Connect with us

Pasar Murah di Kontainer Kaluku Bodoa, Bantu Warga Berpenghasilan Rendah

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Operasi Pasar kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Bulog dalam rangka pengendalian inflasi berlangsung hari ini di Kontainer Recover Center Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo, Rabu (08/02/2023).

Bahan pokok seperti beras medium 5 kg dengan harga Rp. 42.500, minyak goreng harga Rp.13.000/liter dan gula pasir kemasan 1 liter harga Rp.13.500 habis terjual, dibeli oleh warga di sekitar kontainer.

Penanggung jawab kegiatan, Sjamsuddin menyampaikan total bahan pokok yang dijual sebanyak 64 buah dan rata-rata pembeli merupakan warga berpenghasilan rendah.

Lurah Kaluku Bodoa, Suryadi menjelaskan sebelum barang didistribusikan oleh Pihak Dinas Perdagangan Kota Makassar, ia telah mengintruksikan kepada Pj Ketua RT/RW untuk menyampaikan ke warganya.

” Karena jumlahnya terbatas, kami menyampaikan kepada Pj RW/RT memprioritaskan warganya yang berpenghasilan rendah dan bukan penerima bantuan sosial, untuk datang dan membeli sembako murah di kontainer”, Ungkapnya.

Salahsatu warga, Sarida (49) merasa bersyukur dengan adanya pasar murah di Kontainer.

” Saya sangat terbantu pak. Sehari-hari saya berjualan kue, harganya tetap 1000 per biji sementara bahan pokok naik terus. Alhamdulillah hari ini bisa beli minyak, gula dan beras dengan harga murah”, Ucapnya.(My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending