Bapenda Kota Makassar Menerima Kunjungan Instansi dari Dua Daerah

Published

3 tahun ago

7 Februari 2023

Kitasulsel,, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menerima kunjungan dari dua daerah berbeda di Indonesia.

Di antaranya, Bapenda Makassar menerima kunjungan dari BPPDRD Kota Balikpapan dan DPRD Kabupaten Wajo

Kunnungan dari BPPDRD Kota Balikpapan di terima oleh Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Harryman di ruangan Kabid lantai dua, Senin (06/2/2023).

Dalam kunjungan itu, BPPDRD Balikpaan bertamu dalam rangka kunjungan kerja terkait Inovasi dalam Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kemudian, dihari yang sama, Bapenda Makassar juga kedatangan DPRD Kabupaten Wajo terkait proses Penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Wajo.

Di mana, yang mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Saat kunjungan Anggota DPRD Wajo diterima langsung Kepala Bidang Koordinasi, Pengawasan, dan Perencanaan Bapenda Makassar, Reza Nugraha.

Selain itu membahas kiat-kiat mengoptimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk diterapkan dan dijadikan studi tiru pada sektor lingkungan hidup Kota Parepare.

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Land Clearing Proyek PSN PT IHIP Dimulai, Sempat Diwarnai Protes Warga di Lampia

Published

3 jam ago

29 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur — Proses pembersihan lahan (land clearing) untuk proyek strategis nasional (PSN) milik PT Indonesia Huali Industrial Park resmi dimulai pada Rabu (29/4/2026) di kawasan Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Luwu Timur. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses land clearing berjalan aman dan kondusif.

Sebanyak dua unit alat berat jenis excavator dikerahkan untuk melakukan pembersihan di area proyek. Berdasarkan pantauan di lokasi, personel gabungan bersama alat berat telah bersiaga sejak pukul 10.15 Wita.

Lahan yang dibersihkan memiliki luas sekitar 394,5 hektare dan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan sertipikat Nomor Induk Bidang (NIB) 20.26.000001429.0.

Lahan tersebut diketahui merupakan kompensasi pengganti kawasan hutan yang sebelumnya digunakan oleh PT Vale Indonesia (dahulu PT Inco Tbk) untuk pembangunan PLTA Karebbe. Penyerahan lahan ini telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Luwu Timur saat itu, Andi Hatta Marakarma, dengan pihak PT Inco pada tahun 2006.

Namun, proses land clearing tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sekitar pukul 10.26 Wita, sejumlah warga terpantau memasuki area lokasi dan melakukan aksi protes. Mereka memasang palang di area blok 1 sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas pembersihan lahan.

Warga juga terdengar berteriak saat alat berat mulai bergerak untuk memulai pekerjaan. Meski demikian, aparat pengamanan tetap berupaya menjaga situasi agar tidak terjadi eskalasi konflik.

Setelah melalui pendekatan persuasif, pada pukul 11.06 Wita alat berat akhirnya mulai beroperasi melakukan pembersihan lahan.

Secara keseluruhan, proses land clearing berlangsung kondusif meskipun sempat diwarnai protes dari sebagian warga. Kegiatan ini dapat berjalan setelah mayoritas masyarakat yang sebelumnya menggarap lahan tersebut telah menyetujui nilai kerohiman yang ditawarkan.

Pemerintah daerah berharap, proyek strategis nasional ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Luwu Timur.