Connect with us

Danny Pomanto Paparkan Inovasi Lorong Wisata, Tim Penguji : Sang Inovator Sudah Kembali

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto optimis membawa inovasi Lorong Wisata menduduki peringkat pertama nasional pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

PPD 2023 ini melewati dua tahap penilaian. Tahapan pertama sudah dilakukan sebelumnya yakni pemeriksaan kualitas dokumen penunjang dengan poin maksimal 45 persen.

Tahapan ke dua, sesi wawancara, penyajian paparan video produk pembangunan kota Makassar, inovasi dan pendalaman melalui diskusi serta tanya jawab dengan poin maksimal 55 persen.

Adapun kriteria untuk penilaian PPD 2023 yakni Aspek Pencapaian Pembangunan; dan Aspek Kualitas Dokumen RKPD serta Aspek Inovasi. Kota Makassar sudah masuk dalam penilaian tahap II.

Dihadapan tim penguji, Danny menjelaskan aspek pencapaian pembangunan kota Makassar lewat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 83,12 persen melebihi angka nasional yang hanya 79 persen.

Ini membuktikan keberhasilan dalam upaya Pemkot Makassar membangun kualitas pembangunan dengan baik.

Tak hanya itu, Danny juga menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi (5,6 persen sumber hitungan Bappeda Kota Makassar),
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (79,99 persen).

Dalam aspek inovasi, Danny memaparkan beberapa inovasi unggulan kota Makassar seperti, Sombere and Smart City serta Lorong Wisata.

Lorong Wisata disebut sebagai jawaban atas segala permasalahan kota. Mengapa demikian, karena kehadiran Lorong Wisata sudah mencakup 24 program strategis Pemkot Makassar.

Kata Danny, tidak hanya sekedar untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

Bahkan melalui program Lorong Wisata, Pemkot Makassar akan menuntaskan persoalan anak putus sekolah. Khususnya yang tinggal di lorong.

Serta Lorong Wisata ini juga sebagai langkah strategis terdepan dalam menjaga kestabilan inflasi kota Makassar yang sudah berada di angka 5,99 persen.

Lorong Wisata pun sudah mampu menarik perhatian dunia dan telah diakui di Forum National Science Foundation (NSF).

“Hari ini semacam persentase terhadap awarding tentang PPD 2023. Saya kira ini luar biasa sekali banyak masukan untuk penyempurnaan dan memang pemerintah kota akan mengevaluasi program kita. Sebenarnya sudah ada tapi penyajiannya harus lebih komunikatif,” ucap Danny, di Ruang Rapat Balitbangda Pemprov Sulsel, Rabu (8/02/2023).

Karenanya, Danny Optimis bisa masuk peringkat pertama nasional pada ajang PPD 2023.

“Kita punya banyak inovasi tapi kalau diminta satu atau dua inovasi saya akan bawa Lorong Wisata serta Sombere and Smart City. Bukan ajangnya yang penting namun bagaimana kita menjawab permasalahan kota hari ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Penguji, Dr. Agussalim mengatakan tujuan dari PPD 2023 ini untuk mendorong kepala daerah dalam penyelenggaraan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan berkelanjutan, serta mendorong daerah untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan perencanaan pusat.

Agussalim lantas mengapresiasi inovasi yang dipaparkan Danny.

Ia mengatakan pada tahun 2018 Makassar meraih peringkat ke tiga pada penghargaan yang sama dengan inovasi Home Care.

“Tahun lalu yang mewakili Sulsel itu Parepare. Saat itu Makassar kalah dalam inovasi karena tahun lalu itu jamannya Pj Wali Kota dan inovasi yang dia sajikan masih inovasi yang dibuat oleh Pak Danny. Padahal kan inovasi yang dinilai Bappenas adalah inovasi baru setahun terakhir,” sebutnya.

Ia berharap tahun ini Makassar dengan inovasi Lorong Wisatanya dapat mewakili Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat tertinggi nasional.

“Selamat datang kembali sang inovator. Paparannya semua dalam angka dan memang sangat menarik. Kita hanya perlu memperbaiki kerangka persentasenya agar lebih detail nanti input dan outputnya,” pungkas Agussalim.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending