Connect with us

Sukses Gelar Rakornas, Relabatin Kebut Struktur Relawan Hingga TPS di 17 Provinsi Indonesia Timur

Published

on

Kitasulsel, Makassar—– Relawan Anies Baswedan Bagian Timur Indonesia atau Relabatin sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang berlangsung pada Rabu, 8 Februari 2023 di Hotel Teraskita, Jalan AP Pettarani Makassar.

Rakornas diikuti oleh sekitar 60 orang delegasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta sejumlah utusan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang ada di Indonesia Timur.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara Rakernas, Ketua Umum DPP Relabatin Abd Madjid Sallatu mengatakan bahwa simpul relawan yang dipimpinnya akan fokus untuk membenahi struktur relawan hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa.

“Jadi selain giat sosialisasi Anies Baswedan sebagai Capres, kami juga tengah fokus menyelesaikan struktur relawan ke tingkat Kecamatan, Desa atau Kelurahan dan bahkan sampai ke TPS sekalipun,” ungkapnya.

Sebagai relawan Anies Baswedan yang wilayah kerjanya di Indonesia bagian Timur, lanjut Madjid, Relabatin mengelola sekitar 17 provinsi dengan jumlah pemilih mencapai 22 juta orang.

“Ada 17 provinsi di Indonesia Timur yang menjadi tanggung jawab kami. Karena itu, saat ini bukan lagi waktunya banyak berteori, tetapi kami akan melakukan aksi nyata membangun struktur dan basis relawan,” beber pensiunan dosen Unhas itu.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies Baswedan (KOREAN) Muhammad Ramli Rahim (MRR) kembali menegaskan pentingnya mengimplementasikan skema laba-laba untuk menuntaskan struktur organisasi relawan.

“Skema laba-laba yang sejak awal kami dorong merupakan solusi bagi setiap simpul relawan untuk bisa menuntaskan masalah struktur organisasi dalam waktu singkat,” ujar dia.

Menurut MRR, skema laba-laba yang ia maksud adalah cukup tiga orang saja yang mengisi struktur relawan di tiap level, baik di provinsi (DPW), Kabupaten atau Kota (DPD), Kecamatan (DPC) hingga ke tingkat Desa atau Kelurahan dan seterusnya.

“Ya, tiga orang saja sudah cukup untuk diterbitkan SK-nya. Ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara harusnya sudah bisa berjalan,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat IGI itu berharap, dengan skema jejaring laba-laba, maka struktur relawan bisa segera tuntas hingga 810.329 TPS pada seluruh TPS di Indonesia sebelum memasuki tahapan Pemilu di 2024 mendatang.

Selain membahas penuntasan struktur relawan, Rakornas Relabatin juga menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dengan strategi pemenangan untuk Anies Baswedan serta sejumlah program kerja taktis dan strategis yang akan dijalankan oleh relawan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekretaris Jenderal DPP Mileanies yang juga Ketua DPW Mileanies Sulawesi Selatan Asri Tadda, serta sejumlah pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Mutiara Relawan Anies Baswedan (Mulanies).

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel