Protes DPRD Tak Dilibatkan Hibah Lahan untuk RS OJK, Pengamat : Untuk Kepentingan Umum, Tak Perlu Persetujuan
KITASULSEL—MAKASSAR – Pengamat Pemerintahan Prof Dr Armin mengaku, seyogyanya DPRD Sulsel turut mendukung hadirnya Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang akan dibangun di CPI Makassar.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan proses pelepasan aset Pemprov Sulsel di CPI untuk pembangunan RS ini tak pernah dibahas bersama dengan DPRD Sulsel.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan hibah lahan di kawasan CPI seluas 60 ribu m2 kepada Kementerian Kesehatan.
Lahan tersebut menjadi lokasi pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang sedang dibangun Kementerian Kesehatan.
“Harapannya tentu DPRD Sulsel mendukung dan mengapresiasi langkah Pemprov yang menyediakan tempat lokasi pembangunan rumah sakit yang dibangun Kementerian dengan alokasi hampir Rp 2 Triliun. Bukan dengan mempertanyakan pembahasan aturan,” ungkapnya.
Selain itu, lahan milik Pemprov Sulsel yang dihibahkan itu bertujuan untuk pembangunan rumah sakit yang akan berdampak bagi masyarakat atau bisa disebut untuk kepentingan umum.
Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sangat jelas diatur, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum.
“Tak hanya dalam Permendagri, di dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dijelaskan terkait hal tersebut, pada Pasal 333 ayat (2) huruf d, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD jika untuk kepentingan umum. Karena tujuan hibahnya untuk kepentingan umum dengan pembangunan rumah sakit, jadi tidak perlu persetujuan DPRD. Kebijakan hibah lahan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harusnya DPRD lebih tahu, karena ini ada dalam Perda yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD,” cetusnya.
Lanjutnya, “DPRD sebagai mitra, tetapi bukan minta persetujuan karena untuk kepentingan umum, dan Pemprov telah menyampaikan pemberitahuan. Supaya ada keharmonisan antara DPRD dengan Pemda,” imbuhnya.
Terlebih tidak semua daerah mendapatkan pembangunan rumah sakit penanganan otak, jantung, dan kanker.
“Kita patut bersyukur, Kementerian melirik Sulsel untuk pembangunan rumah sakit ini, dapat melayani bagi warga Indonesia bagian Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Muh. Rasyid menyampaikan, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan hibah lahan tersebut, pihaknya telah bersurat kepada DPRD Sulsel.
“Pemprov telah mengirimkan surat penyampaikan rencana hibah kepada DPRD Sulsel pada tanggal 4 Februari tahun 2022, sebelum dilakukan NPHD pada 7 Februari 2022,” ujarnya.
Pembangunan rumah sakit ini telah dilakukan Peletakan batu pertama (ground breaking) oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di CPI Makassar, Selasa 31 Januari 2023.
Rumah sakit ini diarahkan sebagai pusat pelayanan otak, jantung, dan kanker. Dengan nilai kontrak Rp 1,4 Triliun untuk pembangunan fisik rumah sakit, dan sekitar Rp 600 Miliar untuk alat kesehatan.
KITASULSEL—MAKASSAR – Untuk ke sekian kalinya Bank BRI menunjukkankepeduliannya kepada pemberdayaan penyandang disabilitasdalam bentuk Program BRI Sahabat Disabilitas – Pelatihandan Pemagangan sebagai bentuk kontribusi BRI Peduli dalammenciptakan akses setara bagi penyandang disabilitas dalambentuk pelatihan administrasi dan kewirausahaan.
Program ini sejalan dengan komitmen Bank BRI sebagaiWorld-Class Sustainable Banking Group, dengan perkuatkontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkanPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya pada aspekpekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta mendukungAsta Cita Pemerintah dalam memperkuat pembangunansumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesetaraan gender, dan peran penyandang disabilitas dalam pembangunannasional
Wujud dari kegiatan ini diantaranya berupa pemberianpelatihan dan kesempatan magang bagi penyandangdisabilitas, yang bertujuan membekali peserta denganketerampilan administrasi serta pengetahuan kewirausahaan, sekaligus membuka peluang kemandirian ekonomi.
Program yang telah berjalan sejak 2021 ini telahmenjangkau wilayah Sumatra, Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, dan Kalimantan dengan total 280 peserta. Pada tahun 2025, program dilaksanakan di wilayah Sulawesi dengan target 90 peserta dengan mengangkat tema:”
BRIPeduli menghadirkan akses setara bagi sahabat disabilitasuntuk berkarya dan mandiri”, diharapkan dapat memberikanmanfaat bagi para penyandang disabilitas melalui:
– Akses pelatihan yang relevan dalam dunia administrasidan kewirausahaan.
– Peningkatan pengetahuan dan keterampilan untukmempersiapkan peserta menuju dunia kerja maupunwirausaha.
– Peningkatan kemandirian dalam mengelola kehidupansehari-hari
Selain dalam rangka mendukung SDGs, event pada tahun ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari peringatanHari Disabilitas Internasional. Adapun kegiatan ini terlaksanadalam 2 tahap yaitu:
– Pelatihan administrasi dan kewirausahaan : 11 s/d 20November 2025
– Inagurasi dan Pelepasan Peserta Pelatihan dan Pemagangan Disabilitas : 21 November 2025 di Aula Syekh Yusuf BBVP Makassar.
Program ini merupakan Kolaborasi antara BRI Pedulimelalui PT. BRIdge, Yayasan Berdaya Menembus Batas (Menembus Batas), Balai Besar Pelatihan dan ProduktivitasMakassar, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Ketenagakerjaanmelalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, MunafriArifuddin, S.H menyampaikan apresiasi dan terima kasih ataspelaksanaan kegiatan ini, “Pemerintah Kota Makassar bersungguh-sungguh mendukung upaya peningkatankesejahteraaan dan kemandirian bagi seluruh wargamasyarakat termasuk didalamnnya penyandang disabilitas. Memberikan kesempatan kerja dan mendorong terciptanyalingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sebagai wujud Visi Kota Makassar yaitu “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” ujar Munafri Arifuddin, S.H.
“Pemerintah Kota Makassar memastikan bahwa semualapisan masyarakat terlibat dan mendapatkan manfaat daripembangunana Kota Makassar dengan upaya menciptakankesempatan yang setara bagi semua warga, mengurangiketimpangan sosial dan mempromosikan partisipatif aktif dariberbagai kelompok dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota” imbuhnya lagi.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login