Connect with us

Bawaslu Sidrap Turunkan Jajaran Awasi Coklit Data Pemilih di 106 Desa/Kelurahan

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidrap menurunkan jajaran untuk mengawasi Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Sidrap, Asmawati Salam kepada sejumlah media, Senin, 13 Februari 2023.

“Mulai kemarin, kami instruksikan kepada seluruh jajaran pengawas mulai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk mengawasi Coklit data pemilih pemilu 2024,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa pengawasan Coklit yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dilakukan secara melekat oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Sidrap.

“Ini untuk memastikan Pantarlih melaksanakan tugas sesuai regulasi dengan memegang 10 prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel,” jelasnya.

Dikatakannya, bahwa berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022, Pasal 4 disebutkan bawah syarat pemilih yaitu Warga Negera Indonesia (WNI) yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga.

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Asmawati Salam menegaskan bahwa selama ini coklit menjadi akar permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap), sehingga butuh strategi pengawasan yang benar-benar merangkul semua pihak.

“Artinya, semua kalangan masyarakat turut serta berperan aktif dalam pengawasan coklit jangan sampai petugas pantarlih tidak melakukan “door to door”,” tandasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 932 Pantarlih pemilu serentak 2024 di 106 desa/kelurahan di 11 Kecamatan, Kabupaten Sidrap resmi dilantik pada Minggu, 12 Februari 2023.

Pantarlih mulai bekerja pada 12 Februari hingga 11 Maret 2023. Jadi hampir dua bulan mereka bekerja untuk melakukan Coklit data pemilih pemilu serentak 2024,” ujarnya.

KPU dan Bawaslu Sidrap akan mengawal baik kegiatan Pantarlih di masyarakat mulai 12 Februari 2023 sampai diperolehnya susunan daftar pemilih hasil coklit Pemilu 2024 untuk wilayah Sidrap pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Setahun MULIA Pimpin Makassar, Ekonomi Tumbuh 5,39 Persen dan Inflasi Terkendali

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).

Dalam kurun waktu tersebut, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.

Data tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar.

“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04 persen,” ujarnya.

Menurut Ricky, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 5,1–5,2 persen. Dampaknya mulai terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen di 2025. Tingkat pengangguran juga menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen.

Inflasi Stabil dan Gerakan Pangan Murah

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Makassar pada 2025 berada di angka 1,19 persen, masih dalam rentang kendali nasional 2,5 persen ±1 persen. Angka ini lebih rendah dibanding inflasi nasional (2,92 persen) maupun provinsi (2,8 persen).

Ricky menilai, keberhasilan ini tidak terlepas dari langkah konkret Pemkot Makassar dalam pengendalian harga, termasuk melalui program Gerakan Pangan Murah yang menjangkau berbagai titik di kota.

Menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai dalam kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kombinasi kebijakan sosial dan percepatan digitalisasi.

Transformasi Digital dan Peningkatan PAD

Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam satu tahun kepemimpinan MULIA. Lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar kini telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS, sehingga menjadi role model bagi masyarakat.

Selain itu, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang didukung kementerian terkait dan Bank Indonesia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran nontunai pajak dan retribusi.

Beberapa pilot project telah berjalan, di antaranya pembayaran parkir nontunai, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan Terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya.

Kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lainnya juga memperkuat implementasi Cash Management System sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.

Kota Hidup dan Digital

Ricky menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inflasi yang terkendali turut mendorong dinamika kehidupan kota. Makassar kini berkembang tidak hanya sebagai kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle.

Berbagai kegiatan seperti olahraga komunitas, konser, festival kuliner, hingga aktivitas ekonomi kreatif dinilai ikut menggerakkan ekonomi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi.

“Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD. Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkasnya.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi fondasi awal menuju Makassar yang lebih produktif, modern, dan inklusif.

Continue Reading

Trending