Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Beri Kuliah Umum di Unhas
Kitasulsel, Makassar—Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah tamu dengan menghadirkan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti sebagai narasumber dengan mengusung topik “India and Indonesia at G-20”. Kuliah umum berlangsung mulai pukul 15.30 Wita di Ruang Senat, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (01/12).
Mengawali kegiatan, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti beserta rombongan Ke Unhas.
Prof. JJ menuturkan bahwa Unhas dan India telah menjadi satu bagian yang saling bersinergi dalam pencapaian dunia pendidikan, salah satunya dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa dalam menyediakan akses fasilitas sarana dan sarana pendidikan melalui program beasiswa.
lebih lanjut, Prof. JJ menyatakan kebudayaan negara India sudah sangat popular di dunia, sehingga telah menjadi daya tarik bagi setiap pelajar untuk memilih India sebagai negara tujuan dalam menempuh pendidikan atau melanjutkan studi dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik.
“Hari ini menjadi salah satu momentum terbaik kita untuk saling bertukar budaya dan pengalaman guna memperkuat kolaborasi Unhas, khususnya bagi Indonesia dan India dengan kerja sama antar perguruan tinggi atau pemerintahan. Sehingga tepat jika India adalah salah satu negara yang menjadi pilihan kita untuk melanjutkan studi, dalam mempelajari beberapa bidang keilmuan yang dianggap mampu bersaing secara internasional dan diakui dunia,” jelas Prof. JJ.
Dalam kesempatan tersebut, Mr. Manoj dalam pemaparannya menjelaskan secara umum terkait hubungan bilateral Indonesia-India. Dirinya menjelaskan Indonesia dan India memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam pengelolaan sistem pendidikan.
Dikenal dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang tinggi, India juga tidak terlepas dari perbandingan jumlah anak muda dengan semangat pendidikan yang tidak sedikit. Sehingga mereka dianggap memiliki peran penting dalam berkontribusi demi kemajuan dan perkembangan ekonomi negara.
“Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang besar dalam meraih pendidikannya, sehingga setiap orang harus mampu bersaing untuk mencapai tujuannya. Kontribusi terhadap perubahan bangsa adalah salah satu bentuk implementasi dari apa yang telah dikuasai dalam bidang keilmuan. Hal ini menjadi kekuatan dalam menjadi bagian dari perubahan negara yang lebih baik, melalui kajian isu-isu yang terjadi dengan sumbangsih pemikiran ide dan gagasan yang dimiliki,” jelas Mr. Manoj.
Setelah memaparkan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh kurang lebih 200 peserta yang hadir. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar hingga pukul 17.00 Wita. (*).
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih
Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.
“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.
Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.
“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login