Connect with us

Kakan Kemenag Sidrap Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Ummi Kaltsum Desa Bulo

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Ummi Kaltsum Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang, Selasa (31/01/2023)

Peletakan batu pertama tersebut disaksikan langsung Kasubag TU, Mustari Mustafa, Kepala KUA, Kec. Kulo selaku inisiator, Kepala Desa Bulo serta para Tokoh masyarakat.

Kepala KUA Kecamatan Kulo, Salman Mas’udi mengungkapkan luas tanah yang akan digunakan dalam pembangunan Masjid yakni 23×17, adapun donatur dalam pembangunan ini mempercayakan dirinya mengurus dan mengawal pembangunan Masjid.

“Alhamdulillah Masjid kita diletakkan batu pertama oleh Bapak Kepala Kantor, semoga ini membawa berkah dan maslahat, sehingga pembangunannya dapat lancar dan aman, Insya Allah,”Ucapnya.

Sementara itu, Kakan Kemenag Sidrap pada kesempatan tersebut turut berbahagia atas peletakan batu pertama pembangunan Masjid di Desa Bulo, ia berharap Masjid ini dapat segera rampun dan dapat segera ditempati masyarakat untuk beribadah.

“Saya harap kita bersama betul betul mengawal pembangunan Masjid kita, kalau perlu kita jugalah yang turut membantu baik tenaga maupun materi karna pembangunan ini adalah ladang amal untuk kita semua,” Harap Muhammad Idris Usman.

Untuk selanjutnya dilakukan peletakan batu pertama secara bergiliran dimulai dari Kepala Kantor Kemenag Sidrap, Kasubag TU, Kepala Desa Bulo, Kepala KUA Kec. Kulo beserta Tokoh Masyarakat Desa Bulo serta diakhiri dengan Doa Bersama.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending