Nasdem Yakin Mempertahankan Kursi Ketua DPRD Makassar

Published

2 tahun ago

7 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Makassar yakni mampu mempertahankan kursi Ketua DPRD Kota Makassar atau tetap menjadi pemenang pemilu legislatif di tingkat Kota Makassar pada pemilu serentak tahun 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem DPRD Makassar yang juga Sekretaris Nasdem Makassar, Ari Ashari Ilham.

Dari informasi yang beredar, Selasa (7/2/2023), pria kelahiran Makassar 25 September 1985 ini, menegaskan bahwa Partai Nasdem Makassar akan tetap mempertahankan kemenangan pada Pileg mendatang.

Apalagi, sebelum musim politik, Nasdem telah lama melakukan kerja-kerja sosial.

Sebelumnya, Sekretaris PPP Makassar, Rahmat Taqwa Quraisy (RTQ) mengatakan partainya berambisi menggeser Partai Nasdem dari kursi Ketua DPRD Makassar pada Pileg 2024.

Tak tanggung-tanggung, PPP Makassar pun menargetkan akan meraih 7 kursi pada Pileg 2024.

Rahmat Taqwa Quraisy sangat yakin jika PPP akan merebut kursi DPRD Makassar, sebab dalam dua periode terakhir PPP berhasil meraih lima kursi.

“Saya rasa PPP juga tidak bisa dikesampingkan mengingat usia dan kemudian sudah dua periode ini mengisi satu fraksi lima kursi,” ujarnya.

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

18 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.