Fatmawati Rusdi Lepas Peserta Karnaval Budaya Cap Go Meh 2023, Bukti Kebersamaan Multietnis di Makassar
Kitasulsel, Makassar-–Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tampak antusias menyaksikan Karnaval Budaya Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 yang berpusat di sepanjang Jalan Sulawesi, Minggu (5/02/2023).
Melibatkan 2.000 pelajar SD/SMP se-Makassar, para peserta karnaval berjalan mengenakan pakaian adat empat etnis start di Jalan Sulawesi melewati Jalan Sangir-Timor-Nusantara, dan finish di Jalan Sulawesi.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan kemeriahan perayaan Cap Go Meh 2023 merupakan bukti kebersamaan warga Makassar.
“Kemeriahan yang luar biasa, dan tentunya ini merupakan bukti kebersamaan kita, karena kita tahu karnaval sore ini melibatkan multietnis dengan menyajikan beberapa aksi pertunjukan yang bisa kita saksikan,” ungkap Fatmawati Rusdi.
Dengan keberagaman suku dan budaya yang ditampilkan dalam puncak perayaan Tahun Baru Imlek di Makassar ini, Fatmawati Rusdi menyebut bahwa ini merupakan kekuatan untuk bisa membangun Makassar jauh lebih baik kedepannya.
“Dengan pluralisme yang ada, kebersamaan ini adalah bukti kekuatan kita untuk bisa bangkit membangun Makassar,” ujarnya.
Mantan Anggota DPR-RI ini juga mengapresiasi perayaan Cap Go Meh 2023 yang kembali digelar di Makassar. Apalagi kegiatan ini merupakan kali pertama diadakan pascapandemi Covid-19.
Sementara itu, Ketua Pengurus Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Sulsel Yongris mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini.
Yongris menyebutkan bahwa momen ini merupakan hari kebersamaan warga Makassar. Melalui perayaan ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa Makassar mempunyai nilai toleransi yang cukup tinggi.
“Kita akan tunjukkan bahwa Makassar adalah rumah kita bersama. Semua warga, semua budaya, etnis dan agama itu jalan bersama, kita beriringan tangan, dan kita buktikan bahwa Makassar merupakan kota yang rukun, aman, dan damai,” tutupnya.
Tidak hanya Karnaval Budaya, pengunjung Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 juga dapat menikmati beranekaragam kuliner yang dijual di sepanjang Jalan Sulawesi sambil menyaksikan atraksi tonggak barongsai.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login