Bawaslu Sidrap Turunkan Jajaran Awasi Coklit Data Pemilih di 106 Desa/Kelurahan

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap menurunkan jajaran untuk mengawasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam kepada sejumlah media, Senin, 13 Februari 2023.

“Mulai kemarin, kami instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas mulai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengawasi Coklit data pemilih pemilu 2024,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pengawasan Coklit yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

“Ini untuk memastikan Pantarlih melaksanakan tugas sesuai regulasi dengan memegang 10 prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022, Pasal 4 disebutkan bawah syarat pemilih yaitu Warga Negera Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asmawati Salam menegaskan bahwa selama ini coklit menjadi akar permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga butuh strategi pengawasan yang benar-benar merangkul semua pihak.

“Artinya, semua kalangan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pengawasan coklit jangan sampai petugas pantarlih tidak melakukan “door to door”,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 932 Pantarlih pemilu serentak 2024 di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Kabupaten Sidrap resmi dilantik pada Minggu, 12 Februari 2023.

Pantarlih mulai bekerja pada 12 Februari hingga 11 Maret 2023. Jadi hampir dua bulan mereka bekerja untuk melakukan Coklit data pemilih pemilu serentak 2024,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu Sidrap akan mengawal baik kegiatan Pantarlih di masyarakat mulai 12 Februari 2023 sampai diperolehnya susunan daftar pemilih hasil coklit Pemilu 2024 untuk wilayah Sidrap pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang. (*)

DPRD Kota Makassar

Reses di Manggala, Ketua DPRD Kota Makassar Desak Pemutakhiran Data Warga Miskin Demi Beasiswa Tepat Sasaran

Published

6 menit ago

17 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti persoalan infrastruktur sekolah dan akses beasiswa pendidikan di Kecamatan Manggala saat menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026.

Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Antang Jaya, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan reses di titik ketujuh itu turut dihadiri Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Saleh Pallu.

Legislator dari Partai NasDem itu menegaskan bahwa program beasiswa pendidikan harus benar-benar menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, berdasarkan keluhan warga, penerima beasiswa saat ini dinilai masih sangat terbatas.

“Banyak yang sebenarnya layak, tapi tidak mendapatkan beasiswa,” ujar Supratman yang akrab disapa Supra.

Menurutnya, salah satu penyebab persoalan tersebut adalah belum optimalnya pemutakhiran data warga miskin oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai, validitas data menjadi kunci agar bantuan pendidikan tepat sasaran.

“Harus ada update terkait pendataan masyarakat miskin. Karena tidak selamanya masyarakat itu miskin, dan tidak selamanya juga kaya. Roda kehidupan ini pasti berputar,” jelasnya.

Selain beasiswa, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri Pannara, yang dinilai perlu pembenahan demi kenyamanan dan keselamatan siswa.

“Paling banyak memang masalah infrastruktur, apalagi sekolah. Nanti saya sampaikan ke Dinas Pendidikan agar cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Supratman menekankan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Makassar. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran pendidikan diperkuat demi menunjang kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik.

Sementara itu, Prof Saleh Pallu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Supratman dalam kegiatan reses tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan, termasuk menghadirkan fasilitas lapangan bagi warga setempat.

“Terima kasih nak Supra sudah bantu warga menghadirkan lapangan. Dengan ini, warga bisa banyak melakukan kegiatan positif nantinya,” ungkapnya.

Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus momentum untuk memastikan aspirasi terkait pendidikan dan infrastruktur di Kecamatan Manggala dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah kota.