Connect with us

63 Tahun Takalar, MM Harap Tema Hari Jadi Bukan Sekedar Slogan

Published

on

KITASULSEL—TAKALAR, Perayaan Hari Jadi Takalar akan digelar Jumat 10 Februari 2023. Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memperingati 63 tahun usia daerah berjuluk Butta Panrannuangku.

Untuk diketahui, Hari Jadi ke 63 Kabupaten Takalar mengusung tema Ekonomi Kolaboratif Menuju Takalar Tangguh.

Mantan anggota DPRD Takalar dua periode, Makmur Mustakim alias MM punya tanggapan tersendiri dalam peringatan hari jadi Takalar ke 63.

“Saya apresiasi tema yang diusung oleh pemkab Takalar. Bisa dimaknai bahwa sektor ekonomi menjadi masalah mendasar yang diidentifikasi pemkab.”kata Makmur melalu sambungan telepon, Kamis 9 Februari 2023.

Namun, politisi yang sekarang juga menjadi pengusaha itu berharap agar tema itu bisa diterjemahkan dalam langkah ril dan lebih teknis melalui program pemerintah ke depannya.

“Kolaborasi semua stake holder dan seluruh lapisan masyarakat harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ekonomi kerumunan atau ekonomi kolaboratif dapat terwujud jika semua sektor ril bergerak padu.”urai MM.

Makanya, ia berharap agar pemkab mulai memikirkan untuk membuat kebijakan yang mengarahkan agar uang tetap beredar di Takalar.

“Minimalkan kegiatan pelatihan-pelatihan di Makassar. Pekerjaan konstruksi prioritaskanlah untuk pengusaha lokal. Uang itu harus berputar di Takalar. Harus diingat, potensi sumber daya alam kita belum bisa diandalkan untuk memutar ekonomi. Maka pemerintah harus hadir sebagai stimulator pertumbuhan.”katanya lagi.

Meski demikian, ia menitipkan rasa optimisme kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tangguh menjalani kehidupan.

“Tetaplah kuat, tetaplah tangguh saudaraku. Dari Jakarta, saya ucapkan Selamat Hari Jadi ke 63 Takalar. Butta passolongang cerakku.”pungkas Makmur.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending