Connect with us

Danny Pomanto Paparkan Inovasi Lorong Wisata, Tim Penguji : Sang Inovator Sudah Kembali

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto optimis membawa inovasi Lorong Wisata menduduki peringkat pertama nasional pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

PPD 2023 ini melewati dua tahap penilaian. Tahapan pertama sudah dilakukan sebelumnya yakni pemeriksaan kualitas dokumen penunjang dengan poin maksimal 45 persen.

Tahapan ke dua, sesi wawancara, penyajian paparan video produk pembangunan kota Makassar, inovasi dan pendalaman melalui diskusi serta tanya jawab dengan poin maksimal 55 persen.

Adapun kriteria untuk penilaian PPD 2023 yakni Aspek Pencapaian Pembangunan; dan Aspek Kualitas Dokumen RKPD serta Aspek Inovasi. Kota Makassar sudah masuk dalam penilaian tahap II.

Dihadapan tim penguji, Danny menjelaskan aspek pencapaian pembangunan kota Makassar lewat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 83,12 persen melebihi angka nasional yang hanya 79 persen.

Ini membuktikan keberhasilan dalam upaya Pemkot Makassar membangun kualitas pembangunan dengan baik.

Tak hanya itu, Danny juga menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi (5,6 persen sumber hitungan Bappeda Kota Makassar),
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (79,99 persen).

Dalam aspek inovasi, Danny memaparkan beberapa inovasi unggulan kota Makassar seperti, Sombere and Smart City serta Lorong Wisata.

Lorong Wisata disebut sebagai jawaban atas segala permasalahan kota. Mengapa demikian, karena kehadiran Lorong Wisata sudah mencakup 24 program strategis Pemkot Makassar.

Kata Danny, tidak hanya sekedar untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

Bahkan melalui program Lorong Wisata, Pemkot Makassar akan menuntaskan persoalan anak putus sekolah. Khususnya yang tinggal di lorong.

Serta Lorong Wisata ini juga sebagai langkah strategis terdepan dalam menjaga kestabilan inflasi kota Makassar yang sudah berada di angka 5,99 persen.

Lorong Wisata pun sudah mampu menarik perhatian dunia dan telah diakui di Forum National Science Foundation (NSF).

“Hari ini semacam persentase terhadap awarding tentang PPD 2023. Saya kira ini luar biasa sekali banyak masukan untuk penyempurnaan dan memang pemerintah kota akan mengevaluasi program kita. Sebenarnya sudah ada tapi penyajiannya harus lebih komunikatif,” ucap Danny, di Ruang Rapat Balitbangda Pemprov Sulsel, Rabu (8/02/2023).

Karenanya, Danny Optimis bisa masuk peringkat pertama nasional pada ajang PPD 2023.

“Kita punya banyak inovasi tapi kalau diminta satu atau dua inovasi saya akan bawa Lorong Wisata serta Sombere and Smart City. Bukan ajangnya yang penting namun bagaimana kita menjawab permasalahan kota hari ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Penguji, Dr. Agussalim mengatakan tujuan dari PPD 2023 ini untuk mendorong kepala daerah dalam penyelenggaraan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan berkelanjutan, serta mendorong daerah untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan perencanaan pusat.

Agussalim lantas mengapresiasi inovasi yang dipaparkan Danny.

Ia mengatakan pada tahun 2018 Makassar meraih peringkat ke tiga pada penghargaan yang sama dengan inovasi Home Care.

“Tahun lalu yang mewakili Sulsel itu Parepare. Saat itu Makassar kalah dalam inovasi karena tahun lalu itu jamannya Pj Wali Kota dan inovasi yang dia sajikan masih inovasi yang dibuat oleh Pak Danny. Padahal kan inovasi yang dinilai Bappenas adalah inovasi baru setahun terakhir,” sebutnya.

Ia berharap tahun ini Makassar dengan inovasi Lorong Wisatanya dapat mewakili Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat tertinggi nasional.

“Selamat datang kembali sang inovator. Paparannya semua dalam angka dan memang sangat menarik. Kita hanya perlu memperbaiki kerangka persentasenya agar lebih detail nanti input dan outputnya,” pungkas Agussalim.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar: Kekuatan Ekonomi Umat Ada pada Sedekah, Infak, dan Wakaf

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya penguatan instrumen keuangan sosial Islam dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Pesan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Syariah yang membahas peran strategis zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan sosial berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menag menekankan bahwa umat Islam tidak seharusnya berhenti pada pelaksanaan zakat sebagai kewajiban semata. Menurutnya, potensi besar ekonomi syariah justru terletak pada pengembangan instrumen sosial lain yang bersifat sukarela namun memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya kita kalau pengeluaran agamanya hanya zakat,” ujar Nasaruddin, menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepedulian sosial yang melampaui batas minimal kewajiban.

Ia menjelaskan, zakat memang memiliki ketentuan yang jelas dalam syariat. Namun infak, sedekah, dan wakaf membuka ruang kontribusi yang lebih besar karena tidak dibatasi persentase tertentu dan dapat dikelola secara produktif. Dana tersebut, kata dia, berpotensi mendukung sektor pendidikan, pengembangan usaha kecil, layanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Selain mendorong peningkatan partisipasi umat, Menag juga menyoroti aspek tata kelola zakat di Indonesia. Ia menilai pengelolaan zakat akan lebih kuat apabila dilakukan secara terpusat oleh negara, sebagaimana praktik pada masa Nabi Muhammad SAW dan era Khalifah Abu Bakar.

“Kalau ingin lebih berdaya, idealnya zakat itu diserahkan kepada pemerintah seperti pada masa nabi dan Abu Bakar,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin turut mengkritisi sejumlah kelemahan regulasi pengelolaan zakat nasional, terutama terkait sistem pengawasan. Ia menilai perlunya mekanisme kontrol yang lebih kuat agar pengelolaan dana umat berlangsung transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pengawasan berbasis syariah menjadi hal penting, termasuk audit khusus yang memastikan distribusi dana sesuai ketentuan asnaf serta proporsi yang jelas antara hak amil dan penerima manfaat.

Ia juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap penggunaan dana zakat, termasuk praktik belanja promosi yang dinilai harus dikaji secara serius agar tetap sejalan dengan prinsip syariah dan kepentingan mustahik.

Sebagai tokoh agama sekaligus negarawan, Nasaruddin Umar dikenal konsisten mendorong penguatan tata kelola keagamaan yang transparan dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia mengajak masyarakat untuk memperluas makna ibadah sosial dengan memberi lebih dari sekadar kewajiban.

Sarasehan Ekonomi Syariah ini pun menjadi momentum refleksi bersama untuk menjadikan instrumen keuangan sosial Islam sebagai pilar pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending