Makassar Alami Cuaca Ekstrim, SAR UNHAS Membentuk Sru Siaga Banjir

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel,Makassar—Sesuai dengan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG yang diperkirakan akan terjadi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Sulawesi selatan pada 12-16 Februari 2023. DiKota Makassar sendiri hujan lebat sudah mulai mengguyur sejak senin pagi 13/02/2023 yang mengakibatkan banjir di beberapa titik.

Menanggapi hal tersebut SAR UNHAS menginisiasi pembentukan SRU Gabungan Siaga Banjir Universitas Hasanuddin yang terdiri dari SAR UNHAS (14 org), SIAGA NERS Himika FKEP-UH (7 org), TBF Sternum Himafisio FK-UH (4 org), KSR PMI UNHAS (7 org), Pramuka Peduli UNHAS (6 org).

Sru terbagi atas 3 tim yang bergerak ke lokasi yang berbeda. Berdasarkan laporan yang masuk titik lokasi banjir ada 12 Kecamatan diantaranya Tallo, Mamajang, Wajo, Panakukang, Biringkanaya, Tamalate, Bontoala, Makassar, Rappocini, Tamalanrea, Ujung Pandang, dan Manggala, dengan total 24 wilayah/jalan.

Evakuasi dilakukan dengan memprioritaskan bayi/anak-anak, lansia, dan orang sakit yang berada di lokasi yang susah untuk diakses dengan berjalan kaki atau lokasi yang dengan ketinggian air cukup tinggi.

Pada evakuasi ini, SAR UNHAS menggunakan 3 mobil, 2 perahu karet, pelampung, helmet, tali apung, 2 tandu, webbing dan alat pertolongan air lainnya.

Hingga malam hari Sru Gabungan masih melakukan evakuasi dan standby di Posko Gurila SAR UNHAS.

Himbauan untuk seluruh warga Makassar diharapkan agar tetap berada di lokasi aman hingga esok hari dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk memudahkan proses evakuasi.

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

23 menit ago

12 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.