Connect with us

Wahyudi Hasbi, Doktor berdarah bugis lahir di Biak Papua, Salah Satu Innovation Heroes

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Malam kamis saat saya memantau berita banjir di kota Pare pare dan sekitarnya, masuk berita yang menggembirakan, dari salah satu kerabat dan juga Teman semasa di kampus . Kabar gembira dan sekaligus membanggakan adalah .
Sebagia Salah seorang penerima innovator Heroes adalah putra bugis Sinjai kelahiran Biak Papua .

Tampil bersama lima penerima yang di gelar di Jakarta .Jebolan S1 Fisika Unhas (1994), lalu melanjutkan S2 di IPB dan S3 di Techniche university Berlin Germany, kini menjabat sebagai Kepala Pusat Riset dan Technologi Satelite ,Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa ,Badan Riset inovasi Nasional BRIN ).

Malam Inaugurasi Innovation Heroes pada Selasa 31 Januari 2023 acara berlangsung di Soehana Hall ,Jakarta .Yayasan Indonesia Forum dan corporate Innovation Asia (CIAS ) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lima innovator yang telah berkonstribusi positif untuk pencapaian Sustainabel Develovment Goals Di Indonesia .

Dalam keterangannya ketua Yayasan Indonesia forum mengatakan harapanya bahwa ajang ini bukan sekedar ajang diskusi namun innovation heroes ini betul betul menjadi inoavtor dan cikal bakal menumbukhan innovator lainya di masyarakat dari berbagia bidang di Indonesia .

Selekasi yang sangat ketat sejak bulan November, dari ratusan kandidat terpilih 14 untuk mengikuti sesi interview untuk memilih lima panelis ,dan akhirnya terpilih panelis yaitu

1. Wahyudi Hasbi – Satelit Kecil Multi Misi
2. Herry Wijaya –For Suistainabel Prosperity
3. Tatiek Kencaniati –Kampung wisata Bisnis Tegal waru
4. Lenang Manggala – Gerakan Menulis Buku Nasional
5. Heni Sri Sundari – Gerkan Anak petani cerdas
Dan tim pelinalinya antara lain .Indrawan Nugroho ( founder dan CEO CIAS ), Danang Ginajar ( wakil Sekjen Indonesia forum ), ivan Ahdah ( CEO Maxima )

Dr.Ing ir Wahyudi Hasbi, S Si, M Kom ,(IPU,SMIEEE), itulah sekarang Gellar yang disandangnya ,selain penghargaan diatas sebelumnya pernah mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Satyalancana Wirakarya atas jasanya melakukan desain penerbanagan satelit . juga penghargaan Styalencana Karyastya 10&20 tahun pengabdian dari Preiden Republik Indonesia. Penghargaan dari Lapan sebagai pegawai berprestasi pada tahun 2015.

Dan sampai saat ini masih aktif di berbagai organisasi profesi seperti Anggota dewan PendidiknTinggi (DPT) kementrian riset danTekhnologi (2021-2025).(Maya Alkhaerat)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Komisi Taksi Online Belum Dipangkas, Pemerintah Prioritaskan Aturan 8 Persen untuk Ojol

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah belum akan menerapkan kebijakan pembatasan komisi aplikasi transportasi online maksimal 8 persen untuk layanan taksi online. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut bagi layanan ojek online (ojol) roda dua.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan langkah tersebut diambil karena jumlah mitra pengemudi dan pengguna layanan ojek online roda dua jauh lebih besar dibandingkan layanan angkutan online roda empat.

“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru mengenai komisi untuk roda dua terlebih dahulu,” kata Dudy di Jakarta, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Dudy, penerapan kebijakan serupa untuk layanan taksi online masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Saat ini, kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus atau taksi online berbeda antara wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya.

Di wilayah Jabodetabek, regulasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pengaturan layanan di luar Jabodetabek menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Perbedaan kewenangan tersebut membuat pemerintah belum dapat memberlakukan batas maksimal komisi aplikasi sebesar 8 persen secara nasional bagi layanan taksi online.

Dudy mengungkapkan sejumlah operator transportasi online telah mengusulkan agar regulasi angkutan online roda empat dipusatkan di pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

“Kami tidak hanya berbicara dengan operator, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Nantinya akan diputuskan apakah pengaturan kendaraan roda empat perlu disatukan di tingkat pusat,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan menegaskan akan lebih dahulu mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pembatasan komisi maksimal 8 persen pada layanan ojek online roda dua sebelum mempertimbangkan penerapan aturan serupa bagi layanan taksi online.

Pemerintah berharap regulasi yang tengah disiapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, dan keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

Continue Reading

Trending