Connect with us

Lantik 4 Bunda PAUD,Ini Harapan Indira Yusuf Ismail

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Bunda PAUD Kota Makassar Indira Yusuf Ismail melantik empat Bunda PAUD Kecamatan. Pelantikan digelar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (2/2/2023).

Mereka yang dilantik adalah Bunda PAUD Kecamatan Tamalate Andi Nina Lerang, Bunda PAUD Kecamatan Manggala dr. Sumiati, Bunda PAUD Kecamatan Rappocini Andi Faradillah, dan Bunda PAUD Kecamatan Wajo Andi Kasmawati Oddang.

Dalam sambutannya, Indira meminta peran aktif Bunda PAUD dalam menangani masalah stunting. Apalagi, Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan Indonesia bebas stunting pada tahun 2024 mendatang.

Untuk menyukseskan hal itu, Indira meminta seluruh Bunda PAUD se-Kota Makassar untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

“Harapan saya, Bunda PAUD bisa mengedukasi masyarakat untuk mengkreasikan makanan sehat untuk anak dan calon ibu supaya tidak melahirkan anak yang stunting,” ungkapnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi bisa dilakukan tanpa harus mengonsumsi makanan yang mahal. Berbagai pangan lokal yang tersedia sangat mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh.

“Perlu ada menu yang bisa dikreasikan karena kita di Makassar ini kaya akan sumber bahan makanan. Dikhawatirkan masih ada ibu yang belum paham pengelolaan makanan itu sehingga ini menjadi tugas Bunda PAUD untuk mengedukasi,” tutur Indira.

“Kita coba ciptakan makanan yang sehat untuk target zero stunting di 2024,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, program Bunda PAUD difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Bunda PAUD diminta untuk rutin terjun langsung ke masyarakat guna memahami kondisi di lapangan.

“Program yang akan kita susun harus bersentuhan langsung kebutuhan masyarakat supaya kita langsung edukasi masyarakat. Camat dan lurah juga harus mendukung supaya program bisa dipercepat,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending