Connect with us

Danny Pomanto Paparkan Inovasi Lorong Wisata, Tim Penguji : Sang Inovator Sudah Kembali

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto optimis membawa inovasi Lorong Wisata menduduki peringkat pertama nasional pada ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

PPD 2023 ini melewati dua tahap penilaian. Tahapan pertama sudah dilakukan sebelumnya yakni pemeriksaan kualitas dokumen penunjang dengan poin maksimal 45 persen.

Tahapan ke dua, sesi wawancara, penyajian paparan video produk pembangunan kota Makassar, inovasi dan pendalaman melalui diskusi serta tanya jawab dengan poin maksimal 55 persen.

Adapun kriteria untuk penilaian PPD 2023 yakni Aspek Pencapaian Pembangunan; dan Aspek Kualitas Dokumen RKPD serta Aspek Inovasi. Kota Makassar sudah masuk dalam penilaian tahap II.

Dihadapan tim penguji, Danny menjelaskan aspek pencapaian pembangunan kota Makassar lewat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 83,12 persen melebihi angka nasional yang hanya 79 persen.

Ini membuktikan keberhasilan dalam upaya Pemkot Makassar membangun kualitas pembangunan dengan baik.

Tak hanya itu, Danny juga menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi (5,6 persen sumber hitungan Bappeda Kota Makassar),
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (79,99 persen).

Dalam aspek inovasi, Danny memaparkan beberapa inovasi unggulan kota Makassar seperti, Sombere and Smart City serta Lorong Wisata.

Lorong Wisata disebut sebagai jawaban atas segala permasalahan kota. Mengapa demikian, karena kehadiran Lorong Wisata sudah mencakup 24 program strategis Pemkot Makassar.

Kata Danny, tidak hanya sekedar untuk menghadirkan destinasi wisata baru, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas.

Bahkan melalui program Lorong Wisata, Pemkot Makassar akan menuntaskan persoalan anak putus sekolah. Khususnya yang tinggal di lorong.

Serta Lorong Wisata ini juga sebagai langkah strategis terdepan dalam menjaga kestabilan inflasi kota Makassar yang sudah berada di angka 5,99 persen.

Lorong Wisata pun sudah mampu menarik perhatian dunia dan telah diakui di Forum National Science Foundation (NSF).

“Hari ini semacam persentase terhadap awarding tentang PPD 2023. Saya kira ini luar biasa sekali banyak masukan untuk penyempurnaan dan memang pemerintah kota akan mengevaluasi program kita. Sebenarnya sudah ada tapi penyajiannya harus lebih komunikatif,” ucap Danny, di Ruang Rapat Balitbangda Pemprov Sulsel, Rabu (8/02/2023).

Karenanya, Danny Optimis bisa masuk peringkat pertama nasional pada ajang PPD 2023.

“Kita punya banyak inovasi tapi kalau diminta satu atau dua inovasi saya akan bawa Lorong Wisata serta Sombere and Smart City. Bukan ajangnya yang penting namun bagaimana kita menjawab permasalahan kota hari ini,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Penguji, Dr. Agussalim mengatakan tujuan dari PPD 2023 ini untuk mendorong kepala daerah dalam penyelenggaraan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan berkelanjutan, serta mendorong daerah untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan perencanaan pusat.

Agussalim lantas mengapresiasi inovasi yang dipaparkan Danny.

Ia mengatakan pada tahun 2018 Makassar meraih peringkat ke tiga pada penghargaan yang sama dengan inovasi Home Care.

“Tahun lalu yang mewakili Sulsel itu Parepare. Saat itu Makassar kalah dalam inovasi karena tahun lalu itu jamannya Pj Wali Kota dan inovasi yang dia sajikan masih inovasi yang dibuat oleh Pak Danny. Padahal kan inovasi yang dinilai Bappenas adalah inovasi baru setahun terakhir,” sebutnya.

Ia berharap tahun ini Makassar dengan inovasi Lorong Wisatanya dapat mewakili Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat tertinggi nasional.

“Selamat datang kembali sang inovator. Paparannya semua dalam angka dan memang sangat menarik. Kita hanya perlu memperbaiki kerangka persentasenya agar lebih detail nanti input dan outputnya,” pungkas Agussalim.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending