Connect with us

F8 Makassar Kembali Masuk Dalam Kalender Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) 2023

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Makassar International Eight Festival and Forum atau F8 Makassar kembali masuk dalam kalender Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) 2023.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, saat meluncurkan program ‘Karisma Event Nusantara (KEN) 2023″ di Teater IMAX Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (28/1/2023).

Mendengar hal tersebut, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyambut baik dengan terpilihnya kembali F8 Makassar dalam Top 10 KEN terbaik nasional.

“Alhamdulillah event F8 Makassar masuk kembali di 10 event terbaik nasional, ini kerja keras kita semua,” ucapnya.

Masuknya kembali Makassar F8 dalam Top KEN 2023, karena dinilai mampu menggabungkan semua unsur subsektor ekonomi kreatif dan selalu mengedepankan konsistensi dari tahun ke tahun.

Tak hanya itu, Makassar F8 juga dinilai memberikan dampak positif terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri pariwisata.

Kata Danny, untuk event Makassar F8 tahun ini akan digelar lebih awal pada tanggal 23-27 Agustus 2023 mendatang.

Perhelatannya lebih awal dari biasa. Pasalnya, untuk menghindari  berbenturan dengan agenda-agenda politik.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno peluncuran event ini bertujuan sebagai pemicu kebangkitan industri ekonomi dan pariwisata. “Di sini kita akan menaikan daya tarik wisata dan juga ekonomi kreatif yang luar biasa,” ujarnya.

Sandiaga Uno menyampaikan dalam KEN 2023 kali ini, terdapat 110 event unggulan yang telah terkurasi dari 291 event usulan Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia.

Proses kurasi KEN 2023 sendiri telah dilakukan pada November – Desember 2022 oleh tim kurator profesional.

Adapun kurasi ini meliputi 5 bidang penilaian yakni, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Inovasi dan Kreativitas, Manajemen Event Strategi Komunikasi dan Pengembangan Bisnis dan Pemasaran.

Sandi menyebut KEN 2022 telah mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi daerah.

Adapun pada KEN 2022, terdapat 3.000.000 juta pergerakkan wisatawan, 11.000 UMKM, 55.000 pelaku seni dan event, 11.000 pekerja dan 250 komunitas atau asosiasi yang telah terberdayakan.

Sedangkan, Presiden RI, Joko Widodo turut juga mendorong hadirnya gelaran KEN 2O23.

Meski demikian, dirinya meminta agar seluruh pihak dapat berkolaborasi dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

“Tahun ini akan menjadi momen kebangkitan pariwisata Indonesia. Waktu yang sangat baik untuk bangkit, menggenjot sekencang-kencangnya sektor pariwisata Indonesia. Untuk itu, kita harus berkolaborasi memperbaiki kualitas destinasi, memperbanyak atraksi dan event yang menarik, menampilkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing,” paparnya.

“Ini akan menjadi magnet menarik sebanyak-banyaknya kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara untuk menikmati keunikan pariwisata di seluruh penjuru Tanah Air,” pungkasnya.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending