Connect with us

Milad ke-3 Majelis Ikhwan Tarekat al-Muhammadiyah, Momentum Perkuatan Keimanan Umat  

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menghadiri perayaan Milad ke-3 Majelis Ikhwan Tarekat al-Muhammadiyah al-Sanusiyah al-Idrisiyah Indonesia, di Masjid Raya, Minggu (5/02/2023).

Dirangkaikan dengan Haul ke-12 AG KH Muhammad Nur,  perayaan Milad ke-3 ini turut dihadiri Prof Sayyid Mos’ab at-Khaer al-Idrisi al-Hasani Penasehat Kehormatan Koleg Islam As-Sofa dan Syekh Dato Muh Fuad bin Kamaluddin Pemimpin Tarekat al-Muhammadiyah Asia Tenggara.

Fatmawati Rusdi yang juga merupakan Ketua Umum LPTQ Kota Makassar berharap perayaan ini menjadi momentum bagi Tarekat al-Muhammadiyah al-Sanusiyah al-Idrisiyah Indonesia dan Pemkot Makassar saling bahu-membahu dalam pembinaan karakter masyarakat.

“Dapat kita ketahui bahwa pemerintah kota tidak mungkin bisa berjalan sendiri sehingga dibutuhkan pendampingan, masukan, dan saran agar bisa menjadi lebih baik,” kata Fatmawati Rusdi.

Untuk itu dengan hadirnya dua pemuka agama di Makassar yakni Prof Sayyid Mos’ab at-Khaer al-Idrisi al-Hasani dan Syekh Dato Muh Fuad bin Kamaluddin, ia berharap sinergitas semua pihak dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Islam di Makassar.

“Mari kita membangun kebersamaan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Mari kita tingkatkan peran untuk mewujudkan agama Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi manusia dan semesta alam,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinannya bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Pemkot Makassar mempunyai visi-misi di bidang keagamaan yakni perkuatan keimanan umat.

Program tersebut merupakan sebuah landasan untuk bisa menciptakan Makassar sebagai kota yang penuh dengan keberkahan, kedamaian, dan saling memiliki rasa toleransi antar umat beragama.

Terlebih lagi saat ini dunia tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi bersama, sehingga ia mengajak Tarekat al-Muhammadiyah untuk bersinergi menyukseskan program perkuatan keimanan umat di Makassar.

“Tentang perkuatan keimanan umat, kita harus saling menjaga dan kita berharap tentunya yang menjadi titik poin pembinaan adalah anak sebagai generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Kepada Prof Sayyid Mos’ab at-Khaer al-Idrisi al-Hasani dan Syekh Dato Muh Fuad bin Kamaluddin, Fatmawati Rusdi menyampaikan salam hormat dari Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto.

“Selamat datang di Makassar, kota anging mammiri. Tapi yang lebih terkenal sekarang ini Makassar Kota Makan Enak,” ucap Fatmawati Rusdi.

Milad tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan buku berjudul Lirerasi Ulama Sulawesi Selatan karya Dr Firdaus Muhammad yang juga merupakan Ketua Majelis Ikhwan Tarekat al-Muhammadiyah Sulawesi Selatan.

Buku yang berisi kisah 200 lebih ulama di Sulawesi Selatan ini, diberikan AG Syekh KH Baharuddin yang juga Syekh Tarekat al-Al-Muhammadiyah Indonesia kepada Syekh Dato Muh Fuad bin Kamaluddin dan Prof Sayyid Mos’ab at-Khaer al-Idrisi al-Hasani.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending