Connect with us

Sinergitas Koordinator Pakandatto Dan Dinas PU Kota Makassar,Jalan Berlubang Biang Macet Langsung Di Perbaiki

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Jalan Yos Sudarso dan jalan cakalang kota makassar di setiap jam sibuk tidak perna lepas dari kata macet,kondisi ini terjadi hampir setiap hari dan lebih diperparah setelah makassar diguyur hujan.

Dari pantauan jurnalis Kitasulsel.com melaporkan bahwa persoalan bersumber dari adanya kubangan di beberapa titik di ruas jalan yos Sudarso  dan lampu merah menuju jalan cakalang,Selasa 07/02/2023.

Menyikapi persoalan yang menjadi keresahan pengguna jalan tersebut ,koordinator pakandatto kota makassar Muhammad Akil Djamaluddin langsung  melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota makassar guna mencari solusi terbaik agar kemacetan dapat terurai dengan kondisi jalan yang lebih baik.

“Alhamdulillah laporan kami terhadap kondisi di ruas jalan yos Sudarso ini di respon cepat oleh Dinas PU kota makassar dalam hal ini ibu Kadis PU,Selasa sore kami laporkan dan Alhamdulillah malam langsung di kerjakan,semoga dengan perbaikan jalan berlubang ini bisa dinikmati oleh semua pengguna jalan khususnya masyarakat yang ada di utara kota makassar,urai Akil,sapaan Akrabnya.

Lebih lanjut tokoh pemuda utara kota makassar ini  juga menambahkan bahwa respon cepat dari instansi pemerintah kota makassar terhadap keluhan masyarakat merupakan suksesi dari walikota makasar dan wakil walikota dalam penerapan kerja cepat menuju makassar dua kali tambah baik.

“Mewakili masyarakat utara kota makassar Kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas PU kota makassar untuk respon cepatnya dan terkhusus untuk bapak walikota dan ibu walikota yang begitu antusias merespon segala keluhan dari warganya,tutupnya.

Sementara itu Lurah Totaka Kecamatan Ujung Tanah yang turut langsung menyaksikan proses pengaspalan jalan berlubang di wilayahnya menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya perbaikan jalan yang menjadi salah satu keluhan warganya.

“Terima kasih kepada Ketua Pakandatto Kota Makassar yang telah membantu kami dalam menyampaikan aspirasi warga Totaka dan pengguna jalan di wilayah kami ke dinas terkait dalam hal ini Dinas PU kota makasar,dan juga rasa terima kasih kepada bapak walikota dan ibu wakil walikota yang telah membuat wilayah kami mulai mulus dan bagus kembali,semoga langka ini bisa maksimal dalam mengurai macet dan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah kerja kami,tutupnya.

Diketahui bahwa jalan yos Sudarso tepatnya di depan markas lantamal VI Makassar merupakan  jalan alternatif  menuju pintu tol yang setiap harinya menjadi langganan macet.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending