Dapat Kabar Warga Kurang Diperhatikan, Ketua DPRD Rudianto Lallo Turun Tangan

Published

3 tahun ago

2 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Patut di acungi jempol. Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dari Partai Nasdem ini merespon cepat warganya yang sempat viral. Respon ini di terima langsung dari LSM Perak Sulsel bagian Divisi Kebijakan Publik dan di teruskan ke Wakil Rakyat.

Jika kita mengacu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 menyebutkan di sila ke lima pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Soal Undang-Undang Dasar 1945 ternyata fenomena kehidupan masyarakat yang di lindungi hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara tentu apa yang di cerminkan wakil rakyat khususnya Ketua DPRD Makassar peka dengan cepat meresponnya adanya warga lansia RT3/RW3 Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo Jalan Sultan Abdullah kurang di perhatikan nasibnya oleh pemerintah

Hasmia (60) warga Tallo kelahiran 1958 berstatus janda hidup sederhana bersama anak dan cucunya yang bisa kita bilang sederhana.

“Ya, Respon Ketua DPRD wakil rakyat kita sudah sangat luar biasa. Dimana persoalan sepele seharusnya bisa di selesaikan oleh pejabat pemerintah namu karena gerakan sentuhan hati sebagi wakil rakyat menunjukkan sikap tegasnya untuk meneruskan ke Dinas Sosial dan Lurah sebagai pelayan publik,” Kata Harmoko Kamis (2/2/2023

Dengan adanya suara wakil rakyat, Tentu semacam ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah setempat. Jangan karena adanya pemberitaan baru ada Action untuk turun,

“Saya ucapkan jempol dan terima kasih, Respon cepat wakil rakyat kita dan juga Dinas Sosial, Lurah beserta Ketua RT karena masih peduli sesama,”Sambung Harmoko yang akrab di sapa Moko

Sementara di tempat terpisah Hasmia di temani anaknya, Warga Kecamatan tallo ini mengaku sudah di kunjungi pemerintah setempat, Baik Dinas Sosial Kelurahan serta dari Ketua RT,

Iye, Saya di kunjungi semalam. Sempat kaget karena ada tiba-tiba datang dari Dinas mempertanyakan soal bantuan. Saya sudah jelaskan dan penyampaiannya nanti akan di bantu,” ucap hasmia dengan mata berkaca-kaca

Fenomena kehidupan ini menjadi PR baik pemerintah dan wakil rakyat, Semoga dengan cerminan yang di lakukan oleh Ketua DPRD menjadi contoh bagi kita semua,” Tutup Moko yang juga sebagai Humas Jappa-Jappa Community

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

2 jam ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.