Connect with us

Kepala DPMPTSP Dampingi Wawali Makassar Terima Kunjungan Ambassador India Mr. Manoj Kumar Bharti

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Kepala DPMPTSP Makassar Andi Zulkifly mendampingi Wakil Wali kota, Fatmawati Rusdi menerima kunjungan Ambassador India Mr. Manoj Kumar Bharti, Senin (6/2/2023).

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyambut baik kunjungan ini.

Untuk itu, diharapkan Pemerintah India dapat berpartisipasi dalam event F8 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Sementara itu, Mr. Manoj Kumar Bhart menyampaikan bahwa Pemerintah India menawarkan kerjasama dalam bentuk Capacity Building, ICT, dan tourism.

Pemerintah India juga mengundang Pemerintah Kota Makassar dapat mempresentasikan Program Investasi Kota Makassar pada event Indian Business Leader.

Sekadar diketahui, dalam kesempatan ini juga Kepala DPMPTSP Makassar, A. Zulkifly menyerahkan Buku Potensi Investasi Kota Makassar.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel