Ketua DPRD Rudianto Lallo Kunjungi Klenteng Xian Ma Makassar Jelang Cap Go Meh

Published

3 tahun ago

3 Februari 2023

KITASULSEL,MAKASSAR-– Pengurus Klenteng Xian Ma Makassar menyambut kedatangan Ketua DPRD Rudianto Lallo Makassar menjelang perayaan pesta rakyat Cap Go Meh yang dilaksanakan pada Minggu, 5 Februari mendatang.

Politisi Partai NasDem itu datang tepat pada pukul 13:45 dengan mengenakan pakaian batik warna merah. Kedatangan ini disambut hangat sebagian besar pengurus Klenteng Xian Ma Makassar yang sementara berkumpul.

“Selamat datang Bapak Ketua DPRD Makassar,”kata pengurus di Klenteng Xian Ma Makassar, Jumat,3/2/2023.

Pengurus yang menyambut kedatangan orang nomor satu di DPRD Makassar itu kebanyakan dari Pembinan Klenteng Xian Ma, antara lain Robbyanto , Johan Wijaya, Kadir Yusuf Gunawan, Peter Gosal dan Riyadi Panorama.

Pengurus Klenteng Xian Ma menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan dan support Pemerintah Kota Makassar atas diadakannya kembali pesta rakyat cap go meh di tingkat kecamatan. Dia berharap kegiatan ini semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kegiatan cap go meh ini dimeriahkan di kecamatan. Satu kesyukuran, rasa terima kasih kepada pemerintah kota yang mensupport kegiatan kami pada Minggu, 5 Februari mendatang,”kata Salah satu Pengurus Klenteng Xian Ma, Riyadi Panorama.

“Cap Go Meh sendiri menjadi momentum bagi etnis Tionghoa untuk memanjatkan rasa syukur sekaligus mengusir kesialan di masa yang akan datang,”tambahnya.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan kehadiran di Klenteng berjuluk Istana Naga Sakti ini yang terletak di Jalan Sulawesi merupakan support atas kegiatan masyarakat Tionghoa di Kota Makassar.

Dia menceritakan jika Klenteng Xiang Ma merupakan salah satu klenteng tertua di Kota Makassar yang juga dijadikan rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa. Kehadiran rumah ibadah ini ditegaskan sebagai bukti jika masyarakat Tionghoa sudah lama di Makassar.

“Mari kita saling mejaga, hilangkan diskriminasi, stikma antara penduduk lokal dan bukan. masyarakat Tionghoa juga merupakan warga kota Makassar, mereka bagian dari kita semua, begitupun sebaliknya,”Kata Rudianto Lallo

Dikesempatan ini, Legislator dua periode Makassar itu mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk turut serta memeriahkan cap go meh yang dilaksanakan pada Minggu, 5 Februari mendatang.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

DPRD dan Pemkab Sidrap Sepakati Empat Ranperda, Perkuat Ketahanan Pangan hingga Perlindungan Sosial

Published

51 menit ago

29 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang digelar di Gedung DPRD Sidrap, Senin (29/6/2026).

Empat Ranperda tersebut terdiri atas tiga Ranperda inisiatif DPRD dan satu Ranperda prakarsa Pemerintah Kabupaten Sidrap. Ranperda inisiatif DPRD meliputi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sementara Ranperda prakarsa pemerintah daerah mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sidrap Takyukdin Messe didampingi Wakil Ketua II Arifin Damis. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kapolres Sidrap AKBP Fantry Taherong, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidrap, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, Danramil Maritengngae Kapten Ridwan, serta sejumlah tamu undangan.

Sebelum pengambilan keputusan, masing-masing Panitia Khusus (Pansus) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap keempat Ranperda. Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, seluruh Ranperda disetujui secara bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pelaksanaan teknis dari Peraturan Daerah tersebut selanjutnya menjadi kewenangan Bupati Sidrap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendapat akhir fraksi-fraksi yang tertuang dalam laporan Pansus menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan rapat paripurna.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama menyelesaikan pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.

“Berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Menurut Bupati, persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut menjadi bukti komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung posisi Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan utama di kawasan Indonesia Timur.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menjamin ketersediaan cadangan pangan, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian penyerapan hasil panen petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah daerah.

Selain itu, Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program-program yang terarah, terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sidrap.

Adapun Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, menurut Bupati, masih akan menjalani proses evaluasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan secara definitif. Pemerintah Kabupaten Sidrap berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.