Gubernur Sulsel Instruksikan BPBD Turun Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Surdiman Sulaiman, menginstruksikan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait untuk turun membantu warga yang terdampak banjir.

“Tim BPBD Provinsi sinergi lintas instansi bergerak cepat untuk melakukan evakuasi warga terdampak banjir dengan menyebar tim dan perahu taktis,” kata Andi Sudirman, Senin, 13 Februari 2023.

Tak hanya proses evakuasi, Gubernur Sulsel juga meminta Dinas Sosial untuk segera mendirikan dapur umur demi memastikan kebutuhan makanan pengungsi terpenuhi.
“Tim Sosial bersama Kementerian akan mendirikan dapur umum untuk melayani selama masa banjir Makassar dan Sekitarnya,” ungkapnya.

Gubernur Sulsel berharap warga yang terdampak cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir di beberapa wilayah, terutama Makassar dalam kondisi selamat.

“Doa bersama untuk senantiasa dipanjatkan agar kita semua dihindarkan dari bahaya serta segera cuaca ekstrim ini segera berlalu,” harap Andi Sudirman.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo mengatakan 10 perahu sudah disebar untuk membantu masyarakat yang terdampak di Kota Makassar.

“Ada 7 perahu yang kami sebar, ada 3 di Manggala, 2 di Tamalate dan 2 lagi di Biringkanaya. Semua kecamatan yang kantong banjir,” Kata Amson.

Kemudian untuk 3 perahu lagi di antaranya 1 perahu ada di Jalan Nuri, dan 2 perahu di Tamala’lang.

“Kami juga sudah melakukan koordinator dengan Basarnas, Tim SAD, Pemda kabupaten/kota termasuk kecamatan untuk melakukan tindakan tanggap darurat apabila terjadi bencana,” ungkapnya.

Diketahui, BMKG Wilayah Makassar memberikan peringatan cuaca bahwa mulai 12 Februari hingga 16 Februari 2023 akan terjadi hujan deras dan cuaca ekstrem.

Hingga hari ini, 13 Februari, hujan yang turun mengakibatkan bencana banjir di sejumlah kabupaten, sehingga Gubernur Sulsel meminta BPBD segera melakukan evakuasi termasuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

9 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.