Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan LKPD

Published

3 tahun ago

4 Februari 2023

Kitasulsel, Bandar Lampung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Hotel Novotel Kota Bandar Lampung, Kamis (2/2/2023). Rakor ini digelar untuk menguatkan komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Hadir sebagai narasumber ahli antara lain Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung, Anggota Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Tenaga Ahli Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri, Kepala Daerah, serta Pakar dan Ahli Keuangan Daerah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang menjadi keynote speaker pada kegiatan itu menyampaikan, melalui momentum Rakor ini, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperoleh bekal, informasi, dan pengetahuan yang cukup mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Hal ini termasuk langkah-langkah aplikatif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, baik dari sisi regulasi, kebijakan, dan informasi penting lainnya.

“Pada hari ini sengaja kami mengundang Bapak/Ibu dalam rangka menjalin koordinasi dan komunikasi guna penyamaan pemahaman terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Fatoni.

Fatoni menekankan, laporan keuangan Pemda harus menyajikan informasi yang bermanfaat. Pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

“Keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Terakhir, keenam, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan,” tutur Fatoni.

Fatoni melanjutkan, 2023 merupakan tahun kesembilan bagi daerah di seluruh Indonesia dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda.

“Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, sehingga diharapkan Pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan serta perubahan kekayaannya, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Pemda juga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan,” jelas Fatoni.

Berkaitan dengan hal tersebut, Fatoni meminta Pemda untuk mencantumkan beberapa komponen dalam penyusunan laporan keuangan. “Komponen tersebut yaitu pertama, Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL). Ketiga, neraca. Keempat, Laporan Operasional (LO). Kelima, Laporan Arus Kas (LAK). Keenam, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ketujuh, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),” tambah Fatoni.

Di akhir sambutannya, Fatoni berharap, melalui acara itu Pemda dapat menyusun laporan keuangan daerah dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan demikian, diharapkan jumlah Pemda yang berhasil meraih predikat Opini WTP sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kian meningkat,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut disiarkan melalui media sosial dan youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri. Hadir dalam acara ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Wali Kota Bandar Lampung, Bupati/Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hadir pula Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) se-Indonesia, serta Kabid Akuntansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

#Puspen Kemendagri#

Kementrian Agama RI

Tiga Menteri Asal Sulsel Bersinar di Kabinet Merah Putih

Published

17 jam ago

18 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta—Tiga putra terbaik asal Sulawesi Selatan menorehkan prestasi membanggakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terbaik berdasarkan hasil survei terbaru lembaga riset IndoStrategi.

Survei yang dilakukan pada awal September hingga 13 Oktober 2025 itu menilai kinerja seluruh menteri di Kabinet Merah Putih selama satu tahun pemerintahan. Dari hasil riset tersebut, ketiganya masuk dalam 10 besar menteri berkinerja terbaik, bersama sejumlah tokoh lain seperti Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan Menlu Sugiono.

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, dalam rilis survei di Jakarta Selatan, Jumat (17/10), mengungkapkan bahwa penilaian didasarkan pada capaian program prioritas di masing-masing kementerian, termasuk efektivitas kebijakan, inovasi program, serta tingkat kepuasan publik.

“Semua kementerian mendapatkan skor pada kategori sedang, namun terdapat variasi yang menunjukkan performa unggul dari beberapa kementerian tertentu,” ujar Ali.

Dalam daftar tersebut, Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama yang dikenal dengan pendekatan moderasi beragama dan penguatan literasi spiritual di kalangan ASN, menempati peringkat ketiga dengan skor 3,26. Di bawahnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman—yang berhasil menggerakkan program kemandirian pangan dan peningkatan produktivitas pertanian—menduduki posisi kelima dengan skor 3,21. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berada di peringkat kedelapan dengan skor 3,13, diapresiasi atas kepemimpinannya dalam memperkuat kesiapan pertahanan nasional serta efisiensi belanja alutsista.

Ketiga tokoh asal Sulawesi Selatan itu dinilai berhasil menampilkan kinerja yang solid dan konsisten dalam mendorong pencapaian visi pemerintahan Prabowo–Gibran di tahun pertama.

“Capaian ini menunjukkan bahwa figur-figur asal daerah juga mampu memberikan kontribusi nyata di tingkat nasional. Mereka membawa semangat kerja keras, disiplin, dan loyalitas yang kuat dalam membangun Indonesia,” tambah Ali Noer Zaman.

Sebagai perbandingan, hasil survei IndoStrategi menempatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti di posisi pertama dengan skor 3,35, disusul Menlu Sugiono (3,32). Adapun posisi tiga terbawah diisi oleh Menteri HAM Natalius Pigai (2,79), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (2,77), dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (2,74).

Survei ini melibatkan 424 responden dari 34 provinsi menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria responden berpendidikan minimal S1 dan memiliki pekerjaan tetap, seperti guru, dosen, aktivis, karyawan, hingga pengusaha. Selain wawancara langsung, analisis juga mencakup pemantauan terhadap pemberitaan daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi.

Keberhasilan tiga menteri asal Sulawesi Selatan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia Timur. Mereka tidak hanya mewakili daerah dalam kabinet, tetapi juga menunjukkan bahwa integritas, visi, dan etos kerja dapat melahirkan kinerja terbaik di tingkat nasional.