Connect with us

Bupati Budiman Serahkan Sarana Pertanian Dan Nelayan Dari Program PKPM PT.Vale Indonesia

Published

on

Kitasulsel-LuwuTimur-Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyerahkan Sarana Pertanian dan Nelayan Desa Wewangriu yang merupakan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) PT. Vale Indonesia Tbk. Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Hasil Laut, yang berlangsung di halaman Kantor Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Rabu (15/02/2023).

Penyerahan Sarana Pertanian dan Nelayan khusus bagi warga Wewangriu tersebut ditandai dengan menyerahkan Slinger Mesin dari PT. Vale ke Bupati Luwu Timur, Bupati ke Kepala Desa Wewangriu, Kepala Desa ke BKAD, dan BKAD ke Bumdesma.

Adapun sarana yang diserahkan ialah Hand traktor 3 unit, pompa air 4 unit, mesin dros 2 unit, mesin perahu 26 unit lengkap dengan AS luar dan dalam, pipa air 18 batang untuk sawah, Tangki Semprot 3 unit dan Ban Traktor.

Bupati Budiman mengajak semua yang menerima manfaat untuk bersyukur karena ada PT. Vale hari ini melalui programnya yang dikawal bersama-sama kepala desa, kita bisa dapat manfaat. “Kita harus bersyukur ada PT. Vale yang memberikan kita bantuan,” ajaknya.

“Atas nama pemerintah daerah, terima kasih kepada PT. Vale. PT. Vale ini, sebelumnya INCO, 54 tahun telah tumbuh bersama kita. Mudah-mudahan semakin banyak kita berterima kasih, program ini semakin baik,” tambah Bupati.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati Budiman berpesan kepada para penerima manfaat bahwa hari ini banyak mesin yang diserahkan, jadi tolong dipelihara.

“Karena ketika kita diberi mesin, itu artinya kita ibarat dikasih pancing untuk mencari makan. Mudah-mudahan ini berkah buat anak keturunan kita, karena luar bisa ini, banyak sekali bantuannya,” tutur Budiman.

“Selamat bagi yang menerima bantuan, banyak-banyak ki bersyukur supaya bantuannya semakin banyak dan berberkah,” tutup Bupati Luwu Timur.

Management PT. Vale Indonesia, Tbk., Ardiansyah mengungkapkan, di PKPM ini bagaimana program pemberdayaan masyarakat dengan semangat kolaborasi dan sinergi itu bisa diwujudkan dan terima kasih atas segala keterlibatan dan dukungannya selama ini.

“Kami dari management PT. Vale sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Kami sadar dan yakin juga diperjalanannya PKPM ini tidak semuanya memenuhi ekpektasi dan sempurna, namun demikian atas inisiatif tahun lalu kami bersama Pemda juga berharap waktu dekat segera digulirkan untuk skema baru bersama bapak Bupati atas arahannya bagaimana bisa memperkuat, mengkombinasikan tataran desa dan kawasan,” ujar Ardiansyah.

Selanjutnya, diakhir acara, dilakukan penandatangan Berita acara Serah Terima Sarana dan sekaligus meninjau Sarana Pertanian dan Nelayan yang baru saja diserahkan tersebut.

Turut hadir pada kesempatan ini, Management PT. Vale Indonesia, Camat Malili, Nasir Dj., Kepala Desa Wewangriu, Budiman, Ketua BKAD, Ketua Bundesma, dan para Penerima Manfaat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Tekankan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menertibkan kawasan hutan secara tegas, terukur, dan akuntabel.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Dalam keterangannya, Sjafrie menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas PKH sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur yang terlibat.

“Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH agar semakin efektif dalam menangani berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, BPKP, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Continue Reading

Trending