Ketum PPP Mardiono: Persoalan Bangsa Ini Bakal Beres Bila Kita Punya 1.000 AAS
Kitasulsel—Makassar – Dalam kunjungannya ke Makassar, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono menyempatkan diri bersilaturahmi ke tokoh Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman di AAS Building, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/2/2023).
Kunjungan sulaturahmi ke Andi Amran Sulaiman (AAS) ini dilakukan Mardiono disela-sela kegiatan menghadiri acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PPP yang dipusatkan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (12/2/2023).
Diketahui, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini memang dikenal bersahabat dekat dengan AAS. Baginya, AAS adalah aset bangsa dari kalangan pengusaha.
AAS merintis usaha dari bawah bahkan dari titik terendah hingga sukses seperti saat ini.
Mardiono mengapresiasi betul pencapaian AAS membangun Tiran Group yang telah berkembang biak ke berbagai lini usaha.
“Yang terpenting beliau adalah aset yang telah membuka lapangan kerja untuk anak bangsa. Beliau termasuk orang yang dulu meniti karirnya dari bawah sehingga berhasil. Beliau juga pernah menjabat menteri. Ya tentu karir yang tidak mudah untuk dilalui. Tentu harus kita beri apresiasi. Kita beri penghargaan kepada Pak Amran,” ujar Mardiono.
Lebih lanjut Mardiono tak menutup mata dengan peluang terbuka bagi AAS menjadi pemimpin nasional di 2024 mendatang.
Mardiono bahkan berandai-andai jika negeri ini memiliki 1.000 sosok seperti AAS, maka persoalan-persoalan bangsa akan lebih mudah diselesaikan.
“Jadi kalau kita punya 1.000 Amran di Indonesia, akan lebih banyak lagi lapangan kerja. Punya 1.000 Pak Amran tentu Indonesia ini akan lebih kuat atau juga kalau punya 1.000 Amran bahkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” tuturnya.
Mardiono tiba di kantor Tiran Group pukul 13.40 Wita, Mardiono didampingi Mantan Ketum PPP Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Anggota Fraksi PPP DPR RI Muhammad Aras, Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan AU, Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Sulsel Rachmat Taqwa, Ketua PPP Makassar Akbar Yusuf beserta sejumlah pengurus elit PPP.
Sementara itu, AAS mengaku terhormat dan bangga kedatangan tamu istimewa seperti Mardiono dan para elite PPP.
“Terimakasih tak terhingga karena beliau meluangkan waktunya menemui kami disini. Kedatangannya merupakan kebangaan bagi kami, kehormatan bagi kami,” ucapnya.
Ketua Umum IKA Unhas itu balik memuji Mardiono yang juga merupakan seorang pengusaha yang meniti dari titik nol.
“Pak Mardiono merangkak dari bawah, sukses storynya luar biasa. Ternyata proses tidak pernah membohongi hasil. Generasi muda patut mencontoh Mardiono. Perjuangannya luar biasa,” ucapnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login