswa mengajukan gugatan terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang saat ini ditetapkan 25 tahun.
Para pemohon mengusulkan agar syarat tersebut diubah menjadi minimal berusia 25 tahun atau memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan di tingkat desa. Menurut mereka, pengalaman kepemimpinan layak menjadi alternatif persyaratan bagi calon kepala desa.
Selain tiga perkara tersebut, MK juga akan memutus berbagai permohonan pengujian undang-undang lain yang mencakup UU MD3, UU HAM, UU Migas, UU Polri, UU Advokat, UU Peradilan Agama, KUHP, KUHAP, UU TNI, UU Perlindungan Konsumen, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Narkotika, UU ASN, UU Pemilu, UU Peradilan Militer, serta sejumlah permohonan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Secara keseluruhan, terdapat 29 permohonan uji materi yang dijadwalkan diputus dalam sidang pleno MK hari ini. Putusan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang dipersoalkan para pemohon sekaligus menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login