Connect with us

Gubernur Andi Sudirman Serahkan Bantuan Keuangan Rp 25 M ke Takalar, Untuk Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi

Published

on

Kitasulsel, Takalar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan tahun anggaran 2023 senilai Rp 25 Miliar untuk Kabupaten Takalar.

Bantuan keuangan itu diserahkan Gubernur Sulsel kepada Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad dalam Rapat Paripurna DPRD Takalar dalam rangka 63 Tahun Takalar di Lapangan H. Makkatang Dg. Sibali, Takalar, Jum’at (10/2/2023).

Adapun alokasi bantuan keuangan itu untuk pembangunan talud penahan abrasi, pembangunan wisata Pulau Sanrobengi, dan Subsidi Trans Andalan Sulsel.

“Alhamdulillah, menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp 25 Miliar kepada Pemkab Takalar, untuk pembangunan talud penahan abrasi di kawasan pesisir Takalar, pembangunan wisata Pulau Sanrobengi, dan subsidi transportasi darat,” ujar Gubernur Sulsel.

Bantuan keuangan tahun ini pun nilainya lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana tahun 2022, Pemprov Sulsel memberikan bantuan keuangan senilai Rp 15 Miliar untuk pembangunan talud pengaman abrasi Takalar di Desa Bontokanang, Desa Mappakalompo, dan Desa Palalakkang.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulsel meresmikan pengaman Pantai Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan; dan pengaman Pantai Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong.

“Alhamdulillah telah dibangun dibeberapa wilayah pesisir di Takalar yang telah bermanfaat serta menghidarkan bagi masyarakat pesisir dari dampak abrasi terutama cuaca ekstrim,” pungkasnya.

“Insya Allah, tahun ini kembali dilanjutkan melalui bantuan keuangan untuk pembangunan talud,” tuturnya.

Dirinya pun berharap Pemkab Takalar untuk segera merealisasikan untuk pembangunan talud ini, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat pesisir.

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending