Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste Beri Kuliah Umum di Unhas

Published

3 tahun ago

7 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kuliah tamu dengan menghadirkan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti sebagai narasumber dengan mengusung topik “India and Indonesia at G-20”. Kuliah umum berlangsung mulai pukul 15.30 Wita di Ruang Senat, Lantai 2 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Kamis (01/12).

Mengawali kegiatan, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, H.E. Mr. Manoj Kumar Bharti beserta rombongan Ke Unhas.

Prof. JJ menuturkan bahwa Unhas dan India telah menjadi satu bagian yang saling bersinergi dalam pencapaian dunia pendidikan, salah satunya dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi mahasiswa dalam menyediakan akses fasilitas sarana dan sarana pendidikan melalui program beasiswa.

lebih lanjut, Prof. JJ menyatakan kebudayaan negara India sudah sangat popular di dunia, sehingga telah menjadi daya tarik bagi setiap pelajar untuk memilih India sebagai negara tujuan dalam menempuh pendidikan atau melanjutkan studi dengan kualitas dan sistem pendidikan terbaik.

“Hari ini menjadi salah satu momentum terbaik kita untuk saling bertukar budaya dan pengalaman guna memperkuat kolaborasi Unhas, khususnya bagi Indonesia dan India dengan kerja sama antar perguruan tinggi atau pemerintahan. Sehingga tepat jika India adalah salah satu negara yang menjadi pilihan kita untuk melanjutkan studi, dalam mempelajari beberapa bidang keilmuan yang dianggap mampu bersaing secara internasional dan diakui dunia,” jelas Prof. JJ.

Dalam kesempatan tersebut, Mr. Manoj dalam pemaparannya menjelaskan secara umum terkait hubungan bilateral Indonesia-India. Dirinya menjelaskan Indonesia dan India memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam pengelolaan sistem pendidikan.

Dikenal dengan memiliki jumlah populasi penduduk yang tinggi, India juga tidak terlepas dari perbandingan jumlah anak muda dengan semangat pendidikan yang tidak sedikit. Sehingga mereka dianggap memiliki peran penting dalam berkontribusi demi kemajuan dan perkembangan ekonomi negara.

“Setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang besar dalam meraih pendidikannya, sehingga setiap orang harus mampu bersaing untuk mencapai tujuannya. Kontribusi terhadap perubahan bangsa adalah salah satu bentuk implementasi dari apa yang telah dikuasai dalam bidang keilmuan. Hal ini menjadi kekuatan dalam menjadi bagian dari perubahan negara yang lebih baik, melalui kajian isu-isu yang terjadi dengan sumbangsih pemikiran ide dan gagasan yang dimiliki,” jelas Mr. Manoj.

Setelah memaparkan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh kurang lebih 200 peserta yang hadir. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar hingga pukul 17.00 Wita. (*).

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

3 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.