Camat Rappocini Terobos Genangan Air di Wilayahnya

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar–-Meskipun air setinggi batas paha orang dewasa Camat Rappocini M. Aminuddin S.Sos Map, meninjau langsung diwilayanya untuk melihat Kondisi terkini di sekitar Kanal Rappocini RT 01, 02 RW 05 Kel. Rappocini Kecamatan Rappocini, Senin (13/02/2023).

Peninjauan tersebut dilaksanakan atas instruksi wali kota Makassar Ramdhan Pomanto kepada seluruh jajarannya mulai dari Lurah, Camat dan OPD agar turun langsung memantau wilayah yang tergenang air

“Dari tadi malam hingga pagi ini curah hujan cukup tinggi mengakibatkan genangan di beberapa titik, kami bersama lurah turun langsung pantau wilayah,”tutur Aminuddin

Pada pemantauannya Aminuddin menyampaikan imbauan Walikota Makassar. Dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga anak anak dengan tidak membiarkan keluar rumah pada saat hujan deras

“Hati hatiki tetap waspada jauhi tiang listrik, waspadaki pohon tumbang dan jagai anak anakta,”tutur Aminuddin

Dalam pemantauan M. Aminuddin didampingi Lurah, Babinsa dan Ketua RW mengevakuasi 4 orang warga yang terdampak dari genangan.

Salah satu korban Mardiah kondisinya kurang sehat (pernah diopname penyakit asma dan fungsi hati tinggi) yang beralamat di Jl. A. Djemma Lr.1 Kel. Banta Bantaeng Kec. Rappocini.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

4 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.