Connect with us

Penyematan Pita Operasi Oleh Kapolres Sidrap, Tanda Operasi Keselamatan Pallawa 2023 Resmi Dimulai

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Kepolisian Resor Sidrap, Polda Sulsel menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Pallawa 2023 di lapangan Apel Mapolres Sidrap, Selasa (07/2/2023).

Gelar pasukan Operasi dengan tema “Keselamatan Berlalu Lintas Yang Pertama dan Utama”, dipimpin langsung oleh Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah. S.I.K, dan diikuti personel gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Damkar, Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap.

Dalam pelaksanaannya, apel gelar pasukan dilaksanakan dengan diawali dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel TNI, Personel Satuan Lalu Lintas, Sat Pol PP, dan Personel Dinas Perhubungan (Dishub).

Kapolres Sidrap dalam amanatnya mengatakan, Operasi Keselamatan Pallawa 2023 dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 7 hingga 20 Februari 2023, dalam pelaksanaan Operasi ini Polres Sidrap mengerahkan sejumlah 75 personel guna mendukung pelaksanaan operasi tersebut.

“Operasi Keselamatan Pallawa 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 7 hingga 20 Februari 2023,” kata AKBP Erwin Syah. S.I.K di lapangan apel Mapolres Sidrap, Selasa (07/2/2023).

Kapolres Sidrap menambahkan Operasi Keselamatan ini dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, maka Polda Sulsel beserta jajaran secara serentak melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Keselamatan Pallawa 2023. Penegakan hukum secara selektif prioritas juga akan dilakukan khususnya kepada pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan fatalitas laka lantas.

“Operasi ini diselenggarakan sebagai upaya cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan dan idul fitri 1444 H / 2023 M, dimana dalam pelaksanaannya mengedepankan tindakan preemtif dan preventif,” ujarnya.

Mengakhiri amanatnya, Erwin berpesan kepada seluruh personel yang terlibat operasi agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas serta melakukan koordinasi secara intens dengan berbagai pihak dalam rangka menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

“Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi keselamatan Pallawa 2023 ini, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas guna mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya. (win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Kota Makassar Raih Penghargaan UHC Award 2026 Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–Jakarta — Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan capaian positif di sektor kesehatan dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat. Prestasi ini menjadi bukti komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Menjelang satu tahun masa kepemimpinan pasangan Munafri–Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA, Kota Makassar berhasil meraih Penghargaan Sistem Universal Health Coverage (UHC) Prioritas kategori Pratama.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian atas tingginya capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar.

Penghargaan UHC Prioritas diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin. Penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muhammad Hatim Salam.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama, di antaranya tingkat kepesertaan dan keaktifan peserta JKN.

“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui program JKN,” jelasnya.

Ia menyebutkan, capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, program UHC Prioritas merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang menitikberatkan pada pemenuhan jaminan kesehatan bagi warga Kota Makassar tanpa terkendala biaya, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.

Salah satu indikator penilaian adalah capaian kepesertaan JKN yang telah mencapai lebih dari 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta JKN yang berada di atas 80 persen.

Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

“Untuk tahun 2026, khususnya sampai dengan bulan September, anggaran telah disiapkan sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” tutur dr. Nursaidah.

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menjalankan program Universal Health Coverage sebagai salah satu program prioritas daerah.

Melalui program UHC, masyarakat Kota Makassar dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit, dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan.

Ke depan, dr. Nursaidah berharap Kota Makassar dapat meningkatkan capaian tersebut dan meraih predikat UHC kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.

“Harapan kami, Kota Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi kunci utama dalam menjaga validitas data kependudukan, memastikan kepesertaan JKN tetap aktif, serta menjamin masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

“Kolaborasi lintas SKPD ini akan terus kami optimalkan agar target dapat tercapai bersama, demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending