Connect with us

Danny Pomanto Minta Komisi IX DPR RI Fasilitasi Pelatihan Kerja Bagi Anak Jalanan di Makassar

Published

on

KITASULSEL—-MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta Komisi IX DPR RI dapat memfasilitasi pelatihan kerja bagi anak jalanan di Makassar.

Sampai saat ini, Balai Latihan Kerja (BLK), kata dia, belum cukup bisa menampung semua anak jalanan. Olehnya dia harapkan ada kebijakan pusat yang dapat membantu Pemkot Makassar.

“Anak-anak kita ialah anak-anak unggul, jika diberi bekal maka bisa. Kita butuh BLK, difasilitasi saja. Tidak perlu kasih uang, kasih jatah skil dan pelatihan saja maka mereka pasti disalurkan ke sana,” kata Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto usai menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sulsel terkait Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Balaikota, Rabu, (1/2/2023).

Pihaknya mencatat ada 4.000-an yang sudah tertangani dari sekira 7.000-an orang. Sementara diketahui BLK baru bisa memfasilitasi 20 orang dalam sekali pelatihannya.

“Jadi kalau mau dimaksimalkan maka bagus sekali. Harus ada cover itu daripada tidak diurusi. Jadi Insyaallah kita carikan jalan, aturannya seperti apa,” kata dia.

Penanganan Pemkot Makassar melalui Disnaker Makassar sejauh ini juga sudah dilakukan dengan mengikutkan dalam program 10 ribu skill gratis, menciptakan lapangan pekerjaan seperti tim pemadam kebakaran di lorong.

Selain itu, memberikan kursus perbaikan AC, alat elektronik dan beberapa keahlian lainnya.

Tetapi, ia katakan, itu tidak cukup sampai di situ saja harus terus di-maintenance. Olehnya perlu bantuan pusat agar semuanya dapat diakomodasi.

Anggota Komis IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengatakan dari pihak kementerian sudah memberikan fasilitas berupa BLK, tetapi memang sesungguhnya belum semua yang dapat, baru Pangkep, Makassar dan Bantaeng.

Apalagi kuota BLK itu sendiri tidak banyak.

“Cuma memang kuota dari BLK sangat sedikit jadi sekali pelatihan cuma 20 orang, itu tidak mencukupi. Nanti kita beri penekanan kepada kementerian untuk mengakomodir keinginan Pak Wali sehingga anjal terkontrol dan terbina. Kalau bisa diberangkatkan maka diberangkatkan untuk jadi tenaga kerja luar negeri,” ucapnya.

Perihal perlindungan terhadap PMI, ia menjelaskan perlu kerjasama yang baik antara Pemkot, provinsi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Disnaker juga Imigrasi.

Hal itu agar tidak adanya PMI yang unprosedural lagi keberangkatan kerjanya.

“Penekanannya, pada pengawasan yang harus ekstra ketat. Harus ada sinergitas. Sehingga calon PMI ini jelas terdaftar atau tidak. Saya berharap kerja sama yang baik sehingga mendapatkan kontrol yang ketat dari pusat,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Penutupan Orientasi Anggota DPRD Kota Makassar 2024-2029

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis hadiri penutupan orientasi anggota DPRD Kota Makassar masa jabatan 2024-2029, mendampingi Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, yang digelar di Swissbell Hotel, Sabtu (12/10/2024).

Orientasi anggota DPRD Kota Makassar merupakan amanat Permendagri No 6 Tahun 2024, yang menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mengikuti orientasi, minimal sekali dalam satu periode.

“Kita berharap, sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan orientasi, dalam pelaksanaan tugas akan lebih profesional dan berintegritas, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu memajukan kesejahteraan rakyat,” ujar Andi Arwin.

Selain itu, Andi Arwin menyampaikan harapan dengan terlaksananya orientasi ini akan tercipta kesepahaman antara anggota DPRD, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Orientasi diikuti oleh 50 peserta, 24 diantara merupakan anggota DPRD yang telah terpilih sebelumnya, dan 26 peserta merupakan anggota DPRD baru.

Orientasi ditutup secara resmi oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, yang sebelumnya memberikan materi terkait isu-isu aktual yang penting diperhatikan dalam menjalankan tugas dan amanah.

“Dua tokoh utama, yakni DPRD dan kepala daerah beserta jajarannya. Ini merupakan satu paket,” ungkapnya.

Prof Zudan pun menyampaikan perumpamaan kota Makassar sebagai sebuah rumah, dengan dua kamar, satu kamar adalah DPRD dan kamar lainnya ada kepala daerah beserta segenap jajarannya.

Menurutnya, DPRD dan kepala daerah merupakan mitra, sparing partner, saling memberi kritikan yang menguatkan, namun tidak mematikan. “Saling mengisi dan saling menyempurnakan,” tekannya.

Hal lain yang turut disampaikan terkait penyelesaian masalah stunting, inflasi, dan juga pengentasan kemiskinan.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.