63 Tahun Takalar, MM Harap Tema Hari Jadi Bukan Sekedar Slogan

Published

3 tahun ago

9 Februari 2023

KITASULSEL—TAKALAR, Perayaan Hari Jadi Takalar akan digelar Jumat 10 Februari 2023. Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memperingati 63 tahun usia daerah berjuluk Butta Panrannuangku.

Untuk diketahui, Hari Jadi ke 63 Kabupaten Takalar mengusung tema Ekonomi Kolaboratif Menuju Takalar Tangguh.

Mantan anggota DPRD Takalar dua periode, Makmur Mustakim alias MM punya tanggapan tersendiri dalam peringatan hari jadi Takalar ke 63.

“Saya apresiasi tema yang diusung oleh pemkab Takalar. Bisa dimaknai bahwa sektor ekonomi menjadi masalah mendasar yang diidentifikasi pemkab.”kata Makmur melalu sambungan telepon, Kamis 9 Februari 2023.

Namun, politisi yang sekarang juga menjadi pengusaha itu berharap agar tema itu bisa diterjemahkan dalam langkah ril dan lebih teknis melalui program pemerintah ke depannya.

“Kolaborasi semua stake holder dan seluruh lapisan masyarakat harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ekonomi kerumunan atau ekonomi kolaboratif dapat terwujud jika semua sektor ril bergerak padu.”urai MM.

Makanya, ia berharap agar pemkab mulai memikirkan untuk membuat kebijakan yang mengarahkan agar uang tetap beredar di Takalar.

“Minimalkan kegiatan pelatihan-pelatihan di Makassar. Pekerjaan konstruksi prioritaskanlah untuk pengusaha lokal. Uang itu harus berputar di Takalar. Harus diingat, potensi sumber daya alam kita belum bisa diandalkan untuk memutar ekonomi. Maka pemerintah harus hadir sebagai stimulator pertumbuhan.”katanya lagi.

Meski demikian, ia menitipkan rasa optimisme kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tangguh menjalani kehidupan.

“Tetaplah kuat, tetaplah tangguh saudaraku. Dari Jakarta, saya ucapkan Selamat Hari Jadi ke 63 Takalar. Butta passolongang cerakku.”pungkas Makmur.(*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

16 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.