Connect with us

Protes DPRD Tak Dilibatkan Hibah Lahan untuk RS OJK, Pengamat : Untuk Kepentingan Umum, Tak Perlu Persetujuan

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Pengamat Pemerintahan Prof Dr Armin mengaku, seyogyanya DPRD Sulsel turut mendukung hadirnya Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang akan dibangun di CPI Makassar.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan proses pelepasan aset Pemprov Sulsel di CPI untuk pembangunan RS ini tak pernah dibahas bersama dengan DPRD Sulsel.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan hibah lahan di kawasan CPI seluas 60 ribu m2 kepada Kementerian Kesehatan.

Lahan tersebut menjadi lokasi pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang sedang dibangun Kementerian Kesehatan.

“Harapannya tentu DPRD Sulsel mendukung dan mengapresiasi langkah Pemprov yang menyediakan tempat lokasi pembangunan rumah sakit yang dibangun Kementerian dengan alokasi hampir Rp 2 Triliun. Bukan dengan mempertanyakan pembahasan aturan,” ungkapnya.

Selain itu, lahan milik Pemprov Sulsel yang dihibahkan itu bertujuan untuk pembangunan rumah sakit yang akan berdampak bagi masyarakat atau bisa disebut untuk kepentingan umum.

Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sangat jelas diatur, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum.

“Tak hanya dalam Permendagri, di dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dijelaskan terkait hal tersebut, pada Pasal 333 ayat (2) huruf d, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD jika untuk kepentingan umum. Karena tujuan hibahnya untuk kepentingan umum dengan pembangunan rumah sakit, jadi tidak perlu persetujuan DPRD. Kebijakan hibah lahan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harusnya DPRD lebih tahu, karena ini ada dalam Perda yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD,” cetusnya.

Lanjutnya, “DPRD sebagai mitra, tetapi bukan minta persetujuan karena untuk kepentingan umum, dan Pemprov telah menyampaikan pemberitahuan. Supaya ada keharmonisan antara DPRD dengan Pemda,” imbuhnya.

Terlebih tidak semua daerah mendapatkan pembangunan rumah sakit penanganan otak, jantung, dan kanker.
“Kita patut bersyukur, Kementerian melirik Sulsel untuk pembangunan rumah sakit ini, dapat melayani bagi warga Indonesia bagian Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Muh. Rasyid menyampaikan, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan hibah lahan tersebut, pihaknya telah bersurat kepada DPRD Sulsel.

“Pemprov telah mengirimkan surat penyampaikan rencana hibah kepada DPRD Sulsel pada tanggal 4 Februari tahun 2022, sebelum dilakukan NPHD pada 7 Februari 2022,” ujarnya.

Pembangunan rumah sakit ini telah dilakukan Peletakan batu pertama (ground breaking) oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di CPI Makassar, Selasa 31 Januari 2023.

Rumah sakit ini diarahkan sebagai pusat pelayanan otak, jantung, dan kanker. Dengan nilai kontrak Rp 1,4 Triliun untuk pembangunan fisik rumah sakit, dan sekitar Rp 600 Miliar untuk alat kesehatan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Pemkab Sidrap–Unpad–Kementerian Transmigrasi Paparkan Hasil Ekspedisi Patriot di Kawasan Transmigrasi Pitu Riase

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Kementerian Transmigrasi memaparkan hasil Ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi Pitu Riase. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan lantai III Kantor Bupati Sidrap, Selasa (2/12/2025).

Pemaparan tersebut berfokus pada pemetaan kawasan transmigrasi dan identifikasi komoditi unggulan untuk memperkuat pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif, Ketua Tim Patriot Prof. Iwan, Kepala Bapperida Herwin, Kadis Porapar Patriadi, Kadis DPMPTSP Andi Nirwan, Kadis Dalduk KB Syahrul Mubarak, sejumlah pejabat OPD, camat, serta anggota Tim Patriot.

Hasil Pemetaan Empat Bulan

Bupati Syaharuddin mengungkapkan bahwa pemaparan ini merupakan rangkaian hasil pemetaan intensif selama empat bulan. Kajian tersebut mencakup aspek sosial budaya, ekologi, geospasial, serta kultur petani dan masyarakat di kawasan transmigrasi.

“Temuan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi Kementerian Transmigrasi untuk penetapan program jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelas Syaharuddin.

Ia menegaskan bahwa Tim Patriot menjalankan tugas secara serius. “Tim Patriot bukan sekadar bertamasya, tetapi melakukan ekspedisi serius. Mereka berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga hasil pemetaan bisa menjadi dasar pengembangan ekonomi di Pitu Riase,” ujarnya.

165 Unit Rumah Transmigrasi, Infrastruktur Rp35 Miliar

Lebih jauh, Bupati menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan kawasan transmigrasi. Pada 2025, terdapat penambahan 145 unit rumah baru sehingga total rumah transmigrasi di Lagading kini mencapai 165 unit.

“Nilai pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp35 miliar, belum termasuk tambahan Rp15–20 miliar untuk fasilitas pendukung seperti jembatan dan sekolah,” terangnya.

Syaharuddin menekankan bahwa seluruh unit yang dibangun harus segera ditempati dan diintegrasikan dengan program pengembangan kawasan industri dan perkebunan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan komoditas kelapa genjah serta industri turunannya, mulai dari sapu lidi, briket tempurung kelapa, hingga olahan sabut kelapa.

Observasi Mendalam Empat Bulan

Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans, Adli Lukman, menjelaskan bahwa Tim Patriot melakukan observasi langsung dari dusun ke dusun untuk memahami karakteristik wilayah secara komprehensif.

“Hasil observasi ini menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi,” ujar Adli.

Apresiasi Warga

Seorang petani setempat menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai ekspedisi tersebut memberikan wawasan baru terkait kondisi tanah dan praktik pertanian yang dapat membantu peningkatan produktivitas para petani di kawasan transmigrasi.

Kegiatan pemaparan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat revitalisasi kawasan transmigrasi Pitu Riase, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel