Ketum PPP Mardiono: Persoalan Bangsa Ini Bakal Beres Bila Kita Punya 1.000 AAS

Published

2 tahun ago

12 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar – Dalam kunjungannya ke Makassar, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menyempatkan diri bersilaturahmi ke tokoh Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman di AAS Building, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/2/2023).

Kunjungan sulaturahmi ke Andi Amran Sulaiman (AAS) ini dilakukan Mardiono disela-sela kegiatan menghadiri acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PPP yang dipusatkan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (12/2/2023).

Diketahui, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini memang dikenal bersahabat dekat dengan AAS. Baginya, AAS adalah aset bangsa dari kalangan pengusaha.

AAS merintis usaha dari bawah bahkan dari titik terendah hingga sukses seperti saat ini.

Mardiono mengapresiasi betul pencapaian AAS membangun Tiran Group yang telah berkembang biak ke berbagai lini usaha.

“Yang terpenting beliau adalah aset yang telah membuka lapangan kerja untuk anak bangsa. Beliau termasuk orang yang dulu meniti karirnya dari bawah sehingga berhasil. Beliau juga pernah menjabat menteri. Ya tentu karir yang tidak mudah untuk dilalui. Tentu harus kita beri apresiasi. Kita beri penghargaan kepada Pak Amran,” ujar Mardiono.

Lebih lanjut Mardiono tak menutup mata dengan peluang terbuka bagi AAS menjadi pemimpin nasional di 2024 mendatang.

Mardiono bahkan berandai-andai jika negeri ini memiliki 1.000 sosok seperti AAS, maka persoalan-persoalan bangsa akan lebih mudah diselesaikan.

“Jadi kalau kita punya 1.000 Amran di Indonesia, akan lebih banyak lagi lapangan kerja. Punya 1.000 Pak Amran tentu Indonesia ini akan lebih kuat atau juga kalau punya 1.000 Amran bahkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” tuturnya.

Mardiono tiba di kantor Tiran Group pukul 13.40 Wita, Mardiono didampingi Mantan Ketum PPP Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Anggota Fraksi PPP DPR RI Muhammad Aras, Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan AU, Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sulsel Rachmat Taqwa, Ketua PPP Makassar Akbar Yusuf beserta sejumlah pengurus elit PPP.

Sementara itu, AAS mengaku terhormat dan bangga kedatangan tamu istimewa seperti Mardiono dan para elite PPP.

“Terimakasih tak terhingga karena beliau meluangkan waktunya menemui kami disini. Kedatangannya merupakan kebangaan bagi kami, kehormatan bagi kami,” ucapnya.

Ketua Umum IKA Unhas itu balik memuji Mardiono yang juga merupakan seorang pengusaha yang meniti dari titik nol.

“Pak Mardiono merangkak dari bawah, sukses storynya luar biasa. Ternyata proses tidak pernah membohongi hasil. Generasi muda patut mencontoh Mardiono. Perjuangannya luar biasa,” ucapnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dorong Sertifikasi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa

Published

8 jam ago

3 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge Kantor Gubernur, Kamis, 3 Juli 2025.

Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Fatmawati Rusdi.

Fatmawati menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.

Ia mendorong agar anggota BPD dibekali dengan pelatihan berkelanjutan dan didorong untuk memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambahnya.

Fatmawati juga menyoroti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Partisipasi publik dalam proses kebijakan desa juga dianggap sebagai pilar penting demokrasi di tingkat desa.

“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati.

Wagub Sulsel pun mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan transparansi kerja BPD. Platform daring dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan desa.

Ia menilai dan berharap kerja sama yang terjalin selama ini dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh perangkat desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD serta elemen masyarakat desa lainnya.

“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS melihat dukungan Pemprov sebagai pendorong utama kemajuan desa di Sulsel.

“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi sinergi ABPEDNAS dengan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan akuntabel di Sulawesi Selatan. (*)