Camat Tellu Limpoe Apresiasi Operasi Pasar Minyak Goreng dan Beras

Published

3 tahun ago

15 Februari 2023

Kitasulsel,Sidrap – Camat Tellu Limpoe, Asbudi, mengapresiasi operasi pasar komoditas minyak goreng dan beras yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Bulog di wilayahnya, Selasa (14/2/2023).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Tellu Limpoe kami mengucapkan terima kasih dan sangat terbantu atas operasi pasar ini,” kata Asbudi.

Dikatakan Asbudi, masyarakat sangat antusias mengikuti pasar murah yang dipusatkan di Kantor Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe tersebut.

“Masyarakat menyambut baik operasi pasar ini,” ujarnya.

Diketahui, Kecamatan Tellu Limpoe mendapat jatah 960 liter minyak goreng dengan jumlah kupon 504 lembar. Sementara jatah beras 4.200 kg dengan 420 kupon.

Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Perum Bulog menggelar operasi pasar untuk engantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga komoditas bahan pokok, khususnya minyak goreng dan beras. Operasi pasar diagendakan berlangsung 14-17 Februari 2023, dengan lokasi Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Maritengngae, Panca Rijang, Dua Pitue, dan Watang Pulu.

Untuk komoditas minyak goreng, operasi pasar menyediakan total 6.000 liter, dengan harga Rp13 ribu per liternya. Sementara beras disiapkan 5.040 sak isi 5 liter, atau total 25.200 kg. Harga per sak yakni Rp43 ribu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sidrap, Ahmad Dollah menyebut, operasi pasar itu merupakan program TPID sekaligus menyambut Hari Jadi ke-679 Sidrap pada 18 Februari 2023 mendatang.

“Sasarannya adalah masyarakat kurang mampu, dengan memberikan harga di bawah HET khususnya untuk bahan kebutuhan pokok yakni beras dan minyak goreng,” jelas Ahmad.(win)

Kabupaten Sidrap

Ketua TP PKK Sidrap Hadiri Rakerda PKK Sulsel 2025, Bahas Penyelarasan Program 2025–2029

Published

8 jam ago

2 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Hj. Haslindah Syaharuddin, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Tahun 2025 yang digelar di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga 4 Desember 2025 ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel dan TP PKK Provinsi Sulsel.

Rakerda 2025 mengusung agenda besar penyelarasan arah Gerakan PKK periode 2025–2029. Pembahasan tersebut disesuaikan dengan hasil Rakernas X PKK 2025, arah kebijakan RPJMN, serta RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sehingga program PKK di seluruh daerah dapat berjalan lebih terarah dan sinkron.

Gubernur Sulsel Tekankan Penguatan Sinergi Daerah

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang hadir membuka kegiatan, menegaskan pentingnya koordinasi antara TP PKK kabupaten/kota dengan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Ia menyebut bahwa keselarasan program akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas pemerintah daerah.

“Saya berharap kabupaten/kota terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD guna mendukung pelaksanaan program prioritas. Kita perlu mengevaluasi kegiatan yang sudah dan belum berjalan serta mengapresiasi capaian yang telah baik,” ujarnya.

PKK Didorong Perkuat Peran Strategis

Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naoemi Octarina, dalam arahannya menekankan bahwa PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung RPJMD Sulsel 2025–2029, terutama terkait pemberdayaan keluarga dan penguatan peran perempuan.

“Kami berharap Rakerda bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang untuk menyusun program yang bersinergi dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembahasan Kebijakan dan Penguatan Program

Rangkaian kegiatan Rakerda dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel dan Kepala Dinas PMD Sulsel. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2029 serta langkah strategis dalam penguatan peran PKK pada program pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Selain dihadiri Ketua TP PKK Sidrap, kegiatan ini juga diikuti para ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sulsel serta sejumlah pimpinan OPD provinsi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat keselarasan program PKK di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang.