Kendalikan Inflasi, Wali Kota Makassar Siapkan 1 Juta Polibag untuk Tanam Cabai dan Bawang
Kitasulsel, Makassar—Dalam upaya menekan dan mengendalikan inflasi, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyiapkan satu juta polibag untuk ditanami Cabai dan Bawang.
Masing-masing lorong kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto akan menyiapkan 1.000 polibag sehingga totalnya ada satu juta polibag.
“Saya coba berhitung bagaimana jika di satu lorong ada 1.000 polibag, dengan 1.096 lorong jadi ada satu juta polibag untuk ditanami cabai dan bawang,” kata Danny usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri RI oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI secara virtual, Senin, (30/01/2023).
Dia menuturkan Dinas Perdagangan Makassar sudah memiliki aplikasi selebihnya tinggal dikombinasikan saja.
Dalam catatannya, ada kenaikan harga pada bawang dan cabai sehingga antisipasinya dilakukan penanaman.
“Makanya kita tanam cabai dan bawang, ini juga untuk antisipasi lebaran. Jadi harus menanam, kita sementara siapkan,” tuturnya.
Program ini, jelas dia, bukan merupakan sekali tanam tetapi terus menanam. Selanjutnya, Pemkot Makassar sendiri yang juga bakal membeli komoditi masyarakat itu.
Di samping itu, pekan ini, dirinya akan rapat lagi untuk memantapkan Pasar Murah Kontainer dan branding Makassar Kota Makan Enak.
“Kita belajar dari kota yang berhasil menekan inflasi dan tentu kita bisa. Makanya adaptasi ekonomi menjadi penting,”ujarnya.
Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan berbagai pemerintah daerah perlu mengantisipasi kenaikan permintaan komoditas tertentu dikarenakan adanya perayaan atau momentum keagamaan yang bersifat lokal.
Olehnya, belajar dari pengalaman itu maka masing-masing perlu persiapan. “Harus ada antisipasi hari perayaan lokal yang spesifik makanya komoditinya harus disiapkan sebagai antisipasi,” cetusnya.
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login