Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

10 Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Watang Pulu DIlantik

Published

on

Kitasulsel,Sidrap – Sepuluh panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa (PKD) se-Kecamatan Watang Pulu dilantik secara resmi, Senin (6/2/2023). Pelantikan dilakukan Ketua Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Watang Pulu, Jusman, di aula kantor camat setempat.

Pelantikan disaksikan Camat Watang Pulu diwakili Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Darno, Kapolsek Watang Pulu, Iptu Suandi, Danramil Watang Pulu diwakili, Rahmat, Ketua Bawaslu Sidrap diwakili
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Muhardin, dan undangan lainnya.

Jusman menegaskan, PKD yang telah dilantik agar dapat melaksanakan tugasnya menciptakan pemilu yang demokratis, berintegritas, serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat.

“Saya berharap teman-teman dapat memahami tugas dan peranannya,” ujar Jusman.

Sementara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Watang Pulu, Darno menyampaikan selamat kepada seluruh pengawas pemilihan umum kelurahan/desa yang telah dilantik.

“Semoga dapat bekerja dengan baik dan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyukseskan pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada,” pesannya.

Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bwaslu SIdrap, Muhardin berharap seluruh anggota PKD di Kabupaten Sidrap untuk menjaga integritas dan netralitas dalam melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilu serentak 2024.

“Ingat, kita semua sudah ucapkan sumpah dan janji pengawas pemilu dengan penuh tanggung jawab. Olehnya itu, kami harapkan untuk senantiasa menjaga integritas dan netralitas,” ujarnya.

Setelah dilantik, ke-10 PKD itu langsung mengikuti bimbingan teknis yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Pulu.(win)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

NEWS

Preaming Medsos Pesanan Ancam Kepercayaan Publik terhadap Media mainstream

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR—Di tengah derasnya arus informasi digital, media sosial kini bukan hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan opini yang sering kali tidak sehat. Fenomena “preaming medsos pesanan” semakin marak, yakni praktik membangun narasi tertentu demi kepentingan kelompok atau individu dengan cara menggiring opini publik tanpa dasar fakta yang jelas.

Yang menjadi persoalan serius, banyak penggiat media sosial saat ini dengan mudah mencomot informasi dari berbagai sumber tanpa verifikasi yang memadai. Potongan video, foto, maupun kutipan dipublikasikan secara sepihak, lalu dikemas dengan narasi provokatif demi mengejar perhatian, popularitas, atau bahkan kepentingan tertentu. Akibatnya, informasi yang beredar sering kali menyesatkan dan tidak sesuai fakta sebenarnya.

Kondisi ini perlahan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream dan informasi secara umum. Publik menjadi sulit membedakan mana informasi yang telah melalui proses jurnalistik dan mana yang sekadar opini liar di media sosial. Padahal, produk jurnalistik sejatinya lahir dari proses verifikasi, konfirmasi, dan tanggung jawab etik.

Lebih memprihatinkan lagi, framing pesanan di media sosial kerap digunakan untuk menyerang personal, lembaga, maupun pihak tertentu. Narasi dibentuk sedemikian rupa agar menggiring persepsi negatif publik, meski fakta utuhnya belum tentu demikian.

Jika dibiarkan, budaya informasi semacam ini dapat merusak ruang demokrasi digital dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada konten yang belum terverifikasi. Di sisi lain, para penggiat media sosial juga dituntut memiliki tanggung jawab moral agar tidak asal menyebarkan informasi demi kepentingan sesaat.

Media sosial seharusnya menjadi ruang edukasi dan penyebaran informasi yang sehat, bukan alat propaganda atau penyebar informasi menyesatkan. Kepercayaan publik adalah hal yang mahal, dan ketika informasi dipermainkan demi kepentingan tertentu, maka yang dirugikan bukan hanya individu atau lembaga, tetapi kualitas demokrasi dan kecerdasan publik secara keseluruhan.

Continue Reading

Trending