Bupati Sidrap Hadiri Pisah Sambut Kajati Sulsel

Published

2 tahun ago

9 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap – Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menghadiri pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari Raden Febrytrianto kepada Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (8/2/2023).

Acara berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kota Makassar. Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman hadir bersama para bupati dan walikota se-Sulsel, dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut, Dollah Mando menyempatkan berbincang dengan sejumlah kepala daerah. Ia juga bertemu dengan Kasi Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, yang tidak lain merupakan putra sulungnya.

Sudirman Sulaiman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sulsel yang telah bertugas dan mendoakan kajati yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Sinergitas dan koordinasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Pemprov Sulsel berjalan dengan sangat baik dan kuat,” ujarnya.

Sementara itu, R. Febrytrianto menyampaikan, dua tahun memimpin Kejati Sulsel berjalan dengan baik, karena adanya koordinasi yang tercipta.

“Semua di sini menjadi mudah karena adanya sinergitas dan koordinasi bersama. Sehingga masing-masing bekerja dengan baik,” ucapnya.

Kejati Sulsel yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, mendapatkan tugas memastikan untuk kejaksaan tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi-Selatan.

“Lembaga Kejaksaan akan ikut bersama Bapak/Ibu sekalian secara kolaborasi dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi,” sebutnya.(win)

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

17 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.