Connect with us

Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan LKPD

Published

on

Kitasulsel, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Rakor ini digelar untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang menjadi keynote speaker pada kegiatan itu menyampaikan, melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperoleh bekal, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.

“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan, laporan keuangan Pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

“Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,” tutur Fatoni.

Fatoni melanjutkan, 2023 merupakan tahun kesembilan bagi daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda.

“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga diharapkan Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta Pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut yaitu pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Kelima, Laporan Arus Kas (LAK). Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ketujuh, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” tambah Fatoni.

Di akhir sambutannya, Fatoni berharap, melalui acara itu Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat Opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kian meningkat,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut disiarkan melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri. Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, serta Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

#Puspen Kemendagri#

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Lepas Peserta Santri Fun Walk 2024,Hj Helmi Udmatul Udhma(Ibu Menag RI):Tetap Kompak dan Bermanfaat Untuk Sesama

Published

on

Kitasulsel—Jakarta—Ikatan Alumni Pondok Pesanstren As’adiyah menggelar sejumlah kegiatan menjelang satu abad pondok pesantren As’adiya,Salah satunya yakni santri fun walk bersama ketua umum As’adiyah Prof Nasaruddin Umar.

Kegiatan yang di gelar Ikakas ini mengambil rute star dari halaman mesjid Istiqlal dan finis di bundaran HI Jakarta pusat,Minggu 22/12/2024.

Penasehat DWP Kemenag yang juga merupakan Ketua Pembina Hawa As’adiyah Ibu Hj Helmi yang turut berbaur bersama alumni serta ratusan peserta Fun Walk Asadiyah mengapresiasi kegiatan yang di gagas oleh Dr Mulawarman selaku ketua Ikakas Jakarta.

“Terima kasih untuk seluruh panitia dan alumni yang telah mendesain kegiatan ini dengan apik dan meriah,nilai yang kita petik dari giat ini adalah kebersamaan dan kekompakan,ini adalah perwujudan dari cita cita dari kita semua selaku keluarga besar As’adiya,jelas istri menteri agama RI .

Santri Fun Walk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Halaqah Nasional dengan tema “Menyongsong Satu Abad As’adiyah”. “Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahim antaralumni sekaligus menguatkan peran pesantren dalam kehidupan bermasyarakat”, terang Dr. Mulawarman Hannase, M.A.Hum Pengurus Pusat As’Adiayah.

Sementara itu Ketua Yayasan Pondok pesantren As’adiyah H Bunyamin M Yapid mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ikakas Jakarta sebagai pelaksana rangkaian acara As’adiya di Jakarta,serta seluruh alumni yang telah ikut menyemarakkan giat jelang satu abad As’adiyah.

“Terima kasih untuk teman teman Ikakas Jakarta untuk kegiatan ini,kami berharap agar kegiatan menyonsong satu abad pondok pesantren kita seperti ini juga bisa di selenggarakan oleh alumni alumni di daerah lain di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut H Bunyamin Yapid menambahkan bahwa kegiatan yang di selenggarakan oleh Ikakas Jakarta ini bisa menjadi contoh bagi alumni di daerah lainnya bahwa kegiatan tidak perlu mewah yang terpenting adalah menciptakan kebersamaan antar alumni.

“Kegiatan Ikakas Jakarta ini bisa jadi acuan bagi alumni di daerah lain untuk menyemarakkan jelang satu abad As’adiyah,Tidak perlu mahal dan mewah yang terpenting adalah semangat kebersamaan yang kita ingin capai,jika demikian maka kita yakin tugas kita untuk membuat Anregurutta tersenyum kepada santrinya bisa terwujud dengan hal hal sederhana seperti ini,tutupnya.

Diketahui jelang satu abad pondok pesantren As’adiya ini,sejumlah rangkaian kegiatan telah di gelar oleh Ikakas,.seperti Halaqah Nasional,As’adiyah Award dan sejumlah kegiatan lainnya yang masih berlangsung.

Continue Reading

Trending