Connect with us

Lantik 4 Bunda PAUD,Ini Harapan Indira Yusuf Ismail

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Bunda PAUD Kota Makassar Indira Yusuf Ismail melantik empat Bunda PAUD Kecamatan. Pelantikan digelar di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (2/2/2023).

Mereka yang dilantik adalah Bunda PAUD Kecamatan Tamalate Andi Nina Lerang, Bunda PAUD Kecamatan Manggala dr. Sumiati, Bunda PAUD Kecamatan Rappocini Andi Faradillah, dan Bunda PAUD Kecamatan Wajo Andi Kasmawati Oddang.

Dalam sambutannya, Indira meminta peran aktif Bunda PAUD dalam menangani masalah stunting. Apalagi, Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan Indonesia bebas stunting pada tahun 2024 mendatang.

Untuk menyukseskan hal itu, Indira meminta seluruh Bunda PAUD se-Kota Makassar untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

“Harapan saya, Bunda PAUD bisa mengedukasi masyarakat untuk mengkreasikan makanan sehat untuk anak dan calon ibu supaya tidak melahirkan anak yang stunting,” ungkapnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi bisa dilakukan tanpa harus mengonsumsi makanan yang mahal. Berbagai pangan lokal yang tersedia sangat mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh.

“Perlu ada menu yang bisa dikreasikan karena kita di Makassar ini kaya akan sumber bahan makanan. Dikhawatirkan masih ada ibu yang belum paham pengelolaan makanan itu sehingga ini menjadi tugas Bunda PAUD untuk mengedukasi,” tutur Indira.

“Kita coba ciptakan makanan yang sehat untuk target zero stunting di 2024,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, program Bunda PAUD difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Bunda PAUD diminta untuk rutin terjun langsung ke masyarakat guna memahami kondisi di lapangan.

“Program yang akan kita susun harus bersentuhan langsung kebutuhan masyarakat supaya kita langsung edukasi masyarakat. Camat dan lurah juga harus mendukung supaya program bisa dipercepat,” tandasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Sinergi Pengendalian Banjir Sungai Malili, Gandeng BBWS dan PT Vale

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Sungai Malili dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Pengendalian Banjir Sungai Malili (DAS Larona) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, serta Perjanjian Kerja Sama Pengendalian Banjir Sungai Malili antara BBWS Pompengan Jeneberang dengan PT Vale Indonesia, Tbk.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Aula Bili-Bili Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Senin (29/12/2025). Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, S.T., M.T., serta Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Tbk., Abu Ashar.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha dalam upaya pengendalian banjir yang berkelanjutan. Sungai Malili yang terhubung langsung dengan DAS Larona memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur, baik sebagai sumber air, jalur aktivitas ekonomi, maupun penopang ekosistem lingkungan.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini sebagai langkah konkret dan sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan serius di wilayahnya.

“Pada dasarnya Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar program pengendalian banjir Sungai Malili dapat secepatnya terlaksana. DAS Malili sudah sangat layak untuk dilakukan normalisasi dan penataan yang baik,” ujar Irwan.

Menurutnya, kondisi Sungai Malili saat ini memerlukan penanganan menyeluruh dan terintegrasi. Normalisasi sungai, penguatan struktur pengendali banjir, serta penataan kawasan di sepanjang aliran sungai menjadi langkah penting guna meminimalkan risiko banjir yang berdampak langsung pada permukiman warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Irwan menegaskan bahwa upaya normalisasi dan penataan sungai tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir semata, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian Sungai Malili sebagai sumber kehidupan masyarakat Luwu Timur.

“Dengan penataan yang baik, kami berharap Sungai Malili dapat terjaga kelestariannya, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pengendalian banjir Sungai Malili melalui perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, serta pengawasan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang efektif.

Dukungan dari PT Vale Indonesia, Tbk., sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Larona, dinilai sangat strategis. Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat realisasi program, sekaligus memastikan aspek lingkungan dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis upaya pengendalian banjir Sungai Malili dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi serta menjaga kelestarian sumber daya air sebagai aset penting pembangunan daerah.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel