Connect with us

Sehati Dengan Rudianto Lallo, Masyarakat Mariso Siap Sosialisasikan hingga ke Lorong-lorong

Published

on

KITASULSEL,MAKASSAR-– Dua Tokoh Masyarakat Kecamatan Mariso mengundang Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, Ketua RT dan RW setempat.

Keduanya masing-masing mantan Ketua Bappilu Partai Hanura Makassar, Muhammad Rum Majid dan mantan Anggota DPRD Makassar dari Partai Gerindra, Baharuddin Opir.

Dalam silaturahmi ini, Rudianto Lallo mendapat support dari masyarakat Kecamatan Mariso agar dapat melanjutkan karir politik yang lebih tinggi. Bahkan masyarakat berharap sosok Rudianto Lallo dapat melanjutkan perjuangan Wali Kota Makassar Danny Pomanto.

“Harapan kami pak Ketua, semoga di 2024 bapak bisa mewakili anak rakyat. Kami di Mariso siap berjuang bersama anak rakyat dalam memenangkan Pilwali,”kata Muhammad Rum Majid yang juga selaku ketua RW 4, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso,” Sabtu, 4/2/2023.

Tak hanya sekedar memberikan dukungan lewat lisan semata, lelaki yang akrab disapa om Boy itu juga langsung memberikan lahan bersama bangunannyan yang terletak di Jalan Belibis, untuk di jadikan posko pemenangan di Pilwali mendatang.

“Lahan ini cukup luas, hanya perlu pembenahan. Lahan itu saya akan jadikan posko induk pemenangan di Kecamatan Mariso. Saya inginkan kedepannya semua konsolidasi untuk Kecamatan Mariso di pusatkan di posko ini ,”ujarnya sembari menemani Rudianto Lallo keliling.

Pada kesempatan ini juga dihadiri puluhan pejabat RT/RW setempat. Mereka juga menyampaikan dukungan dan doa agar Rudianto Lallo dapat dimudahkan segala urusan dan mimpinya untuk membangun Makassar.

“Insya Allah Masyarakat dan RT/RW disini satu suara untuk Rudianto Lallo. Semoga pertemuan ini menjadi awal dalam memjdahkan langka Rudianto Lallo menuju Wali Kota Makassar,”tambah Nojeng salah satu tokoh masyarakat.

Hal Senada disampaikan Mantan Anggota DPRD Makassar periode 2014-2019, Baharuddin Opir. Dia juga secara tegas menyampaikan dukungan pada Politisi NasDem Rudianto Lallo naik level.

“Pak Ketua sudah dua periode, dan semua sudah dilalui. Waktunya maju di Pilwali Makassar,”kata Bang Opir sapaan akrabnya.

Menanggapi hal itu, Rudianto Lallo belum ingin membicarakan terlalu jauh. Kendati demikian, sudah banyak masyarakat yang mengaitkan dirinya maju di Pilkada Makassar 2024 mendatang.

“Pilwali masih jauh. saat ini saya ingin benar-benar memanfaatkan jabatan saya selaju Ketua DPRR Makassar untuk berguna bagi orang banyak. Itu saja,”katanya.

Lanjut Rudianto Lallo yang juga selaku Ketua Dewan Pendidikan Makassar menyampaikan jika salah satu nikmat tertinggi dalam hiduo jika keputusannya bermanfaat untuk orang lain, kehadirannya dapat bermanfaat buat orang banyak.

“Olehnya itu, silaturahmi yang saya lakukan ini gerakan sosial, tiada lain untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan dorongan kepada masyarakat agar anak-anaknya terus disekolahkan, karena saya yakini pendidikan yang baik dapat mengubah kehidupan masa depan,”tutup Rudianto Lallo.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending