Segera Realisasi, Sistem Transportasi Baru Sudirman Loop Bakal Jadi Pilot Project Transportasi Publik
Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung Sistem Transportasi Antarmoda Terpadu di Kawasan Jl Sudirman, Makassar. Program ini merupakan kerja sama Kemenhub RI, World Resources Institute (WRI) dengan Pemerintah Kerajaan Inggris.
Pemerintah Kerajaan Inggris-lah yang menjadi pendonor moda transportasi publik ramah lingkungan dan sehat ini.
“Saya senang sekali ada project seperti ini. Konsep loop itu bagus, bisa menjangkau titik-titik bangkitan penumpang yang mengintegrasikan bangkitan baru. Kalau pilotnya hanya ingin memulai bahwa ada publik transportasi di tengah kota maka silahkan jalan,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima kunjungan WRI di kediamannya, Senin, (30/01/2023), malam tadi.
Namun dia menyarankan agar kedepannya dapat diprogram lebih besar lagi bukan hanya di tengah kota.
“Bisa rutenya dari Kampus Unhas ke Sirkuit, Sport Center, Newport lalu masuk ke Pusat Kota, ke Downtown (Pantai Losari) terus berputar begitu, loop aja dulu begitu. Bangkitannya pasti tinggi. Apalagi dengan sistem dua rel, keren itu,” sarannya.
Bahkan dia memperkirakan di wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea saja bangkitannya sudah bisa mencapai 50 persen dari total ratusan ribu jumlah penduduk di sana.
“Harus ada gagasan lebih besar dari Sudirman Loop seperti Makassar Loop. Lebih general yang menghubungkan kecamatan-kecamatan, sehingga potensi bangkitan dan tarikannya dapat diakomodasi,” ungkapnya.
Senior Transport Specialist WRI Indonesia for Makassar Prof Sakti Adji Adisasmita mengatakan Kerajaan Inggris rencana memberikan anggaran donor perihal sistem transportasi di kota Makassar.
Olehnya pihaknya memulai dengan project yang kecil dahulu dengan konsep Pilot Project di Sudirman Loop.
“Jadi bagaimana konsepnya transportasi antarmoda yang sehat tidak hanya pejalan kaki, sepeda tetapi di situ ada konektivitas antarmoda. Misalnya transportasi publik dengan skala lebih kecil sehingga frekuensi putaran dari Sudirman Loop itu bisa terlayani dengan baik dan meminimalkan transportasi pribadi,” kata Prof Sakti.
Dengan sistem transportasi antarmoda, kata dia, perlu adanya penempatan simpul-simpul di beberapa tempat di wilayah Sudirman Loop seperti dalam bentuk Transportasi Oriented Development (TOD) dalam skala yang lebih kecil karena lahan tersedia makanya simpul ditingkatkan agar terjadi integrasi moda.
Olehnya di kawasan itu pula bakal menarik wisatawan untuk berkunjung di sana dan bertransportasi sehat di sana.
“Selanjutnya akan dikembangkan di beberapa titik di Makassar dan yang kecil bisa dikembangkan-digabung secara terintegrasi. Sehingga pusat kota tidak hanya jadi tujuan tetapi destinasi wisata dan kuliner,” ucapnya.
Dalam waktu dekat program itu akan terealisasi. Besok, 31 Januari, lanjut dia, akan ada webinar dengan tema Sistem Transportasi Antarmoda Terpadu di Kawasan Sudirman Loop Kota Makassar dahulu baru kemudian rencananya Maret nanti pihak embassy dari Kerajaan Inggris akan hadir dan bertemu Wali Kota terlebih dahulu untuk pembicaraan selanjutnya
Luwu Timur
Potongan Timbangan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Koperasi KIM Desak PT TWP Buka Dasar Perhitungannya
Kitasulsel-Luwu Timur – Kebijakan PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang menaikkan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen mendapat sorotan dari kalangan petani dan pelaku usaha perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani yang selama ini bergantung pada hasil penjualan TBS sebagai sumber penghasilan utama.
Menurut Mudatsir, hingga saat ini pihak koperasi maupun petani belum menerima penjelasan yang memadai terkait dasar penetapan kenaikan potongan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani seharusnya disertai dengan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menilai kenaikan potongan dari 3,5 persen menjadi 4,5 persen sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini kami belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai dasar, metode perhitungan, maupun kajian yang digunakan sehingga kebijakan tersebut diberlakukan,” ujar Mudatsir.
Ia menjelaskan bahwa dalam tata niaga kelapa sawit, aspek transparansi merupakan hal yang sangat penting, terutama terkait standar kualitas buah, mekanisme sortasi, serta besaran potongan yang dikenakan kepada petani.
Menurutnya, petani tidak mempermasalahkan adanya standar mutu maupun proses sortasi selama dilakukan secara objektif dan terbuka. Namun, kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap pengurangan hasil penjualan petani harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan.
“Kami tidak menolak adanya standar kualitas atau sortasi. Namun setiap kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan petani harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani berhak mengetahui alasan serta dasar penetapan potongan tersebut,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Koperasi KIM meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan oleh PT Teguh Wira Pratama.
Mudatsir menilai kehadiran pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan tata niaga kelapa sawit berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan petani sebagai pihak yang berada di hulu rantai produksi.
“Kami meminta perhatian serius dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan instansi terkait lainnya untuk memperjelas kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan justru merugikan petani sawit di Luwu Timur tanpa dasar yang jelas dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi dialog terbuka antara perusahaan, koperasi, dan perwakilan petani guna memperoleh kejelasan mengenai dasar teknis kenaikan potongan timbangan tersebut.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan akan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas hubungan kemitraan sekaligus meningkatkan kepercayaan petani terhadap sistem tata niaga sawit yang berlaku.
“Kami menginginkan adanya keterbukaan dan kepastian. Jika memang terdapat dasar teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut perlu disampaikan secara resmi kepada petani. Namun jika tidak, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali demi menjaga keadilan bagi seluruh pihak,” tutup Mudatsir.
Kenaikan potongan timbangan ini kini menjadi perhatian para petani sawit di Luwu Timur yang berharap adanya penjelasan resmi dari pihak perusahaan maupun pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan sektor perkebunan sawit daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login