Connect with us

Musrenbang Kecamatan Manggala, Tekankan Pentingnya Pembangunan SDM

Published

on

Kitasulsel, Makassar--Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Irwan Bangsawan, mewakili Wali Kota Makassar, menyampaikan pentingnya merencanakan pembangunan sumber daya manusia, tidak hanya sebatas pembangunan fisik. Hal itu disampaikannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Manggala Tahun 2023.

“Musrenbang membahas tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan SDM, sejalan dengan visi misi Pemkot Makassar, percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua,” ujarnya, Rabu (8/02/2023).

Irwan Bangsawan menyampaikan melalui forum ini akan didengarkan berbagai usulan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan ke depan, namun selain pembangunan fisik, diharapkan dapat memperhatikan pula pembangunan SDM.

Salah satu upaya pengembangan SDM yakni dengan memberikan perhatian kepada generasi penerus bangsa, seperti dalam hal penanganan stunting.

Musrenbang Kecamatan Manggala juga dihadiri oleh Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, dr Udin Saputra Malik, yang memberikan arahan terkait upaya dalam penanganan stunting, maupun membuka ruang untuk mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah melalui program Massikola, sebagai upaya pengembangan SDM.
Selain itu, dr Udin juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi seorang relawan.

“Jangan ragu untuk menjadi relawan, saat ini melalui program Massikola. Dengan menjadi relawan, kita turut menyelamatkan nasib anak bangsa. Saat ini kita telah berhasil mengembalikan 217 anak ke bangku sekolah,” ujarnya

Demikian pula dengan penanganan stunting, dr Udin menyampaikan kendala yang terjadi sebelumnya, saat memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa makanan tambahan bagi anak stunting.

Makanan tambahan tidak  .chanya dikonsumsi oleh anak stunting, namun dikonsumsi oleh seluruh keluarga. Sehingga kedepannya dilakukan pendampingan pemberian makanan secara langsung bagi anak stunting.

Musrenbang di gelar di Maxone Hotel Resort, dan dihadiri oleh berbagai stakeholder dan beberapa OPD terkait, hadir pula anggota DPRD Makassar, Supratman dan Hamzah Hamid, LPM se kecamatan dan kelurahan, dan juga Dewan Lorong.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KEMENHAJ-UMRAH

Satu JCH Asal Soppeng Batal Berangkat, Hamil 10 Pekan Tak Penuhi Syarat Terbang

Published

on

Kitasulsel—Makassar — Satu Jamaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Soppeng dipastikan batal berangkat ke Tanah Suci setelah hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan yang bersangkutan tengah hamil dengan usia kandungan 10 pekan.

Kabupaten Soppeng tergabung dalam Kelompok Penerbangan (Kloter) 1 Embarkasi Makassar yang masuk ke Asrama Haji Sudiang pada Selasa (21/4/2026) pagi sekitar pukul 06.30 Wita.

Total jamaah dalam Kloter 1 tercatat sebanyak 387 orang, terdiri dari 386 jamaah asal Soppeng dan satu orang dari Makassar. Namun, jumlah tersebut berkurang setelah satu jamaah dinyatakan tidak layak berangkat.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ikbal Ismail, saat ditemui di Asrama Haji Sudiang Makassar.

“Jadi kami baru dapat info setelah pemeriksaan kesehatan, ada satu jamaah hasil pemeriksaannya positif hamil. Kloter 1 dari Kabupaten Soppeng,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan pembatalan keberangkatan diambil setelah adanya surat resmi dari tim kesehatan yang menyatakan jamaah tersebut tidak layak terbang karena usia kehamilan yang masih terlalu dini.

“Sudah ada surat dari kesehatan bahwa jamaah tersebut tidak layak terbang karena hamil 10 minggu,” jelasnya.

Ketentuan mengenai kelayakan jamaah haji yang sedang hamil sendiri telah diatur dalam regulasi Kementerian Kesehatan. Dalam aturan tersebut, hanya jamaah dengan usia kehamilan antara 16 hingga 24 minggu yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan udara dalam rangka ibadah haji.

“Artinya, usia kehamilan di bawah 16 minggu tidak layak terbang, begitu pula di atas 24 minggu. Yang diperbolehkan adalah antara 16 sampai 24 minggu,” tambahnya.

Akibat pembatalan tersebut, jumlah jamaah Kloter 1 pun mengalami pengurangan. Sementara itu, upaya penggantian jamaah dalam waktu singkat menghadapi kendala karena terbatasnya waktu menjelang jadwal keberangkatan ke Tanah Suci.

Continue Reading

Trending