Connect with us

Catat Pertumbuhan Positif, Pelindo Regional 4 Target Arus Penumpang Tumbuh 38,5% Tahun Ini  

Published

on

Kitasulsel, Makassar– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat pertumbuhan yang positif dan cukup menggembirakan terhadap kinerja arus penumpang tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57,21% YoY (Year On Year).

Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan, realisasi arus penumpang tahun 2022 sebesar 5.796.957 orang. “Jumlah itu tumbuh sebesar 57,21% secara YoY, di mana tahun 2021 realisasi arus penumpang tercatat hanya sebesar 3.687.388 orang,” ujarnya, Selasa 31 Januari 2023.

Menurut Enriany, ada beberapa hal yang membuat pertumbuhan positif itu terjadi. Di antaranya pencabutan pemberlakukan pembatasan perjalanan dan aturan terkait Pandemi Covid-19 yang semakin terkendali, serta kecenderungan harga tiket pesawat yang tinggi sehingga moda transporasi laut menjadi alternatif utama sehingga menjadi pemicu peningkatan tersebut.

“Kondisi itu memantik minat masyarakat untuk mobilisasi khususnya menggunakan moda transportasi laut. Apalagi selama kurang lebih 2 tahun masyarakat dilarang untuk melakukan aktivitas bepergian ke luar kota akibat badai pandemi Covid-19 dan sejak tahun ini larangan tersebut mulai dilonggarkan,” bebernya.

Tak hanya arus penumpang, Regional Head 4 Pelindo juga menyebutkan bahwa arus barang, peti kemas, dan arus kapal juga terimbas peningkatan yang positif pada tahun lalu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (YoY).

“Dari segi realisasi arus barang tahun 2022 tercatat sebesar 28.641.291 Ton/M3 atau tumbuh sebesar 0,81% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 28.410.301 Ton/M3,” sebutnya.

Untuk arus peti kemas tahun 2022, Pelindo Regional 4 juga mendokumentasikan realisasi sebesar 897.255 box. Jumlah itu meningkat 1,11% jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya tercatat sebanyak 887.427 box. Sedangkan arus peti kemas tahun 2022 dalam satuan TEUs (Twenty-Foot Equivalent Unit) sebesar 1.019.289 TEUs atau meningkat 1,65% dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 1.002.703 TEUs.

“Arus kapal tahun lalu juga tumbuh positif sebesar 1,37% secara YoY. Yaitu dari 82,037 call menjadi 83,164 call di posisi tahun lalu,” kata Enriany.

Tahun ini lanjut dia, pihaknya akan terus menggenjot kinerja Perseroan, di mana Pelindo Regional 4 menargetkan RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari sisi jumlah penumpang kapal meningkat sebesar 38,5%. “Begitu juga untuk arus kapal dalam satuan call, kita targetkan bertumbuh 5,8% di tahun ini,” tukasnya.

Upaya Capai Target 2023

Regional Head 4 Pelindo menuturkan bahwa berbagai upaya akan dilakukan pihaknya demi mencapai target RKAP tahun ini, di antaranya memastikan level pelayanan yang diterima pelanggan dalam kondisi terbaik, yakni dengan cara memastikan seluruh sarana dan prasarana pelabuhan dalam kondisi siap operasi di seluruh wilayah Regional 4, memberikan pelayanan operasional dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3, dan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Selain itu tambah Enriany, pihaknya juga akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi rutin dengan pelanggan melalui kegiatan coffee morning di setiap cabang, menyiapkan Control Room berbasis teknologi terkini sebagai pusat pelayanan dan pusat koordinasi dalam melayani permintaan pelayanan pelanggan, serta terus memperbaiki proses bisnis internal melalui inovasi proses bisnis dan teknologi digital.

Upaya selanjutnya yang juga dilakukan adalah, melakukan ekspansi bisnis dengan cara menjalin kerja sama pengoperasian pelabuhan-pelabuhan non komersial, dan meningkatkan sinergi BUMN dengan cara menjalin kerja sama pengelolaan pemanduan dan pengelolaan bongkar muat barang di Terminal Khusus (Tersus).

“Selain itu kami juga akan memonitoring kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh subholding di wilayah kerja Regional 4,” pungkasnya.

Tentang Pelindo

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi Negara dan masyarakat. Laporan: (My)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Potongan Timbangan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Koperasi KIM Desak PT TWP Buka Dasar Perhitungannya

Published

on

Kitasulsel-Luwu Timur – Kebijakan PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang menaikkan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen mendapat sorotan dari kalangan petani dan pelaku usaha perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani yang selama ini bergantung pada hasil penjualan TBS sebagai sumber penghasilan utama.

Menurut Mudatsir, hingga saat ini pihak koperasi maupun petani belum menerima penjelasan yang memadai terkait dasar penetapan kenaikan potongan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani seharusnya disertai dengan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menilai kenaikan potongan dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini kami belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar, metode perhitungan, maupun kajian yang digunakan sehingga kebijakan tersebut diberlakukan,” ujar Mudatsir.

Ia menjelaskan bahwa dalam tata niaga kelapa sawit, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting, terutama terkait standar kualitas buah, mekanisme sortasi, serta besaran potongan yang dikenakan kepada petani.

Menurutnya, petani tidak mempermasalahkan adanya standar mutu maupun proses sortasi selama dilakukan secara objektif dan terbuka. Namun, kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap pengurangan hasil penjualan petani harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan.

“Kami tidak menolak adanya standar kualitas atau sortasi. Namun setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan petani harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani berhak mengetahui alasan serta dasar penetapan potongan tersebut,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Koperasi KIM meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh PT Teguh Wira Pratama.

Mudatsir menilai kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan petani sebagai pihak yang berada di hulu rantai produksi.

“Kami meminta perhatian serius dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan instansi terkait lainnya untuk memperjelas kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan petani sawit di Luwu Timur tanpa dasar yang jelas dan transparan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan, koperasi, dan perwakilan petani guna memperoleh kejelasan mengenai dasar teknis kenaikan potongan timbangan tersebut.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan kemitraan sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga sawit yang berlaku.

“Kami menginginkan adanya keterbukaan dan kepastian. Jika memang terdapat dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut perlu disampaikan secara resmi kepada petani. Namun jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali demi menjaga keadilan bagi seluruh pihak,” tutup Mudatsir.

Kenaikan potongan timbangan ini kini menjadi perhatian para petani sawit di Luwu Timur yang berharap adanya penjelasan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan sawit daerah.

Continue Reading

Trending