Wali Kota Makassar Dukung RSIA Sentosa Layani BPJS Kesehatan

Published

3 tahun ago

28 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan memfasilitasi RS Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa Makassar agar mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, dengan dedikasi RSIA Sentosa selama 66 tahun maka sudah sepatutnya layanan itu dapat diakses di sana.

“Ini sudah melayani masyarakat Makassar 66 tahun dengan segala suka duka. Makanya dengan dedikasi luar biasa itu harus di support maksimal. Salah satunya soal BPJS yang belum terkoordinasi dengan RS sentosa maka ini menjadi tugas ibu kadis; tolong difasilitasi,” kata Danny di sela-sela Perayaan Imlek RSIA Sentosa, Sabtu, (28/01/2023), siang.

Ia tekankan, pihak RSIA tak perlu ragu karena pihaknya segera membantu. Apalagi dirinya sudah menjadi bagian penting dan merasakan pelayanan di RS ini karena dahulu lahir di sini.

“Insyaallah menjadi titik pacu kita, apalagi sudah bintang lima sehingga mampu mewujudkan pelayanan terbaik. Ibu saya selalu cerita tentang RS Sentosa karena itu adalah kelahiran anak pertamanya,” kenangnya, tersenyum.

Dirinya juga mengucapkan selamat atas teknologi baru RSIA yang telah melayani program bayi tabung Morula IVF.

“Izinkan saya sampaikan selamat hari raya Imlek. Momentum ini terbaik bagi kita, terus menjaga Makassar menjadi kota yang berdaya tahan,” ucapnya.

Direktur RSIA Sentosa Makassar, dr Jemmy Lao mengatakan pihaknya terus berkomitmen memberikan kualitas yang sama terhadap semua pasien.

Apalagi dalam momentum Imlek ini merupakan tahun yang penuh harapan dan kemakmuran sehingga makin memacu timnya bekerja maksimal.

“Layanan kepada masyarakat sudah didukung pelayanan medis modern seperti klinik bayi tabung dengan sertifikat internasional. Kita juga sudah memiliki predikat paripurna; bintang lima,” kata dia.

Termasuk, dirinya bersyukur karena sejak 1957 hingga kini telah melayani 60 ribu bayi-ibu. “Itu termasuk Pak Danny, pemimpin kota Makassar yang lahir di sini,” ujarnya, disambut riuh para staf RS.

Pihaknya juga meminta bantuan Pemkot Makassar agar mempermudah RSIA dalam melayani masyarakat, seperti membantu dalam layanan BPJS.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

6 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.