Jappa Jokka Cap Go Meh 2023, Simbol Toleransi Antar Umat Beragama

Published

3 tahun ago

5 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Makassar kembali menggelar Jappa Jokka Cap Go Meh 2023 dalam rangka perayaan tahun baru Imlek, Minggu (5/02/2023).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Zainal Ibrahim, hadir membuka secara resmi acara jalan sehat Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023.

Adapun rute Jalan Sehat ini, Zainal menjelaskan dimulai dari depan panggung utama, Jalan Sulawesi.
Selanjutnya, belok kiri ke Jalan Nusantara, lalu belok kanan ke Jalan Timor, belok kanan ke Jalan Sulawesi, kembali ke panggung utama sebagai finish.

Diketahui, kata Zainal, perayaan tahun baru Imlek ini merupakan kali pertamanya digelar kembali pasca pandemi COVID-19. Festival Cap Go meh Makassar terakhir digelar pada 2018 lalu.

“Ini merupakan momentum yang baik sekali karena sejak 2018, baru kita bisa melaksanakan lagi Jappa Jokka Cap Go meh ini setelah pandemi COVID-19,” jelasnya.

Zainal menuturkan hadirnya kegiatan seperti ini dapat menjadi akulturasi budaya dan wujud toleransi antar umat beragama di Makassar.
Dia juga berharap agar masyarakat yang hadir dalam acara ini dapat bekerja sama untuk mensukseskan acara ini.

“Hal paling penting adalah kita bisa mewujudkan toleransi di kota ini, mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar,” harapnya.

Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Wajo, Nurhayati, mengaku senang dengan adanya kegiatan Jalan Sehat Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023.

“Seru karena jalan sehat, bagus juga ada senam keluarga tadi yang heboh,” ujar Nurhayati.

Kendati perayaan ini erat kaitannya dengan etnis Tionghoa, Nurhayati mengaku tidak masalah. Baginya, hadirnya kembali Perayaan Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 adalah bentuk sukacita bagi warga Makassar.

“Kalau kita sebagai orang muslim kita senang karena tidak ada yang dirugikan. Kita orang tua senang dengan kegiatan seperti ini. Selama Covid-19 tidak ada yang seperti ini,” jelasnya.

Jappa Jokka Festival Cap Go Meh 2023 turut dirangkaikan dengan senam, pembagian doorprize, beragam tari adat, dance dan barongsai.

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

3 jam ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.