Pererat Persaudaraan, Danny Pomanto Jalan Sehat Bareng Sandiaga Uno
Kitasulsel, Makassar–-Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri jalan sehat yang digelar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Malino, Minggu (12/2/2023).
Jalan sehat ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harla) ke-50 tahun.
Danny Pomanto hadir bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno, Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman, dan Bupati Gowa Adnan Purichta.
Danny bersama Sandiaga Uno berjalan sepanjang 1,5 Km bersama ratusan warga Malino. Jalan santai ini start dari Jalan Endang dan finish di Hutan Pinus.
Dalam sambutannya, Danny memberikan ucapan selamat Harla yang ke-50 tahun secara langsung kepada PPP.
“Saya ucapkan selamat hari lahir yang ke 50 tahun. Ini salah satu partai yang sudah senior. Semoga menjadi partai yang membangun Indonesia jauh lebih baik dan semakin eksis,” ucapnya.
Tak lupa pula, dihadapan Sandiaga Uno, Danny mengucapkan terimakasih atas masuknya F8 Makassar dalam kalender Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) 2023.
Namun, F8 Makassar akan segera naik level ke Kalender event Internasional.
“Selamat datang pak Menteri. Terimakasih F8 Makassar baru saja masuk Top 10 KEN dan harus lagi dikeluarkan (naik level). Terima kasih sudah sangat mendukung event F8 ini,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno menyebut event F8 Makassar akan level up.
“Sulsel ini salah satu provinsi yang punya desa wisata yang paling banyak. Event-eventnya juga keren-keren. Makassar sebentar lagi akan naik level ke internasional. Kita akan support terus,” ungkapnya.
Ia berharap Sulsel makin kreatif membuat event yang menarik sehingga bisa terus bersaing di kancah nasional hingga internasional.
Dalam kegiatan jalan sehat ini, PPP menyiapkan berbagai hadiah buat para peserta berupa tiket perjalanan umrah, sepeda motor, kulkas, sepeda hingga mesin cuci.
NEWS
Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login