Kemendagri RI Beri Bocoran, LPPD 2021 Kota Makassar Masuk Sepuluh Besar Terbaik

Published

3 tahun ago

7 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021 Kota Makassar masuk sepuluh terbaik berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022.

Hal tersebut disampaikan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan.

Informasi tersebut Deddy Winarwan sampaikan di hadapan seluruh peserta Bimtek Penyusunan LPPD 2022 Kota Makassar, di Hotel The Acacia Jakarta, Selasa (7/02/2023).

“Alhamdulillah hasil EPPD 2022 untuk LPPD 2021, Kota Makassar masuk di salah satu yang terbaik,” kata Direktur EKPKD Kemendagri Deddy Winarwan.
Deddy Winarwan menyebutkan ada tiga output hasil EPPD. Pertama, hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

Ke dua, hasil EPPD berbasis LPPD akan digunakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas daerah, dan ketiga hasil EPPD akan memberikan output dalam bentuk reward dan punishment.

Ia menyebutkan ada 23 pemerintah daerah yang berpeluang mendapatkan reward berdasarkan hasil EPPD. Yakni tiga provinsi dan masing-masing sepuluh untuk kabupaten/kota.

Meski begitu, ia meminta pemerintah daerah untuk terus menata dan melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi hasil EPPD belum lama ini nilainya sangat tipis.

“Hasil evaluasi kemarin menunjukkan sepuluh yang terbaik itu dengan posisi yang sangat tipis, hanya beda 0,1,” tuturnya.

“Esensinya yaitu kalau kita tidak aware menjaga konsistensi data, kita bisa tidak lolos tetapi kalau kita tetap solid seperti sekarang, maka tidak menutup kemungkinan posisi atau skoring tahun depan akan kalah dengan yang lebih baik,” tambah Deddy Winarwan.

Sementara Sekjen Kemendagri RI Suhajar Diantoro saat dikonfirmasi usai membuka kegiatan tidak menampik LPPD 2021 Kota Makassar berdasarkan hasil EPPD 2022 salah satu yang terbaik.

“Kita sudah rapat, saya rasa Kota Makassar masuk (sepuluh besar terbaik) tapi rangking berapa saya belum tahu,” ucap Suhajar Diantoro.
Kemendagri RI juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

Menurutnya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Makassar yang berada di angka 79% sudah cukup baik. Apalagi indeks kepuasan masyarakat di beberapa kota rerata di bawah 60%.

“Yang bisa menilai secara detail itu adalah masyarakat Kota Makassar, seperti survei angka kepuasan masyarakat 79% tadi disampaikan dan itu cukup bagus. Susah payah loh, bisa mendapatkan angka kepuasan masyarakat di atas 70%,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Peluncuran Car Free Night Sidrap Perkuat Digitalisasi Daerah, Layanan Pajak Nontunai Disambut Antusias

Published

55 menit ago

19 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Peluncuran Car Free Night (CFN) di Jalur Dua SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang berlangsung Sabtu malam (14/2/2026) lalu, meninggalkan catatan positif bagi percepatan digitalisasi daerah.

Bukan sekadar menghadirkan ruang publik baru, kegiatan yang dipusatkan di Jalan Harapan Baru ini juga dirangkaikan dengan pembukaan loket layanan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai. Inovasi tersebut menjadi sorotan utama bagi ribuan warga yang memadati kawasan CFN.

Langkah ini mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam menghadirkan layanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel.

Dalam momentum peringatan Hari Jadi ke-682 Sidrap, peluncuran CFN kian bermakna dengan hadirnya layanan pembayaran digital Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta retribusi sampah. Layanan ini menuai antusiasme tinggi dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membayar kewajiban daerah secara cashless di tengah suasana santai.

Warga dan aparatur sipil negara (ASN) menyambut baik inovasi tersebut. Selain praktis, layanan ini memungkinkan masyarakat menunaikan kewajiban pajak sambil menikmati ruang publik yang kini ditata lebih rapi, bersih, dan menarik.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemda Sidrap juga memberikan suvenir menarik bagi warga yang berhasil melakukan transaksi digital di lokasi. Insentif tersebut terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke transaksi nontunai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sidrap, Muhammad Rohady Ramadhan, menegaskan bahwa integrasi layanan keuangan di ruang publik seperti CFN merupakan langkah strategis untuk mempermudah masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong efektivitas pendapatan daerah, serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui transaksi nontunai,” ujarnya.

Keberhasilan layanan digital di area CFN tidak lepas dari dukungan penuh Bank Indonesia dan Bank Sulselbar. Melalui kolaborasi ini, Pemda Sidrap mengimbau seluruh masyarakat dan ASN untuk terus memanfaatkan kanal pembayaran digital sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah yang lebih efektif dan transparan.

Dengan sinergi pemerintah daerah dan lembaga keuangan, CFN Sidrap bukan hanya menjadi pusat aktivitas warga di malam hari, tetapi juga simbol transformasi menuju tata kelola keuangan daerah berbasis digital.