Target Februari Rampung, Danny dan Indonesia Marketing Association Kerja Sama Branding Makassar Kota Makan Enak
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menandatangani kerja sama (MoU) dengan Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Makassar dalam branding Makassar Kota Makan Enak.
Penandatanganan MoU itu berlangsung di sela-sela acara Pelantikan dan Raker IMA Chapter Makassar Periode 2022-2024, di Hotel Maxone, Sabtu, (28/01/2023).
“Pemkot Makassar sangat berharap supporting dari IMA. Saya target Februari ini ekosistemnya sudah selesai dan diharapkan IMA ikut membantu ini,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto dalam sambutannya.
Dirinya menuturkan bantuan IMA akan menjadi lebih baik apalagi dengan perilaku masyarakat yang suka makan di luar. “Kota makan enak itu menghidupkan ekosistem kuliner. Mari satukan pikiran kita membuat dunia itu terus baru dan Makassar unggul,” tuturnya.
Dia menceritakan, dahulu dirinya membranding diri sendiri untuk maju Pilwalkot itu tidak biasa. Pasalnya, dirinya tidak punya pengalaman, hanya orang biasa, pendatang baru, bukan politisi, bukan bangsawan, bukan birokrat, tetapi berani menerima tantangan untuk maju.
Olehnya, dirinya mengangkat branding Ana’ Lorongna Makassar. “Kenapa anak? Karena kalau orang dengar kata anak itu maka sayang. Dan itu viral, alhasil itu marketingnya,” kisahnya.
Presiden IMA Chapter Makassar, Taufik Haris Rachmat mengatakan pada prinsipnya pihaknya mendukung upaya Danny Pomanto dengan membranding ulang Kota makassar dengan Tagline Makassar Kota Makan Enak.
Hal itu, ujar dia, karena dua alasan penting, di antaranya, kata-kata ini sangat produktif dan mengerucut, sekali baca langsung sampai pesannya.
Begitu pula dengan diksi yang dipilih sangat tepat karena kata kerja; makan enak artinya mengajak.
Taufik mengungkapkan dukungan dari IMA yakni mendalami strategi marketingnya.
“Marketing itu tidak hanya orang tahu tentang produk kita tetapi marketing mendalami mulai dari orang kenal produk kita, tertarik produk kita, mau mendekat dan membeli, dan kemudian membeli lagi dan lagi,” ungkap dia.
Tahapan selanjutnya ialah teknisnya. “Simpelnya adalah kalau poin satu menata ide maka poin dua menata aksi agar efektif dan efisien. Contoh dengan anggaran Rp 1 M dengan seribu aksi maka dicoret-coret lah 1.000 aksi itu menjadi hanya 10 tetapi gimana cara aksi itu berefek 70-80 persen dari keseluruhan target ide,” paparnya.
KITASULSEL—JAKARTA – Tim kuasa hukum yang mewakili 69 orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Surat tersebut berisi permohonan agar pimpinan partai memberikan perhatian terhadap dugaan permasalahan hukum yang menyeret nama kader Partai NasDem, Putri Hamda Dakka.
Surat pengaduan itu disampaikan oleh tim advokat dari Law Office Toddopuli yang terdiri atas Muh. Ardianto Palla, S.H., Akbar, S.H., Syahrul, S.H., Putri Rejeki, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Kurniawan. Mereka bertindak berdasarkan surat kuasa dari 69 klien yang mengaku menjadi korban.
Salah seorang kuasa hukum korban, Muh. Ardianto Palla, membenarkan pengiriman surat tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem.
“Mengenai surat tersebut memang benar. Mewakili kuasa hukum para korban, saya telah mengirimkan surat kepada Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem melalui email resmi DPP NasDem,” ujar Ardianto.
Menurut Ardianto, surat tersebut bertujuan meminta Surya Paloh memanggil Putri Dakka agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban program subsidi umrah dan subsidi iPhone.
“Harapan kami, Bapak Surya Paloh dapat memanggil Ibu Putri Dakka untuk menyelesaikan persoalan dengan para korban subsidi umrah dan iPhone. Saya tegaskan, surat ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik apa pun. Ini murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada Ketua Umum Partai NasDem agar persoalan yang berkaitan dengan kader partainya dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian,” katanya.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui media elektronik ke Polda Sulawesi Selatan pada 10 April 2025. Laporan itu berkaitan dengan program yang menawarkan subsidi umrah sebesar 50 persen dan subsidi pembelian iPhone 15 sebesar 50 persen.
Menurut kuasa hukum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 10 September 2025. Penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
Dalam suratnya, kuasa hukum menguraikan bahwa para korban mengetahui program tersebut melalui siaran langsung di akun Facebook atas nama Putri Dakka. Program itu menawarkan subsidi biaya umrah dan subsidi pembelian iPhone dengan syarat peserta terlebih dahulu mentransfer sejumlah dana ke rekening yang telah ditentukan.
Kuasa hukum menyebutkan, jadwal keberangkatan umrah yang telah dijanjikan beberapa kali mengalami penundaan hingga akhirnya tidak terlaksana. Sementara itu, peserta program subsidi iPhone disebut tidak pernah menerima telepon genggam yang dijanjikan. Saat para peserta meminta pengembalian dana, mereka mengaku hanya menerima janji pengembalian tanpa kepastian.
Dari total 69 korban yang didampingi, kuasa hukum menyebutkan sebanyak 10 orang telah menerima pengembalian dana secara bertahap. Namun hingga surat tersebut dibuat, masih terdapat 59 korban yang belum menerima pengembalian dana dengan total kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp1.006.500.000.
Melalui surat itu, kuasa hukum juga meminta perhatian Ketua Umum Partai NasDem karena Putri Hamda Dakka disebut merupakan kader partai yang akan menjalani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum serta lembaga peradilan yang berwenang.
Mereka juga menegaskan bahwa penyampaian surat tersebut murni merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-hak para klien, tanpa dilandasi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Ardianto juga mengaku hingga saat ini surat yang dikirimkan belum memperoleh tanggapan dari DPP Partai NasDem.
“Namun, sampai saat ini surat tersebut belum pernah ditanggapi ataupun dibalas oleh DPP Partai NasDem,”tutupnya
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login