66 Warga Terima Yankes, Danny Pomanto Tegaskan Lurah-Camat Monitoring Kesehatan Masyarakat
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa tiap-tiap titik posko pengungsian banjir harus ada layanan kesehatan.
Hal itu sebagai bentuk fasilitas layanan kesehatan yang disediakan Dinas Kesehatan Makassar, Kecamatan dan Kelurahan.
Olehnya, dia meminta para OPD terkait fokus pada dampak banjir ini terutama kesehatan warga.
Kepada OPD, Lurah-Camat, Danny Pomanto juga sudah menginstruksikan beberapa hal penting dalam hal siaga banjir, seperti menyediakan layanan kesehatan, satgas mengecek kondisi kinerja drainase, dan evakuasi warga.
“Dinas Sosial segera mempersiapkan semua hal yang sudah menjadi standar penanganan bencana banjir, Dinas Kesehatan untuk layanan kesehatan termasuk dipantau oleh lurah dan camat,” tegasnya.
Bagi mereka yang membutuhkan bantuan evakuasi maka segera menghubungi 112 agar tim Damkar dan BPBD segera mengevakuasi.
Kadiskes Makassar dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan pihaknya sudah melayani kesehatan warga sekira 66 orang dengan rincian,
batuk/flu 19 orang, gatal-gatal 13 orang, sakit badan 8 orang, demam 8 orang, maag 3 orang, stroke 1 orang, hipertensi 14 orang dan tertusuk paku 1 orang.
dr Ida sapaan akrabnya menuturkan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan membutuhkan pelayanan kesehatan dapat menghubungi 112 atau nomor darurat lainnya, seperti BPBD Kota Makassar; 0811417112, Call Center Pemerintah Kota Makassar; 112 atau 0811400112.
Dia menjelaskan total jumlah pengungsi sekira 472 orang atau 295 KK dengan jumlah bayi/balita 84 orang, lansia 124 orang dan ibu hamil 4 orang.
Sementara itu, untuk diketahui, lokasi posko banjir TGC Dinkes Makassar yakni ; PKM Tamamaung terdiri atas Gereja Adhyaksa dan Masjid Darul Hikmah, PKM Cendrawasih; Masjid Al Habibu, PKM Mamajang; Kantor Lurah Mamajang Dalam, PKM Kassi-kassi; Masjid Sultan Hasanuddin, Jl. Skarda IV dan Masjid Nurul Hikmah.
Selain itu, PKM Bira; Masjid Nurul Dakwah, Jl. Mula Baru, PKM Jumbar; Masjid Al Kautsar Jl. IR Juanda, PKM Maccini Sombala; Masjid Nur Rahmat, PKM Bara-baraya; Masjid At Taqwa.
KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.
Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.
Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.
Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login