Bupati Lutim Hadiri Focus Group Discussion KDEKS Sulsel Di Makassar

Published

2 tahun ago

30 Januari 2023

Kitasulsel—-Makassar—-Dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi, keuangan syariah dan industri halal di Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menghadiri Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Focus Group Discusdion yang berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro, Makassar (30/01/2023), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Aslam Patonangi yang juga selaku Ketua/Penanggungjawab KDEKS Sulsel.

Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KDEKS Sulsel, Mukhlis Sufri dalam laporannya mengatakan bahwa, KDEKS hadir bertujuan mencoba mengintegrasikan rumusan-rumusan strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional.

“KDEKS Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen dan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan, guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional,” tutur Mukhlis Sufri.

Selain itu, kata Mukhlis Sufri, Penguatan kelembagaan ini untuk melihat dalam perumusan FGD seperti apa KDEKS dan kedudukannya dalam mendorong percepatan industri keuangan dan industri halal untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri keuangan dunia dan halal, Sulsel pun punya keinginan berkehendak untuk mewujudkan Sulsel sebagai pusat industri keuangan dan halal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pj. Sekprov Sulsel, Aslam Patonangi dalam sambutan pembukaannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FGD KDEKS, karena menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya untuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Selatan.

“Kehadiran KNEKS membentuk KDEKS sebagai katalis diharapkan terciptanya penguatan ekonomi tumbuh secara inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan pada tingkat daerah,” ujar Pj. Sekprov yang mewakili Gubernur pada acara pembukaan tersebut.

Lebih lanjut, Pj. Sekprov Sulsel menyampaikan bahwa, pembentukan KDEKS Sulsel berdasarkan SK Gubernur semata-mata mengarahkan agar peran strategis KDEKS Sulsel diharapkan dapat memperkuat percepatan pembangunan bahkan Sulsel bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di KTI.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman, di saat dikonfirmasi setelah mengikuti FGD menyampaikan bahwa, maksud dilaksanakannya FGD ini sebagai tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulsel.

“Nantinya Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS),” jelas H. Budiman.

Turut hadir pada pembukaan FGD KDEKS diantaranya, Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat hadir secara virtual, perwakilan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, para Pimpinan Perbankan Syariah Sulsel serta para Kabag Ekbang Kabupaten/Kota se Sulsel. (*)

Kabupaten Sidrap

Pj Sekda Sidrap Tegaskan Komitmen Nyata pada Uji Publik Keterbukaan Informasi

Published

3 jam ago

23 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL.COM, SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi tahunan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Uji publik dipimpin langsung Ketua Komisi Informasi (KI) Sulsel, Fauziah Erwin, bersama jajaran komisioner lainnya seperti Subhan Djoer dan Nurhikmah, serta melibatkan tim penilai eksternal dari kalangan akademisi, LSM, dan aktivis difabel.

Pemerintah Kabupaten Sidrap sendiri dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Andi Rahmat Saleh, didampingi jajaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam pemaparannya, Andi Rahmat menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian integral dari visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah.

Ia menyebut, keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan inovatif. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui regulasi yang telah diterbitkan, penguatan kelembagaan PPID, hingga penyediaan anggaran dan sarana pendukung.

“Salah satu langkah nyata adalah dengan memberikan akses langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kontak pribadi Bupati,” ungkapnya.

Uji publik ini sendiri merupakan tahap lanjutan setelah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dengan lebih dari 200 indikator, meliputi aspek sarana prasarana, digitalisasi, kualitas dan jenis informasi, serta komitmen organisasi.

Acara juga dirangkaikan dengan virtual tour ke fasilitas pelayanan informasi publik di Dinas Kominfo Sidrap, sebagai bagian dari sesi pendalaman oleh tim penilai.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai kepala dinas dan pejabat struktural Pemkab Sidrap, menandai keterlibatan lintas sektor dalam mendorong transparansi dan pelayanan publik yang prima.

Menutup sesi, Andi Rahmat menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulsel atas pelaksanaan uji publik tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti semua masukan demi peningkatan kualitas layanan informasi di Kabupaten Sidrap.