Makassar Alami Cuaca Ekstrim, SAR UNHAS Membentuk Sru Siaga Banjir

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel,Makassar—Sesuai dengan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG yang diperkirakan akan terjadi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Sulawesi selatan pada 12-16 Februari 2023. DiKota Makassar sendiri hujan lebat sudah mulai mengguyur sejak senin pagi 13/02/2023 yang mengakibatkan banjir di beberapa titik.

Menanggapi hal tersebut SAR UNHAS menginisiasi pembentukan SRU Gabungan Siaga Banjir Universitas Hasanuddin yang terdiri dari SAR UNHAS (14 org), SIAGA NERS Himika FKEP-UH (7 org), TBF Sternum Himafisio FK-UH (4 org), KSR PMI UNHAS (7 org), Pramuka Peduli UNHAS (6 org).

Sru terbagi atas 3 tim yang bergerak ke lokasi yang berbeda. Berdasarkan laporan yang masuk titik lokasi banjir ada 12 Kecamatan diantaranya Tallo, Mamajang, Wajo, Panakukang, Biringkanaya, Tamalate, Bontoala, Makassar, Rappocini, Tamalanrea, Ujung Pandang, dan Manggala, dengan total 24 wilayah/jalan.

Evakuasi dilakukan dengan memprioritaskan bayi/anak-anak, lansia, dan orang sakit yang berada di lokasi yang susah untuk diakses dengan berjalan kaki atau lokasi yang dengan ketinggian air cukup tinggi.

Pada evakuasi ini, SAR UNHAS menggunakan 3 mobil, 2 perahu karet, pelampung, helmet, tali apung, 2 tandu, webbing dan alat pertolongan air lainnya.

Hingga malam hari Sru Gabungan masih melakukan evakuasi dan standby di Posko Gurila SAR UNHAS.

Himbauan untuk seluruh warga Makassar diharapkan agar tetap berada di lokasi aman hingga esok hari dan berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk memudahkan proses evakuasi.

NEWS

DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029, Tinggal Menunggu Pelantikan Presiden

Published

5 jam ago

21 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).

Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.

Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029

Tulus Santoso

Andi Sukmono

Fuji Samanta

Widi Kurniawan

Aliyah

Evri Rizqi Monarsih

Analisa

Amin Shabana

Muhammad Hasrul Hasan

Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)

Ahmad Farikul Badi

Suciati Eka Chandrasari

Henry Sianipar

Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.